DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Ilustrasi.(foto: Pixabay/pexels)
Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti rendahnya daya saing industri farmasi nasional akibat tingginya harga bahan baku dan biaya produksi dalam negeri. Masalah ini menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada harga obat-obatan yang sulit bersaing dengan produk luar negeri.
Menurut pengamatan di lapangan, ketidakefisienan sistem produksi bukanlah faktor tunggal. Mahalnya komponen produksi, termasuk harga gas industri dan sulitnya akses bahan baku, menjadi hambatan utama bagi para produsen farmasi lokal.
Baca juga:
DPR Soroti Antrean Panjang RS Lokal, Pasien Lebih Nyaman Berobat ke Penang
Evita menegaskan bahwa kondisi ini menuntut penanganan komprehensif dari pemerintah agar produk domestik bisa berjaya di pasar global.
“Kalau misalnya bahan bakunya mahal, otomatis kan jadinya harganya tinggi. Sebenarnya bukan karena mereka itu produknya mahal atau tidak efisien, bukan begitu. Tapi memang biaya memproduksi itu tinggi di Indonesia,” ujar Evita, Jumat (30/1).
Ego Sektoral Hambat Kemandirian Obat
Selain faktor teknis produksi, kendala birokrasi dan tumpang tindih kebijakan antar kementerian masih menjadi momok bagi pengembangan industri.
Baca juga:
Evita menekankan bahwa penguatan industri farmasi tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian Perindustrian, melainkan butuh keterlibatan sektor lingkungan hidup dan perizinan AMDAL.
“Kebijakan kita ini masih tumpang tindih. Sekarang ini nggak bisa Kemenperin saja kalau bicara izin industri. Ada kaitannya dengan lingkungan hidup, AMDAL, dan lintas K/L terkait. Jadi semuanya harus memiliki political will. Itu yang paling penting untuk kemajuan kemandirian produk industri dalam negeri,” pungkasnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Komisi XI Nilai Mundur Dirut BEI Alarm Pasar Modal
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
DPR Apresiasi Mundurnya Dirut, BEI Perlu Pemimpin Paham Dinamika Global
Buntut Trading Halt Beruntun, Dirut BEI Buktikan Tanggung Jawab Moral Melalui Pengunduran Diri
LPSK Dinilai Lamban Tangani Kasus di Daerah, DPR Desak Pembentukan Kantor Perwakilan Provinsi
Banjir Jawa, DPR Nilai Modifikasi Cuaca hanya Solusi Jangka Pendek
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan