Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat sebanyak 401.586 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dari total kasus tersebut, kelompok balita usia 0–5 tahun menjadi salah satu kelompok yang paling banyak terdampak dengan 91.913 kasus. Sementara itu, terdapat 87.704 kasus pada anak usia 6–9 tahun dan 56.092 kasus pada kelompok lanjut usia di atas 60 tahun.
Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Widyawati, mengatakan data tersebut dihimpun hingga 2 November 2026 pukul 16.00 WIB.
Selain kelompok usia tersebut, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan lainnya, termasuk ibu hamil, penderita asma, dan pekerja luar ruangan.
"Terdapat 590 ibu hamil, 1.530 penderita asma, serta 8.086 pekerja luar ruangan yang menjadi kelompok perhatian dalam penanganan dampak kesehatan akibat karhutla," kata Widyawati, Rabu (4/11).
Baca juga:
Pemerintah Fokuskan Penanganan Karhutla di Sulawesi hingga Papua
Kemenkes Siapkan 814 Rumah Oksigen di 7 Provinsi
Untuk menangani dampak kesehatan akibat karhutla, pemerintah menyiapkan 814 rumah oksigen serta mengerahkan 9.355 tenaga kesehatan di sejumlah wilayah terdampak.
Widyawati mengatakan, rumah oksigen dan tenaga kesehatan tersebut didistribusikan ke berbagai daerah yang mengalami dampak karhutla.
Menurut dia, ketersediaan fasilitas oksigen tidak hanya dilihat dari jumlah unit yang tersedia, tetapi juga dari kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan tersebut.
"Yang menjadi perhatian kami sebenarnya bukan semata-mata jumlah dari rumah oksigen yang tersedia, melainkan juga bagaimana memastikan dukungan oksigen tersebut dapat diakses masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi pasien-pasien yang terganggu pernapasannya," ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi per 3 November 2026, sebanyak 814 rumah oksigen telah tersebar di tujuh provinsi dengan rincian sebagai berikut:
- Kalimantan Tengah: 336 unit
- Kalimantan Selatan: 175 unit
- Kalimantan Barat: 158 unit
- Jambi: 131 unit
- Riau: 10 unit
- Sumatera Selatan: 3 unit
- Kalimantan Timur: 1 unit
Baca juga:
Menepis Tuduhan Karhutla, Industri Sawit Butuh Transparansi, Bukan Sikap Diam
Sebanyak 9.355 Tenaga Kesehatan Dikerahkan
Selain menyiapkan fasilitas oksigen, pemerintah juga mengerahkan 9.355 tenaga kesehatan untuk mendukung penanganan dampak karhutla.
Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan jumlah tenaga kesehatan yang diterjunkan paling banyak, yakni 5.525 orang. Berikut rincian tenaga kesehatan di tujuh provinsi terdampak:
- Kalimantan Timur: 5.525 orang
- Jambi: 2.589 orang
- Kalimantan Tengah: 487 orang
- Sumatera Selatan: 382 orang
- Riau: 209 orang
- Kalimantan Barat: 121 orang
- Kalimantan Selatan: 42 orang
Widyawati memastikan tenaga kesehatan yang dimobilisasi memiliki kompetensi sesuai bidang masing-masing. Mereka terdiri atas dokter, bidan, apoteker, ahli gizi, hingga pengemudi ambulans.
Penanganan dampak karhutla tidak hanya membutuhkan tenaga medis, tetapi juga membutuhkan dukungan tenaga kesehatan lintas kompetensi untuk respons cepat. Kami memastikan koordinasi Dinas Kesehatan provinsi terus diperkuat untuk mendukung kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah terdampak,
Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Widyawati.
Jutaan Masker dan Tabung Oksigen Didistribusikan
Pemerintah juga memperkuat penanganan karhutla melalui distribusi logistik kesehatan secara masif ke tujuh wilayah yang paling terdampak.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga 4 November 2026 pukul 15.00 WIB, sejumlah bantuan telah didistribusikan untuk mendukung pelayanan kesehatan di daerah.
Logistik tersebut meliputi sekitar 3,8 juta masker, 280 unit konsentrator oksigen, 41 ribu pasang sarung tangan medis, dan 939 tabung oksigen.
Bantuan lainnya mencakup ribuan alat pelindung diri (APD) hingga air purifier.
Selain perlengkapan tersebut, pemerintah juga menyalurkan pemberian makanan tambahan (PMT), berbagai jenis obat-obatan, vitamin, serta kelengkapan penunjang medis lainnya.
"Kemudian pemberian makanan tambahan atau PMT, bermacam obat, vitamin, hingga kelengkapan penunjang medis lainnya. Disalurkan secara terukur sesuai dengan tingkat kebutuhan fasilitas di daerah masing-masing," pungkas Widyawati. (Asp)
