Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Komisi XI Nilai Mundur Dirut BEI Alarm Pasar Modal

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi XI Nilai Mundur Dirut BEI Alarm Pasar Modal

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman menyampaikan pengunduran dirinya kepada awak media di Media Center BEI, Jakarta, Jumat (30/1), sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kondisi pasar modal Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini.

Pengunduran diri Iman Rachman dari jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi sorotan Komisi XI DPR RI.

Anggota Komisi XI, Fathi menilai pengunduran Iman harus dibaca sebagai alarm bagi seluruh pemangku kepentingan pasar modal untuk melakukan perbaikan menyeluruh, terutama dalam aspek pengelolaan, pengawasan, mitigasi risiko, dan transparansi.

“Iya, tentu pengunduran diri ini enggak bisa dilihat semata sebagai persoalan individu, tetapi memang menjadi alarm untuk semua pemangku kepentingan, khususnya dalam rangka perbaikan pengelolaan, pengawasan, mitigasi risiko di pasar modal, dan juga transparansi,” kata Fathi, Jumat (30/1).

Baca juga:

Danantara Bersiap Menjadi Pemegang Saham BEI, Kurangi Potensi Benturan Kepentingan

Politisi Partai Demokrat itu menekankan, transparansi menjadi salah satu pelajaran penting dari peristiwa tersebut. Menurut dia, kepercayaan investor hanya bisa dijaga jika pengelolaan pasar modal dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

Terkait sosok pengganti Direktur Utama BEI, Fathi menegaskan siapapun yang ditunjuk nantinya harus mampu memastikan persoalan-persoalan sebelumnya tidak terulang.

Ia mengingatkan, BEI merupakan self regulatory organization (SRO), sehingga mekanisme penggantian akan melibatkan proses dan tahapan yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di sektor pasar modal.

“Yang paling penting itu masalah transparansi, perlindungan investasi investor, dan keberpihakan kepada usaha kecil yang ingin melantai di bursa,” ujarnya.

Fathi juga menyoroti lemahnya kedalaman pasar modal nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Ia mencatat, dalam dua tahun terakhir hampir tidak ada badan usaha milik negara (BUMN) yang melantai di bursa, serta minimnya perusahaan dengan kapitalisasi pasar di bawah Rp 100 miliar yang melakukan penawaran umum perdana saham.

"Kita ini terlalu fokus ke atas saja, ke perusahaan besar. Akibatnya market depth kita lemah. Begitu ada goncangan sedikit, pasar langsung rapuh,” katanya.

Menurut Fathi, pasar modal yang memiliki kedalaman kuat seharusnya lebih tahan terhadap gejolak. Namun, kondisi saat ini menunjukkan struktur pasar yang belum sehat.

Ia menambahkan, hingga kini Komisi XI DPR RI belum menerima informasi terkait nama calon pengganti Direktur Utama BEI. DPR, kata dia, masih memberi ruang kepada OJK dan pihak bursa untuk bekerja.

"Karena mundurnya ini juga baru pagi ini, jadi komunikasi lanjutan belum ada,” tandasnya. (Pon)

#Bursa Efek Indonesia (BEI) #DPR #Pasar Modal
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Operator tak Cari Celah setelah Putusan MK soal Kuota Internet Tetap Aktif
Putusan MK harus diterapkan sesuai dengan semangat perlindungan konsumen.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Minta Operator tak Cari Celah setelah Putusan MK soal Kuota Internet Tetap Aktif
Indonesia
Pemerintah Resmi Ajukan Usulan Kewarganegaraan Ganda WNI, Bola Panas Kini di DPR
Pemerintah ajukan usulan dwi kewarganegaraan terbatas untuk talenta diaspora strategis. Bola panas kini di DPR untuk pembahasan revisi UU Kewarganegaraan.
Wisnu Cipto - Jumat, 24 Juli 2026
Pemerintah Resmi Ajukan Usulan Kewarganegaraan Ganda WNI, Bola Panas Kini di DPR
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Jelaskan Rencana Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Belum Pernah di Rapatkan
Komisi X akan meminta penjelasan langsung kepada pemerintah dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi setelah DPR memasuki masa sidang berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Desak Pemerintah Jelaskan Rencana Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Belum Pernah di Rapatkan
Indonesia
RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul Inisiatif DPR, Begini Pengertian dan Isinya
Penyelenggara Satu Data Indonesia diantaranya adalah pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Satu Data Indonesia, yang dilaksanakan di tingkat pusat dan di tingkat daerah
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul Inisiatif DPR, Begini Pengertian dan Isinya
Indonesia
DPR Sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Apa Dampaknya Buat Rakyat?
DPR RI sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Regulasi ini atur struktur kelembagaan, pengawasan, dan pengadilan khusus. Apa efeknya bagi rakyat?
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Apa Dampaknya Buat Rakyat?
Indonesia
3 Orang Tewas, DPR Instruksikan Polisi Bongkar Motif Bentrokan Maut Adonara
DPR RI instruksikan polisi mengusut motif bentrokan maut di Adonara, Flores Timur, NTT. Tiga orang tewas, lima luka, dan 20 rumah terbakar. TNI-Polri siaga.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
3 Orang Tewas, DPR Instruksikan Polisi Bongkar Motif Bentrokan Maut Adonara
Indonesia
IHSG Mengamuk Kejar Level 6.300, Penguatan Saham LQ45 Jadi Penyelamat Pasar Modal di Tengah Ketidakpastian
Ancaman eskalasi konflik Amerika Serikat kontra Iran memperkeruh stabilitas harga minyak mentah dunia
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Juli 2026
IHSG Mengamuk Kejar Level 6.300, Penguatan Saham LQ45 Jadi Penyelamat Pasar Modal di Tengah Ketidakpastian
Indonesia
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
usulan itu disiapkan sebagai langkah menyelamatkan operasional perguruan tinggi swasta, terutama kampus-kampus kecil yang berpotensi tutup akibat tekanan dalam ekosistem pendidikan tinggi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 Juli 2026
 Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
Berita Foto
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wamendag Dyah Roro Esti rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Berita Foto
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Realisasi APBN Tahun Anggaran 2025
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Realisasi APBN Tahun Anggaran 2025
Bagikan