Banjir Jawa, DPR Nilai Modifikasi Cuaca hanya Solusi Jangka Pendek

Dwi AstariniDwi Astarini - 2 jam, 18 menit lalu
Banjir Jawa, DPR Nilai Modifikasi Cuaca hanya Solusi Jangka Pendek

Petugas tengah mempersiapkan program modifikasi cuaca. (foto: BPBD DKI).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi XII DPR RI Dipo Nusantara menilai modifikasi cuaca yang dilakukan pemerintah untuk menekan risiko banjir dan longsor di sejumlah wilayah Jawa hanya bersifat solusi jangka pendek. Upaya tersebut dinilai penting dalam kondisi darurat, tapi tidak dapat dijadikan satu-satunya andalan dalam penanggulangan bencana.
?
“Modifikasi cuaca itu sifatnya reaktif dan temporer. Ia hanya menunda atau mengurangi curah hujan sesaat. Kalau persoalan hulunya tidak dibenahi, banjir dan longsor akan terus berulang,” kata Dipo Nusantara, Kamis (29/1).
?
Menurutnya, modifikasi cuaca seperti penyemaian awan memang dapat membantu mengurangi intensitas hujan dalam waktu tertentu. Namun, langkah ini tidak menyentuh akar persoalan yang menyebabkan banjir dan longsor berulang, seperti kerusakan lingkungan, buruknya tata kelola daerah aliran sungai (DAS), hingga kelemahan sistem mitigasi bencana.
?
"Mayoritas pemicu banjir dan longsor akhir-akhir ini ialah kerusakan lingkungan dan buruknya tata kelola DAS. Harusnya faktor-faktor itu yang dikelola secara intensif dari waktu ke waktu,” katanya.
?
Ia menegaskan, pemerintah seharusnya memiliki rencana jangka panjang dan berkelanjutan dalam menghadapi potensi bencana, terlebih Indonesia merupakan negara yang secara geografis sangat rawan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan.
?

Baca juga:

Jurus Pramono Tangani Banjir Jakarta, Bakal Normalisasi Kali Cakung Lama dan Bangun Waduk di Kali Angke


Dipo menilai modifikasi cuaca harus diiringi dengan pembenahan struktural, seperti normalisasi sungai, perbaikan sistem drainase, rehabilitasi daerah resapan air, serta penataan tata ruang yang tegas dan berkelanjutan. “Tanpa normalisasi sungai, tanpa perbaikan drainase, tanpa perlindungan kawasan hutan dan resapan, modifikasi cuaca tidak akan maksimal. Bahkan hanya menjadi solusi sesaat,” ujarnya.
?
Lebih lanjut, Dipo mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi bencana sebagai langkah utama pencegahan. Mitigasi, menurutnya, mencakup upaya mengurangi risiko bencana sejak sebelum bencana terjadi, bukan sekadar penanganan saat kondisi darurat.
?
“Indonesia tidak bisa terus mengandalkan solusi instan. Hal yang dibutuhkan yakni kebijakan mitigasi yang terencana, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang agar risiko bencana dapat ditekan secara nyata,” tegas Dipo.
?
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi dalam menyusun strategi penanggulangan bencana yang komprehensif sehingga kejadian banjir dan longsor tidak terus berulang setiap musim hujan.(Pon)

Baca juga:

Banjir Jakarta dan Modifikasi Cuaca, Pramono: Ada yang Senang, Ada yang Tidak

#Modifikasi Cuaca #DPR RI #Cuaca Ekstrem
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Buntut Trading Halt Beruntun, Dirut BEI Buktikan Tanggung Jawab Moral Melalui Pengunduran Diri
Komisi XI DPR RI mendesak agar proses seleksi pengganti dilakukan dengan standar integritas yang tinggi
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 35 menit lalu
Buntut Trading Halt Beruntun, Dirut BEI Buktikan Tanggung Jawab Moral Melalui Pengunduran Diri
Indonesia
LPSK Dinilai Lamban Tangani Kasus di Daerah, DPR Desak Pembentukan Kantor Perwakilan Provinsi
LPSK didesak segera memperbanyak kantor perwakilan di tingkat provinsi guna memastikan korban kejahatan mendapatkan akses perlindungan yang cepat dan merata. ?
Dwi Astarini - 1 jam, 44 menit lalu
LPSK Dinilai Lamban Tangani Kasus di Daerah, DPR Desak Pembentukan Kantor Perwakilan Provinsi
Indonesia
Banjir Jawa, DPR Nilai Modifikasi Cuaca hanya Solusi Jangka Pendek
Modifikasi cuaca dinilai penting dalam kondisi darurat, tapi tidak dapat dijadikan satu-satunya andalan dalam penanggulangan bencana.
Dwi Astarini - 2 jam, 18 menit lalu
Banjir Jawa, DPR Nilai Modifikasi Cuaca hanya Solusi Jangka Pendek
Indonesia
BMKG Ungkap Puncak Musim Hujan Jabodetabek, Warga Diminta Tetap Waspada
BMKG umumkan Jabodetabek memasuki puncak musim hujan pada Januari hingga Februari 2026. Masyarakat diminta waspada potensi cuaca ekstrem dan angin kencang.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 30 Januari 2026
BMKG Ungkap Puncak Musim Hujan Jabodetabek, Warga Diminta Tetap Waspada
Indonesia
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Dana Bagi Hasil untuk Balikpapan dipangkas hingga 70 persen. Anggota DPR RI, Syafruddin, memprotes keras kebijakan tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Indonesia
Komisi XII DPR Soroti Mafia Migas, Penyalahgunaan BBM Dinilai sebagai Kejahatan Sistematis
Anggota Komisi XII DPR, Rico Alviano, mendesak penegakan hukum untuk mafia migas. Hal itu terungkap setelah ditemukan pelangsiran BBM.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi XII DPR Soroti Mafia Migas, Penyalahgunaan BBM Dinilai sebagai Kejahatan Sistematis
Indonesia
Banjir Jakarta 30 Januari 2026: 39 RT Terendam, Ratusan Warga Harus Mengungsi
Banjir Jakarta 30 Januari 2026 menyebabkan 39 RT terendam dan ratusan warga mengungsi. Hal itu dilaporkan oleh BPBD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Banjir Jakarta 30 Januari 2026: 39 RT Terendam, Ratusan Warga Harus Mengungsi
Indonesia
BMKG dan BNPP Diminta Gandeng Influencer dan Aplikasi Populer Sebagai Modernisasi Early Warning System
Basarnas juga diminta memberikan perhatian khusus pada materi SAR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
BMKG dan BNPP Diminta Gandeng Influencer dan Aplikasi Populer Sebagai Modernisasi Early Warning System
Indonesia
Perkuat Sistem Pajak, DPR RI Pertahankan Pasal Kerahasiaan UU KUP
DPR RI menyoroti penggunaan frasa ‘pihak lain’ dalam pasal tersebut sebagai bentuk larangan yang bersifat menyeluruh
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Perkuat Sistem Pajak, DPR RI Pertahankan Pasal Kerahasiaan UU KUP
Indonesia
Dongkrak Produksi Petani, DPR Minta Plafon KUR di bawah Rp 10 Juta Dihitung Ulang
DPR RI juga menekankan pentingnya penguatan sistem informasi kredit dan peran lembaga penjamin dalam memitigasi risiko kredit bermasalah
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Dongkrak Produksi Petani, DPR Minta Plafon KUR di bawah Rp 10 Juta Dihitung Ulang
Bagikan