Banjir Jawa, DPR Nilai Modifikasi Cuaca hanya Solusi Jangka Pendek
Petugas tengah mempersiapkan program modifikasi cuaca. (foto: BPBD DKI).
MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi XII DPR RI Dipo Nusantara menilai modifikasi cuaca yang dilakukan pemerintah untuk menekan risiko banjir dan longsor di sejumlah wilayah Jawa hanya bersifat solusi jangka pendek. Upaya tersebut dinilai penting dalam kondisi darurat, tapi tidak dapat dijadikan satu-satunya andalan dalam penanggulangan bencana.
?
“Modifikasi cuaca itu sifatnya reaktif dan temporer. Ia hanya menunda atau mengurangi curah hujan sesaat. Kalau persoalan hulunya tidak dibenahi, banjir dan longsor akan terus berulang,” kata Dipo Nusantara, Kamis (29/1).
?
Menurutnya, modifikasi cuaca seperti penyemaian awan memang dapat membantu mengurangi intensitas hujan dalam waktu tertentu. Namun, langkah ini tidak menyentuh akar persoalan yang menyebabkan banjir dan longsor berulang, seperti kerusakan lingkungan, buruknya tata kelola daerah aliran sungai (DAS), hingga kelemahan sistem mitigasi bencana.
?
"Mayoritas pemicu banjir dan longsor akhir-akhir ini ialah kerusakan lingkungan dan buruknya tata kelola DAS. Harusnya faktor-faktor itu yang dikelola secara intensif dari waktu ke waktu,” katanya.
?
Ia menegaskan, pemerintah seharusnya memiliki rencana jangka panjang dan berkelanjutan dalam menghadapi potensi bencana, terlebih Indonesia merupakan negara yang secara geografis sangat rawan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan.
?
Baca juga:
Dipo menilai modifikasi cuaca harus diiringi dengan pembenahan struktural, seperti normalisasi sungai, perbaikan sistem drainase, rehabilitasi daerah resapan air, serta penataan tata ruang yang tegas dan berkelanjutan. “Tanpa normalisasi sungai, tanpa perbaikan drainase, tanpa perlindungan kawasan hutan dan resapan, modifikasi cuaca tidak akan maksimal. Bahkan hanya menjadi solusi sesaat,” ujarnya.
?
Lebih lanjut, Dipo mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi bencana sebagai langkah utama pencegahan. Mitigasi, menurutnya, mencakup upaya mengurangi risiko bencana sejak sebelum bencana terjadi, bukan sekadar penanganan saat kondisi darurat.
?
“Indonesia tidak bisa terus mengandalkan solusi instan. Hal yang dibutuhkan yakni kebijakan mitigasi yang terencana, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang agar risiko bencana dapat ditekan secara nyata,” tegas Dipo.
?
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi dalam menyusun strategi penanggulangan bencana yang komprehensif sehingga kejadian banjir dan longsor tidak terus berulang setiap musim hujan.(Pon)
Baca juga:
Banjir Jakarta dan Modifikasi Cuaca, Pramono: Ada yang Senang, Ada yang Tidak
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Buntut Trading Halt Beruntun, Dirut BEI Buktikan Tanggung Jawab Moral Melalui Pengunduran Diri
LPSK Dinilai Lamban Tangani Kasus di Daerah, DPR Desak Pembentukan Kantor Perwakilan Provinsi
Banjir Jawa, DPR Nilai Modifikasi Cuaca hanya Solusi Jangka Pendek
BMKG Ungkap Puncak Musim Hujan Jabodetabek, Warga Diminta Tetap Waspada
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Komisi XII DPR Soroti Mafia Migas, Penyalahgunaan BBM Dinilai sebagai Kejahatan Sistematis
Banjir Jakarta 30 Januari 2026: 39 RT Terendam, Ratusan Warga Harus Mengungsi
BMKG dan BNPP Diminta Gandeng Influencer dan Aplikasi Populer Sebagai Modernisasi Early Warning System
Perkuat Sistem Pajak, DPR RI Pertahankan Pasal Kerahasiaan UU KUP
Dongkrak Produksi Petani, DPR Minta Plafon KUR di bawah Rp 10 Juta Dihitung Ulang