Komisi XI Nilai Mundur Dirut BEI Alarm Pasar Modal

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi XI Nilai Mundur Dirut BEI Alarm Pasar Modal

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman menyampaikan pengunduran dirinya kepada awak media di Media Center BEI, Jakarta, Jumat (30/1), sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kondisi pasar modal Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini.

Pengunduran diri Iman Rachman dari jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi sorotan Komisi XI DPR RI.

Anggota Komisi XI, Fathi menilai pengunduran Iman harus dibaca sebagai alarm bagi seluruh pemangku kepentingan pasar modal untuk melakukan perbaikan menyeluruh, terutama dalam aspek pengelolaan, pengawasan, mitigasi risiko, dan transparansi.

“Iya, tentu pengunduran diri ini enggak bisa dilihat semata sebagai persoalan individu, tetapi memang menjadi alarm untuk semua pemangku kepentingan, khususnya dalam rangka perbaikan pengelolaan, pengawasan, mitigasi risiko di pasar modal, dan juga transparansi,” kata Fathi, Jumat (30/1).

Baca juga:

Danantara Bersiap Menjadi Pemegang Saham BEI, Kurangi Potensi Benturan Kepentingan

Politisi Partai Demokrat itu menekankan, transparansi menjadi salah satu pelajaran penting dari peristiwa tersebut. Menurut dia, kepercayaan investor hanya bisa dijaga jika pengelolaan pasar modal dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

Terkait sosok pengganti Direktur Utama BEI, Fathi menegaskan siapapun yang ditunjuk nantinya harus mampu memastikan persoalan-persoalan sebelumnya tidak terulang.

Ia mengingatkan, BEI merupakan self regulatory organization (SRO), sehingga mekanisme penggantian akan melibatkan proses dan tahapan yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di sektor pasar modal.

“Yang paling penting itu masalah transparansi, perlindungan investasi investor, dan keberpihakan kepada usaha kecil yang ingin melantai di bursa,” ujarnya.

Fathi juga menyoroti lemahnya kedalaman pasar modal nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Ia mencatat, dalam dua tahun terakhir hampir tidak ada badan usaha milik negara (BUMN) yang melantai di bursa, serta minimnya perusahaan dengan kapitalisasi pasar di bawah Rp 100 miliar yang melakukan penawaran umum perdana saham.

"Kita ini terlalu fokus ke atas saja, ke perusahaan besar. Akibatnya market depth kita lemah. Begitu ada goncangan sedikit, pasar langsung rapuh,” katanya.

Menurut Fathi, pasar modal yang memiliki kedalaman kuat seharusnya lebih tahan terhadap gejolak. Namun, kondisi saat ini menunjukkan struktur pasar yang belum sehat.

Ia menambahkan, hingga kini Komisi XI DPR RI belum menerima informasi terkait nama calon pengganti Direktur Utama BEI. DPR, kata dia, masih memberi ruang kepada OJK dan pihak bursa untuk bekerja.

"Karena mundurnya ini juga baru pagi ini, jadi komunikasi lanjutan belum ada,” tandasnya. (Pon)

#Bursa Efek Indonesia (BEI) #DPR #Pasar Modal
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
RUU Penyiaran Disetujui DPR, Platform Media Digital Over The Top Bakal Diawasi
Regulasi itu diatur untuk menghadirkan kepastian hukum dan kesetaraan tanggung jawab dalam ekosistem media yang terus berkembang.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
RUU Penyiaran Disetujui DPR, Platform Media Digital Over The Top Bakal Diawasi
Indonesia
RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ini Pasal Krusial
Rancangan regulasi itu juga memuat pengaturan tentang Dewan Pengawas BRAN yang bertujuan menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja BRAN.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
 RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ini Pasal Krusial
Indonesia
DPR Setuju KRI Ki Hajar Dewantara Dijual Pakai Skema Lelang. Harganya Berapa?
Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
DPR Setuju KRI Ki Hajar Dewantara Dijual Pakai Skema Lelang. Harganya Berapa?
Indonesia
Paripurna DPR Setujui Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara Buatan Yugoslavia Pada 1979
KRI Ki Hajar Dewantara saat ini separuh badannya ada di air, di dermaga Ujung, Semampir, Surabaya, Jawa Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Paripurna DPR Setujui Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara Buatan Yugoslavia Pada 1979
Indonesia
Diduga 8 Orang Gabung Tentara Rusia, DPR Sebut Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
Jika ada WNI yang bergabung dengan militer negara asing maka status kewarganegaraan Indonesia akan hilang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
Diduga 8 Orang Gabung Tentara Rusia, DPR Sebut Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
Indonesia
DPR Setuju Anggaran KPK 2027 Tambah Rp 774,31 Miliar Jadi Rp 2,22 Triliun
Komisi III DPR RI menyetujui tambahan anggaran KPK sebesar Rp774,31 miliar. Dengan tambahan ini, pagu anggaran KPK 2027 naik menjadi Rp2,22 triliun untuk mendukung pemberantasan korupsi
Wisnu Cipto - Selasa, 01 September 2026
DPR Setuju Anggaran KPK 2027 Tambah Rp 774,31 Miliar Jadi Rp 2,22 Triliun
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Tetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur BI
Ketua DPR Puan Maharani bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 01 September 2026
Rapat Paripurna DPR Tetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur BI
Indonesia
Mundur ke Akhir September, BEI Tunda Implementasi Batas Minimum Harga Saham Rp 1
BEI resmi menunda implementasi aturan saham Rp1 di pasar reguler dari target 7 September ke akhir September 2026. Ketahui alasan dan dampak penundaannya di sini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 01 September 2026
Mundur ke Akhir September, BEI Tunda Implementasi Batas Minimum Harga Saham Rp 1
Indonesia
13 Tindak Pidana Yang Bisa Aset Dirampas Negara
daftar tersebut disusun setelah pihaknya melakukan penelitian dan pendalaman, termasuk mempertimbangkan masukan dari para ahli hukum.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 30 Agustus 2026
13 Tindak Pidana Yang Bisa Aset Dirampas Negara
Indonesia
Subuh Masih Bakar-bakaran. Tol Dalam Kota Ditutup Sejak Pagi, Polisi Catat Fasilitas Rusak
Kendaraan yang hendak masuk Tol Dalam Kota diarahkan menggunakan jalur alternatif Jalan Tol Layang Ir. Wiyoto Wiyono dan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR).
Wisnu Cipto - Jumat, 28 Agustus 2026
Subuh Masih Bakar-bakaran. Tol Dalam Kota Ditutup Sejak Pagi, Polisi Catat Fasilitas Rusak
Bagikan