DPR soal TNI Ikut Jaga Kamtibmas: Sinergi Boleh, tapi jangan Ambil Wewenang Polri

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR soal TNI Ikut Jaga Kamtibmas: Sinergi Boleh, tapi jangan Ambil Wewenang Polri

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menanggapi pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menyebut TNI bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Amelia menilai pernyataan tersebut menunjukkan komitmen TNI untuk memastikan masyarakat mendapatkan rasa aman. Namun, dia mengingatkan agar pelaksanaan tugas keamanan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antara TNI dan Polri.


"Sinergi tersebut tentu harus tetap dilaksanakan secara terukur, profesional, sesuai kewenangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Amelia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/8).


Menurut Amelia, TNI memiliki tugas utama di bidang pertahanan negara. Sementara itu, Polri memegang mandat utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas. Meski TNI dan Polri memiliki tugas berbeda, Amelia mengatakan kedua institusi dapat saling memperkuat ketika terdapat kondisi tertentu yang membutuhkan dukungan pengamanan di lapangan.


"TNI memiliki tugas dan fungsi pertahanan negara, sedangkan Polri memiliki mandat utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Keduanya dapat saling memperkuat tanpa harus mengambil alih kewenangan masing-masing," katanya.

Baca juga:

TNI/ Polri Ikut Bantu Operasi SAR Pencarian Kapal Putri Yasmin di Selat Lombok




Politisi NasDem itu menilai koordinasi TNI dan Polri perlu diperkuat, khususnya menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI pada Agustus 2026. Menurut dia, kehadiran aparat keamanan harus memberikan rasa terlindungi kepada masyarakat. "Hal yang paling penting yakni bagaimana masyarakat merasakan kehadiran negara secara nyata. Masyarakat harus merasa terlindungi, bukan justru merasa takut," ujarnya.


Dia menekankan pendekatan keamanan harus mengedepankan perlindungan masyarakat, penegakan hukum, profesionalisme aparat, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Amelia juga mengapresiasi komitmen Agus dalam memastikan keamanan masyarakat. Namun, dia meminta setiap bentuk perbantuan TNI kepada Polri memiliki mekanisme yang jelas.


"Di masa depan, yang perlu diperkuat yakni mekanisme koordinasi TNI-Polri agar setiap bentuk perbantuan berjalan jelas, terukur, transparan, dan efektif," katanya.


Sebelumnya, Agus menyatakan TNI bertanggung jawab menjaga keamanan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia selama momentum bulan kemerdekaan. Ia mengatakan TNI akan melakukan patroli di sejumlah wilayah untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Dalam pelaksanaannya, TNI akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kepolisian.


Agus pun meminta masyarakat tidak khawatir dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa.


"Dan TNI sudah dan akan terus melaksanakan patroli di wilayah-wilayah untuk mengamankan masyarakat, dan membuat rasa aman di masyarakat," kata Agus.(Pon)





Baca juga:

DPR Panggil Panglima TNI dan Kapolri Bahas Keamanan Jelang HUT Ke-81 RI

#TNI #Polri #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Presiden Prabowo Subianto Hadiri Peringatan HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap
Presiden Prabowo Subianto melakukan pemeriksaan pasukan saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Didik Setiawan - Senin, 05 Oktober 2026
Presiden Prabowo Subianto Hadiri Peringatan HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap
Indonesia
TNI Kenakan Pakaian Dinas Upacara Baru, Dipenhi Unsur Budaya Indonesia
Model PDU ini memiliki unsur yang kental dengan kebudayaan karena berbentuk beskap atau seperti pakaian adat pria dengan kerah menutupi sampai leher.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
TNI Kenakan Pakaian Dinas Upacara Baru, Dipenhi Unsur Budaya Indonesia
Indonesia
HUT ke-81 TNI, Prabowo Bicara Ancaman Nonfisik: dari Serangan Siber hingga Kekayaan Indonesia yang Dicuri
Presiden Prabowo Subianto menyoroti berbagai ancaman terhadap Indonesia, termasuk penyelundupan kekayaan nasional, dalam amanat HUT ke-81 TNI.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 05 Oktober 2026
HUT ke-81 TNI, Prabowo Bicara Ancaman Nonfisik: dari Serangan Siber hingga Kekayaan Indonesia yang Dicuri
Indonesia
Pesan Tegas Prabowo untuk Prajurit TNI: “Jiwa dan Ragamu Milik Rakyat Indonesia”
Presiden Prabowo mengingatkan TNI berdiri dari rakyat dan meminta prajurit selalu hadir untuk melindungi serta mendengarkan kesulitan rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 05 Oktober 2026
Pesan Tegas Prabowo untuk Prajurit TNI: “Jiwa dan Ragamu Milik Rakyat Indonesia”
Indonesia
HUT Ke-81 TNI: Prabowo Minta Utamakan Prestasi, Bukan Sekadar Senioritas
Presiden Prabowo meminta TNI mengutamakan sistem berbasis prestasi, bukan sekadar senioritas, serta memperkuat sinergi dan penguasaan teknologi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 05 Oktober 2026
HUT Ke-81 TNI: Prabowo Minta Utamakan Prestasi, Bukan Sekadar Senioritas
Indonesia
HUT Ke-81 TNI: Prabowo Resmikan 204 Satuan Baru dan Enam Kodam
Presiden Prabowo meresmikan 204 satuan baru TNI pada HUT Ke-81 TNI, termasuk enam kodam beserta panglima masing-masing.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 05 Oktober 2026
HUT Ke-81 TNI: Prabowo Resmikan 204 Satuan Baru dan Enam Kodam
Indonesia
TNI Genap Berusia 81 Tahun, Imparsial Ingatkan Hal Penting soal Profesionalisme
Imparsial mendorong penguatan profesionalisme TNI di HUT ke-81, termasuk modernisasi alutsista, kesejahteraan prajurit, dan supremasi sipil.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 05 Oktober 2026
TNI Genap Berusia 81 Tahun, Imparsial Ingatkan Hal Penting soal Profesionalisme
Indonesia
Presiden Prabowo Pimpin HUT Ke-81 TNI, Resmikan 6 Kodam Baru
Prabowo akan meresmikan enam komando daerah militer (kodam) baru pada upacara peringatan HUT ke-81 TNI.
Yusuf Abdillah - Senin, 05 Oktober 2026
Presiden Prabowo Pimpin HUT Ke-81 TNI, Resmikan 6 Kodam Baru
Indonesia
Kapolri Suyudi Dihadapkan pada Pekerjaan Rumah Lama Polri, SETARA Institute Ungkap Masalahnya
SETARA Institute mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memutus rantai persoalan lama dan memastikan reformasi Polri menyentuh akar masalah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 03 Oktober 2026
Kapolri Suyudi Dihadapkan pada Pekerjaan Rumah Lama Polri, SETARA Institute Ungkap Masalahnya
Indonesia
Kapolri Suyudi Rotasi 19 Kapolda, dari Metro Jaya hingga Sulawesi
Pertukaran ini dilakukan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sehari setelah resmi menjabat pada 2 Oktober 2026.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
Kapolri Suyudi Rotasi 19 Kapolda, dari Metro Jaya hingga Sulawesi
Bagikan