Buntut Trading Halt Beruntun, Dirut BEI Buktikan Tanggung Jawab Moral Melalui Pengunduran Diri

Merahputih.com - Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, resmi mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya di Jakarta, Jumat (30/1), sebagai bentuk tanggung jawab moral atas insiden trading halt yang melanda Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama dua hari berturut-turut. Langkah mendadak ini mengejutkan pelaku pasar di tengah upaya pemulihan stabilitas ekonomi nasional.

Keputusan Iman Rachman memicu respons positif dari kalangan legislatif. Anggota Komisi XI DPR RI, Hasanuddin Wahid, menilai tindakan tersebut sebagai sikap ksatria yang jarang terjadi di lingkungan birokrasi dan korporasi besar.

Gejolak pasar yang menyebabkan suspensi perdagangan otomatis dianggap sebagai sinyal serius yang memerlukan evaluasi fundamental.

Baca juga:

Danantara Bersiap Menjadi Pemegang Saham BEI, Kurangi Potensi Benturan Kepentingan

"Itulah wujud tanggung jawab. Saya betul-betul hormat dengan sikap gentle Pak Dirut Iman dalam menyikapi gejolak pasar yang terjadi," ujar Hasanuddin Wahid, Jumat (30/1).

Menurutnya, stabilitas Bursa Efek Indonesia merupakan indikator vital bagi kepercayaan investor global. Keamanan transaksi dan kepastian pasar menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar demi menjaga marwah ekonomi bangsa.

Kriteria Pemimpin Baru Bursa

Menyusul kekosongan kursi kepemimpinan di bursa, Komisi XI DPR RI mendesak agar proses seleksi pengganti dilakukan dengan standar integritas yang tinggi.

Sosok pemimpin baru diharapkan tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi yang kuat untuk menenangkan pasar saat terjadi volatilitas tinggi.

Baca juga:

Dirut BEI Mundur, Purbaya: Ini Sinyal Positif

“Bursa efek adalah wajah perekonomian kita di hadapan dunia,” tegas Hasanuddin.

Pihak parlemen menekankan bahwa Direktur Utama BEI berikutnya harus mampu membaca dinamika global secara presisi guna mencegah terulangnya trading halt berkepanjangan yang berisiko menggerus kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia.