DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG

Kepala BGN Nanik S Deyang. (Foto: dok. BGN)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PENGUNDURAN diri Nanik Sudaryati Deyang dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat perhatian parlemen. Komisi IX DPR RI menegaskan pergantian pimpinan BGN harus menjadi momentum memperbaiki pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris Causa mengatakan pihaknya menghormati keputusan Nanik mundur karena alasan kesehatan. Namun, ia mengingatkan fokus utama pemerintah bukan sekadar mencari pengganti, melainkan membenahi program MBG.

"Pergantian pucuk pimpinan di BGN tidak boleh dipandang sekadar pergantian figur. Hal yang jauh lebih penting yakni momentum untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis," kata Charles kepada wartawan, Selasa (22/7).

Politikus PDI Perjuangan itu menilai selama pelaksanaannya, MBG masih muncul berbagai persoalan yang perlu segera dievaluasi. Mulai dari kasus keracunan massal, persoalan tata kelola, hingga dugaan konflik kepentingan.

Baca juga:

Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis


Oleh karena itu, ia meminta pemimpin baru BGN berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain program agar pelaksanaannya lebih baik.

"Siapa pun yang memimpin BGN di masa depan harus berani melakukan evaluasi dan redesign program agar lebih tepat sasaran, lebih aman, lebih akuntabel, dan sesuai dengan kemampuan fiskal negara," ujarnya.

Menurut Charles, keberhasilan MBG bukan hanya soal besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, melainkan juga ditentukan kualitas pengelolaan program dan keamanan pangan yang diberikan kepada masyarakat.

Komisi IX DPR, kata dia, akan terus mengawasi jalannya program tersebut. DPR ingin memastikan pergantian kepemimpinan di BGN benar-benar menghasilkan perubahan nyata dalam pelaksanaan MBG.

"Kami di Komisi IX DPR tentu akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pergantian kepemimpinan ini menjadi awal perbaikan, bukan sekadar pergantian jabatan," katanya.

Charles menegaskan tujuan utama program MBG harus tetap berpihak kepada masyarakat. Menurut dia, yang paling penting yakni memastikan manfaat program dapat dirasakan rakyat secara aman, efektif, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga pergantian pimpinan BGN benar-benar menjadi titik awal pembenahan menyeluruh terhadap program prioritas pemerintah tersebut.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya demi menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri.

Keputusan tersebut disampaikannya langsung melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada hari ini setelah berpamitan dengan presiden.(Pon)

Baca juga:

Temuan 414 Dapur Bermasalah Jadi Warisan Terakhir Nanik sebelum Mundur dari Kursi Kepala BGN


#Nanik S Deyang #DPR RI #Badan Gizi Nasional
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
BGN Larang Susu Kental Manis Masuk Menu MBG
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan menu susu bersifat tambahan yang ditujukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita di atas dua tahun, serta peserta didik.
Wisnu Cipto - 49 menit lalu
BGN Larang Susu Kental Manis Masuk Menu MBG
Indonesia
1.999 Dapur SPPG Ditutup Sementara, BGN Ungkap Penyebabnya
BGN menutup sementara 1.999 SPPG. Hal itu dikarenakan SPPG tersebut belum trdaftar SLHS.
Soffi Amira - 1 jam, 15 menit lalu
1.999 Dapur SPPG Ditutup Sementara, BGN Ungkap Penyebabnya
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Indonesia
Imbas Erupsi Anak Krakatau, BGN Setop Sementara MBG ke Sekolah di Jabar yang Terapkan PJJ
Kebijakan tersebut merupakan penyesuaian operasional BGN terhadap kondisi darurat yang memengaruhi aktivitas pendidikan di wilayah terdampak.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Imbas Erupsi Anak Krakatau, BGN Setop Sementara MBG ke Sekolah di Jabar yang Terapkan PJJ
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
DPR RI menyetujui revisi UU Pemerintahan Aceh. Ada 27 ketentuan yang bakal diubah dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
Indonesia
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Kesiapsiagaan dini dinilai akan mengurangi risiko negatif baik dari jumlah korban maupun kerusakan material. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Indonesia
Bukan Cuma PJJ, Program MBG di 6 Wilayah Jabar Ikut Dihentikan Sementara
Erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada kegiatan sekolah di Jawa Barat. PJJ diterapkan di enam wilayah dan program MBG dihentikan sementara.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 September 2026
Bukan Cuma PJJ, Program MBG di 6 Wilayah Jabar Ikut Dihentikan Sementara
Bagikan