Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - RENCANA pemerintah mengadakan sistem rudal supersonik BrahMos mendapat sorotan dari DPR RI. Selain nilai kontrak yang dinilai besar, mekanisme pengadaan dan skema pembayarannya juga dipersoalkan karena hingga kini belum dijelaskan secara terbuka kepada parlemen.
Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan DPR belum menerima penjelasan resmi dari pemerintah mengenai detail rencana pembelian sistem rudal tersebut.
"Sampai saat ini, DPR belum menerima pemberitahuan dari pemerintah terkait dengan detail pengadaan sistem rudal BrahMos tersebut," ujar Tubagus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/7).
Menurut dia, setiap pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista), terutama yang bernilai besar dan menggunakan anggaran negara, harus dilakukan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Baca juga:
DPR Soroti Kerja Sama Pertahanan RI–Turki, Tekankan Transfer Teknologi Alutsista
Ia menilai informasi mengenai kontrak pengadaan BrahMos masih sangat terbatas. Oleh karena itu, pemerintah diminta segera memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan spekulasi terkait dengan proses pengadaan maupun mekanisme pembiayaannya. "Setiap pengadaan pertahanan berskala besar harus mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas," kata politikus PDI Perjuangan tersebut.
Tubagus menegaskan Komisi I DPR akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh pengadaan alutsista, termasuk rencana pembelian rudal BrahMos.
Dalam waktu dekat, kata dia, DPR akan meminta penjelasan resmi dari pemerintah mengenai berbagai aspek pengadaan tersebut, mulai dari kebutuhan operasional, nilai kontrak, hingga skema pembiayaan.
"Dalam waktu dekat akan meminta penjelasan resmi dari pemerintah," ujarnya.
Rudal BrahMos merupakan sistem rudal jelajah supersonik yang dikembangkan bersama India dan Rusia. Untuk pasar ekspor, rudal tersebut memiliki jangkauan maksimal sekitar 290 kilometer sesuai ketentuan Missile Technology Control Regime (MTCR).
Selain memiliki jangkauan tersebut, BrahMos juga mampu melesat dengan kecepatan sekitar Mach 2,8 atau hampir tiga kali kecepatan suara sehingga dikenal sebagai salah satu rudal jelajah tercepat di kelasnya. Meski demikian, sejumlah kalangan menilai kemampuan jangkauan rudal versi ekspor masih perlu dikaji lebih mendalam jika disesuaikan dengan kebutuhan pertahanan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) sangat luas.
Menurut Tubagus, seluruh pertimbangan strategis itu perlu dijelaskan secara terbuka agar kebijakan pengadaan alutsista benar-benar sesuai dengan kebutuhan pertahanan nasional sekaligus memenuhi prinsip tata kelola anggaran yang akuntabel.(Pon)
Baca juga:
DPR: Penambahan Rafale dan Alutsista Modern Perkuat Pertahanan Indonesia
