60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla

Petugas BPBD berupaya melakukan pemadaman kebakaran di kawasan Desa Suak Nie, Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. (ANTARA/HO-BPBD Aceh Barat)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) melanda kawasan konservasi Gunung Bromo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dengan luas area terdampak mencapai sekitar 60 hektare. Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera memperkuat langkah antisipasi mencegah meluasnya api serta menghentikan potensi karhutla susulan di berbagai kawasan hutan lainnya.


Data Sistem Pemantauan Karhutla Kemenhut mencatat luas areal kebakaran periode Januari–Juni 2026 telah mencapai 107.465,47 hektare, atau melonjak signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.


Hindun mengingatkan bahwa ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional yang proaktif, bukan sekadar bertindak reaktif saat api membesar.


“Kementerian Kehutanan harus bergerak cepat, bukan hanya fokus memadamkan api, melainkan juga memperkuat langkah-langkah pencegahan agar kebakaran serupa tidak terjadi di daerah lain," ujar Hindun di Jakarta, Kamis (6/8).

Baca juga:

Rekor El Nino 2015 Pecah, Baru Juli BMKG Catat Sudah 5.019 Titik Karhutla di Indonesia




Ia menegaskan pencegahan harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam tata kelola kehutanan. Ia menuntut Kemenhut untuk mengoptimalkan seluruh instrumen pencegahan, mulai dari memperketat patroli terpadu, pemantauan titik panas (hotspot) secara intensif, menyiagakan peralatan pemadaman modern, hingga menggencarkan edukasi mitigasi kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan.


"Jangan menunggu api membesar baru bergerak. Pencegahan harus menjadi fokus utama. Kementerian Kehutanan harus memastikan patroli terpadu diperkuat, pemantauan titik panas dilakukan secara intensif, peralatan pemadaman disiagakan, serta edukasi kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan terus ditingkatkan," tegasnya.


Legislator dari Jawa Tengah ini juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, pemda, TNI-Polri, pengelola taman nasional, hingga kelompok relawan lokal. Langkah kolaboratif tersebut dinilai krusial untuk memastikan deteksi dini berjalan efektif.


"Kolaborasi ini penting guna melindungi keanekaragaman hayati, menekan emisi karbon, serta menjaga keselamatan warga sekitar dari ancaman bencana asap dan kekeringan,” pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

BMKG Ingatkan Dampak El Nino, 6 Provinsi Jadi Prioritas Antisipasi Kekeringan dan Karhutla







#Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) #DPR RI #Fenomena El Nino
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
Ratusan Hektar Gambut di 6 Provinsi Masih Terbakar, Pesawat Kapasitas Water Bombing Besar Disiapkan
Langkah tersebut ditujukan untuk mempercepat pemadaman lahan yang masih terbakar, terutama di wilayah yang membutuhkan dukungan operasi udara.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
Ratusan Hektar Gambut di 6 Provinsi Masih Terbakar, Pesawat Kapasitas Water Bombing Besar Disiapkan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Indonesia
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Indonesia
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes dan BNN menyusun regulasi penggunaan vape. Sebab, vape mengandung etomidate merajalela.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Indonesia
Angka Kasus ISPA Tembus 174 Ribu, Kemenkes Soroti Dampak Asap Karhutla
Kemenkes mencatat 174.694 kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Sebanyak 40.363 kasus merupakan balita.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Angka Kasus ISPA Tembus 174 Ribu, Kemenkes Soroti Dampak Asap Karhutla
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Parlemen masih membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Bagikan