Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset

Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra Bimantoro Wiyono mendorong Badan Pemulihan Aset (BPA) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara. Hal tersebut disampaikan Bimantoro saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR bersama Kepala BPA Kejagung beserta jajaran di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).

Bimantoro mengatakan banyak masyarakat yang menitipkan aspirasi dan pertanyaan terkait dengan kinerja BPA. Oleh karena itu, ia meminta BPA dapat menyampaikan capaian kinerjanya secara lebih rinci dan terbuka kepada publik.

Ia menyoroti capaian pemulihan aset tahun 2025 sebesar Rp 19,65 triliun, yang menurutnya perlu dijelaskan secara detail mengenai sumber pemulihan dan tingkat keberhasilan atau recovery rate aset yang benar-benar berhasil ditelusuri dan dikonversi menjadi penerimaan negara.

“Jangan hanya melihat angka agregat yang besar. Kami ingin mengetahui secara detail sumber pemulihannya, berapa aset yang berhasil dieksekusi, berapa yang masih outstanding dan bagaimana tingkat keberhasilan asset recovery-nya,” tegas Bimantoro.

Baca juga:

Pemulihan Aset Korupsi, KPK Serahkan Rp 20,2 Miliar ke Kejagung



Politisi Gerindra ini juga meminta BPA menyampaikan perbandingan antara nilai aset berdasarkan appraisal, putusan pengadilan yang telah inkracht hingga hasil pemulihan aset yang diterima negara. Selain itu, Bimantoro juga mendorong agar Komisi III DPR mendapatkan laporan mengenai 10 penanganan aset terbesar yang dikelola BPA sebagai bahan evaluasi dan pengawasan.

Ia juga mengapresiasi pengembangan dashboard digital BPA. Namun, menurutnya sistem tersebut harus memberikan informasi yang lebih lengkap, mulai dari jenis dan posisi aset, status hukum, nilai appraisal, kendala, jadwal lelang hingga hasil penjualan aset.

“Masyarakat saat ini sudah sangat cerdas dan membutuhkan keterbukaan informasi. Kalau Badan Pemulihan Aset mampu menunjukkan kinerjanya dengan baik melalui sistem digital, maka tunjukkan kepada publik,” ujarnya.

Di akhir penyampaiannya, Bimantoro menegaskan bahwa Komisi III DPR menaruh kepercayaan besar terhadap Badan Pemulihan Aset. Namun, ia mengingatkan agar BPA tidak hanya menjadi tempat penyimpanan aset tanpa pemulihan yang maksimal.

“Jangan sampai Badan Pemulihan Aset hanya menjadi gudang aset saja, tetapi recovery-nya tidak maksimal dan transparansinya tidak bisa dijelaskan kepada publik. Kami berharap ada terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

Kejagung Sita Aset Tersangka Korupsi MBG Rp 8,4 Miliar, Jam Rolex Hingga Permata Eks Bos BGN


#Kejagung #DPR RI #Badan Pemulihan Aset
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Berita Foto
Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Bungkam usai Diperiksa Tim 9 Kejagung Selama 7 Jam
Tersangka kasus dugaan TPPU Febrie Adriansyah usai mejalani pemeriksaan Tim 9 di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 08 September 2026
Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Bungkam usai Diperiksa Tim 9 Kejagung Selama 7 Jam
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
DPR RI menyetujui revisi UU Pemerintahan Aceh. Ada 27 ketentuan yang bakal diubah dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
Indonesia
Menyunggingkan Senyum, Febrie Adriansya Kembali Diperiksa Soal TPPU di Kejagung
Febri akan diperiksa oleh penyidik Tim 9 Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Menyunggingkan Senyum, Febrie Adriansya Kembali Diperiksa Soal TPPU di Kejagung
Indonesia
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Kesiapsiagaan dini dinilai akan mengurangi risiko negatif baik dari jumlah korban maupun kerusakan material. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Indonesia
DPR Dorong Kemendag Kendalikan Harga Beras
Kenaikan harga beras perlu segera diantisipasi karena merupakan salah satu kebutuhan pangan pokok masyarakat Indonesia yang dikonsumsi hampir setiap hari. 

Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
DPR Dorong Kemendag Kendalikan Harga Beras
Indonesia
Tiga Warga Meninggal, DPR Desak Larangan Total Sound Horeg
Desakan tersebut muncul setelah tiga warga di Jawa Timur yang dilaporkan meninggal dunia selama Agustus.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Tiga Warga Meninggal, DPR Desak Larangan Total Sound Horeg
Bagikan