Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla

Petugas BPBD berupaya melakukan pemadaman kebakaran di kawasan Desa Suak Nie, Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. (ANTARA/HO-BPBD Aceh Barat)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) melanda kawasan konservasi Gunung Bromo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dengan luas area terdampak mencapai sekitar 60 hektare. Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera memperkuat langkah antisipasi mencegah meluasnya api serta menghentikan potensi karhutla susulan di berbagai kawasan hutan lainnya.

Data Sistem Pemantauan Karhutla Kemenhut mencatat luas areal kebakaran periode Januari–Juni 2026 telah mencapai 107.465,47 hektare, atau melonjak signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Hindun mengingatkan bahwa ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional yang proaktif, bukan sekadar bertindak reaktif saat api membesar.

“Kementerian Kehutanan harus bergerak cepat, bukan hanya fokus memadamkan api, melainkan juga memperkuat langkah-langkah pencegahan agar kebakaran serupa tidak terjadi di daerah lain," ujar Hindun di Jakarta, Kamis (6/8).

Baca juga:

Rekor El Nino 2015 Pecah, Baru Juli BMKG Catat Sudah 5.019 Titik Karhutla di Indonesia



Ia menegaskan pencegahan harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam tata kelola kehutanan. Ia menuntut Kemenhut untuk mengoptimalkan seluruh instrumen pencegahan, mulai dari memperketat patroli terpadu, pemantauan titik panas (hotspot) secara intensif, menyiagakan peralatan pemadaman modern, hingga menggencarkan edukasi mitigasi kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan.

"Jangan menunggu api membesar baru bergerak. Pencegahan harus menjadi fokus utama. Kementerian Kehutanan harus memastikan patroli terpadu diperkuat, pemantauan titik panas dilakukan secara intensif, peralatan pemadaman disiagakan, serta edukasi kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan terus ditingkatkan," tegasnya.

Legislator dari Jawa Tengah ini juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, pemda, TNI-Polri, pengelola taman nasional, hingga kelompok relawan lokal. Langkah kolaboratif tersebut dinilai krusial untuk memastikan deteksi dini berjalan efektif.

"Kolaborasi ini penting guna melindungi keanekaragaman hayati, menekan emisi karbon, serta menjaga keselamatan warga sekitar dari ancaman bencana asap dan kekeringan,” pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

BMKG Ingatkan Dampak El Nino, 6 Provinsi Jadi Prioritas Antisipasi Kekeringan dan Karhutla



#Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) #DPR RI #Fenomena El Nino
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Sekolah merupakan ruang belajar yang harus bebas dari segala bentuk ancaman.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Komisi V juga mendesak investigasi menyeluruh agar penyebab kebakaran kapal rute Surabaya-Makassar itu dapat diungkap secara tuntas.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Indonesia
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Mendorong penyusunan regulasi yang mencakup perlindungan privasi, penggunaan identitas, perlindungan anak, hingga tanggung jawab atas dampak publikasi.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Indonesia
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Pembenahan tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi insiden, harus diwujudkan melalui modernisasi pengawasan dan peningkatan standar keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Indonesia
Hadapi El Nino, Pemprov DKI Kaji Waktu Tepat Operasi Modifikasi Cuaca
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca untuk menghadapi kemarau panjang dan dampak El Nino.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
Hadapi El Nino, Pemprov DKI Kaji Waktu Tepat Operasi Modifikasi Cuaca
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Puan Sebut Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Bukti Keamanan Transportasi Laut masih Minim
Rentetan insiden tersebut menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh sistem pelayaran nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Puan Sebut Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Bukti Keamanan Transportasi Laut masih Minim
Bagikan