DPR soal TNI Ikut Jaga Kamtibmas: Sinergi Boleh, tapi jangan Ambil Wewenang Polri

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR soal TNI Ikut Jaga Kamtibmas: Sinergi Boleh, tapi jangan Ambil Wewenang Polri

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menanggapi pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menyebut TNI bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Amelia menilai pernyataan tersebut menunjukkan komitmen TNI untuk memastikan masyarakat mendapatkan rasa aman. Namun, dia mengingatkan agar pelaksanaan tugas keamanan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antara TNI dan Polri.

"Sinergi tersebut tentu harus tetap dilaksanakan secara terukur, profesional, sesuai kewenangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Amelia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/8).

Menurut Amelia, TNI memiliki tugas utama di bidang pertahanan negara. Sementara itu, Polri memegang mandat utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas. Meski TNI dan Polri memiliki tugas berbeda, Amelia mengatakan kedua institusi dapat saling memperkuat ketika terdapat kondisi tertentu yang membutuhkan dukungan pengamanan di lapangan.

"TNI memiliki tugas dan fungsi pertahanan negara, sedangkan Polri memiliki mandat utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Keduanya dapat saling memperkuat tanpa harus mengambil alih kewenangan masing-masing," katanya.

Baca juga:

TNI/ Polri Ikut Bantu Operasi SAR Pencarian Kapal Putri Yasmin di Selat Lombok



Politisi NasDem itu menilai koordinasi TNI dan Polri perlu diperkuat, khususnya menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI pada Agustus 2026. Menurut dia, kehadiran aparat keamanan harus memberikan rasa terlindungi kepada masyarakat. "Hal yang paling penting yakni bagaimana masyarakat merasakan kehadiran negara secara nyata. Masyarakat harus merasa terlindungi, bukan justru merasa takut," ujarnya.

Dia menekankan pendekatan keamanan harus mengedepankan perlindungan masyarakat, penegakan hukum, profesionalisme aparat, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Amelia juga mengapresiasi komitmen Agus dalam memastikan keamanan masyarakat. Namun, dia meminta setiap bentuk perbantuan TNI kepada Polri memiliki mekanisme yang jelas.

"Di masa depan, yang perlu diperkuat yakni mekanisme koordinasi TNI-Polri agar setiap bentuk perbantuan berjalan jelas, terukur, transparan, dan efektif," katanya.

Sebelumnya, Agus menyatakan TNI bertanggung jawab menjaga keamanan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia selama momentum bulan kemerdekaan. Ia mengatakan TNI akan melakukan patroli di sejumlah wilayah untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Dalam pelaksanaannya, TNI akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kepolisian.

Agus pun meminta masyarakat tidak khawatir dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa.

"Dan TNI sudah dan akan terus melaksanakan patroli di wilayah-wilayah untuk mengamankan masyarakat, dan membuat rasa aman di masyarakat," kata Agus.(Pon)

Baca juga:

DPR Panggil Panglima TNI dan Kapolri Bahas Keamanan Jelang HUT Ke-81 RI

#TNI #Polri #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan Datang Terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Foto bersama Prabowo Ditunda
Ketua DPR RI, Puan Maharani, datang terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026. Presiden RI, Prabowo Subianto, sudah tiba lebih dulu.
Soffi Amira - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Datang Terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Foto bersama Prabowo Ditunda
Berita Foto
Gladi Resik Sidang Tahunan MPR 2026 dan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto
Pegawai melakukan gladi resik persiapan sidang tahunan MPR 2026 dan pidato kenegaraan Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 13 Agustus 2026
Gladi Resik Sidang Tahunan MPR 2026 dan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto
Indonesia
Jelang HUT ke-81 RI, Prabowo Resmikan 3.395 Jembatan dan 3.000 Sumber Air
Jelang HUT ke-81 RI, Presiden Prabowo meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 sumber air yang dibangun TNI dan Polri di seluruh Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 Agustus 2026
Jelang HUT ke-81 RI, Prabowo Resmikan 3.395 Jembatan dan 3.000 Sumber Air
Indonesia
Resmikan Ribuan Jembatan dan Sumber Air, Presiden Prabowo: Kita Perlu Investasi Besar-besaran
Proyek infrastruktur seperti ini perlu dibangun untuk memberikan manfaat bagi rakyat.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
Resmikan Ribuan Jembatan dan Sumber Air, Presiden Prabowo: Kita Perlu Investasi Besar-besaran
Indonesia
Prabowo Ingatkan Polri: jangan cuma Hadir di Pusat Perekonomian
Secara khusus, ia menyoroti kerja kepolisian yang dilakukan hingga ke wilayah terpencil dan desa.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
Prabowo Ingatkan Polri: jangan cuma Hadir di Pusat Perekonomian
Indonesia
Resmikan Jembatan dan Sumber Mata Air, Begini Pidato Presiden Puji TNI dan Polri
Kepala Negara menyebut langkah yang diambil oleh TNI dan Polri itu merupakan sebuah misi mulia dan bentuk pengabdian kepada masyarakat Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
Resmikan Jembatan dan Sumber Mata Air, Begini Pidato Presiden Puji TNI dan Polri
Indonesia
DPR soal TNI Ikut Jaga Kamtibmas: Sinergi Boleh, tapi jangan Ambil Wewenang Polri
Sinergi harus tetap dilaksanakan secara terukur, profesional, sesuai kewenangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR soal TNI Ikut Jaga Kamtibmas: Sinergi Boleh, tapi jangan Ambil Wewenang Polri
Indonesia
DPR Soroti Kasus Mayor Laut Faisal Mulia, Diduga Edarkan Sabu Pakai Pesawat Militer
Komisi I DPR menyoroti kasus Mayor Laut Faisal Mulia, yang mengirim sabu dengan pesawat militer.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR Soroti Kasus Mayor Laut Faisal Mulia, Diduga Edarkan Sabu Pakai Pesawat Militer
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Investigasi Pengunduran Diri 2.700 Lebih ASN di Semester I 2026
Tercatat sebanyak 2.722 ASN mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri hanya dalam waktu enam bulan terakhir.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Investigasi Pengunduran Diri 2.700 Lebih ASN di Semester I 2026
Indonesia
Dibidik KPK, Pejabat Bea Cukai Dedi Congor Sudah Tersangka di Polri Sejak 2023
Pejabat Bea Cukai Madya, Ahmad Dedi alias Dedi Congor, sudah ditetapkan tersangka gratifikasi oleh Polri sejak 2023.
Wisnu Cipto - Selasa, 11 Agustus 2026
Dibidik KPK, Pejabat Bea Cukai Dedi Congor Sudah Tersangka di Polri Sejak 2023
Bagikan