Prabowo Bentuk Satgas Guru Besar, DPR Ingatkan jangan hanya Jadi Pajangan

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 30 Juni 2026
Prabowo Bentuk Satgas Guru Besar, DPR Ingatkan jangan hanya Jadi Pajangan

Presiden RI, Prabowo Subianto. Foto: Setpres RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) atau kelompok kerja yang melibatkan para guru besar, dosen, dan peneliti untuk mempercepat pencapaian sasaran strategis pembangunan nasional.


Gagasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat bertemu sekitar 2.600 rektor, dekan, dan dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6).


Menurut Habib Syarief, pelibatan kalangan akademisi dalam proses pembangunan dan perumusan kebijakan merupakan langkah positif yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat basis keilmuan dalam pengambilan keputusan.


"Saya mengapresiasi rencana Presiden Prabowo untuk membentuk satgas yang berisikan para guru besar, dosen, dan peneliti. Bangsa ini memang membutuhkan keterlibatan aktif para akademisi agar kebijakan publik memiliki landasan ilmiah yang kuat," ujar Habib Syarief, Selasa (30/6).

Baca juga:

Presiden Prabowo Perkuat Riset Nasional, Tambah Anggaran Rp 4 Triliun




Meski demikian, Habib menegaskan tugas dan fungsi satgas tersebut harus dirumuskan secara jelas sejak awal. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya membentuk satgas tanpa kejelasan mandat dan ruang lingkup kerja.


"Jangan hanya membentuk satgas, tetapi tugas mereka tidak jelas. Harus dipastikan terlebih dahulu apakah mereka bertugas memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah atau juga dilibatkan dalam pelaksanaan teknis program-program strategis. Hal ini harus diperjelas agar tidak menimbulkan kebingungan," tegasnya.


Habib juga mengingatkan agar keberadaan satgas tersebut tidak sekadar menjadi formalitas atau simbol semata. Ia berharap setiap rekomendasi dan hasil kajian yang disampaikan para akademisi benar-benar menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah.



Jangan sampai satgas hanya menjadi pajangan. Ketika para guru besar memberikan masukan dan saran, pemerintah justru tidak mendengarkannya karena dianggap tidak sejalan dengan kepentingan politik pemerintah. Jika para akademisi dilibatkan, suara dan pandangan mereka harus dihormati serta dijadikan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan.


 Habib Syarief Muhammad , Anggota Komisi X DPR RI


Legislator asal Dapil Jawa Barat I itu menekankan bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai apabila setiap kebijakan publik disusun berdasarkan kajian yang matang, berbasis data, riset, dan ilmu pengetahuan.


"Jika ingin bangsa ini maju, maka semua kebijakan harus didasari kajian yang matang. Kajian tersebut harus melibatkan para guru besar, dosen, peneliti, dan berbagai pakar di bidangnya. Semua kebijakan harus didasarkan pada ilmu pengetahuan, bukan karena kepentingan politik sesaat, apalagi karena kepentingan ekonomi tertentu atau memburu rente," ujarnya.


Habib berharap pembentukan satgas yang melibatkan kalangan akademisi dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyat serta kemajuan Indonesia.(Pon)

Baca juga:

Presiden Prabowo Dinilai Terlalu Fokus MBG, Pengamat Ingatkan Janji Bereskan Program Kerja Lainnya















#Guru Besar #Presiden Prabowo #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Dorong Penguatan Perdagangan Bebas dan Integrasi Ekonomi ASEAN
Demi meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN di tengah dinamika perekonomian global.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Presiden Prabowo Dorong Penguatan Perdagangan Bebas dan Integrasi Ekonomi ASEAN
Indonesia
Di KTT Ke-49 ASEAN, Prabowo Pamer Cabut 17 Konsesi dan 104 Perusahaan Diselidiki akibat Karhutla
Presiden turut menyampaikan permohonan maaf kepada Malaysia dan Singapura atas dampak kabut asap akibat karhutla.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Di KTT Ke-49 ASEAN, Prabowo Pamer Cabut 17 Konsesi dan 104 Perusahaan Diselidiki akibat Karhutla
Indonesia
PKS Minta Pengisian Jabatan Wapres Jaga Stabilitas dan Kesinambungan Pemerintahan
Proses tersebut perlu berjalan sesuai dengan konstitusi dengan tetap menjaga suasana politik yang kondusif.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Minta Pengisian Jabatan Wapres Jaga Stabilitas dan Kesinambungan Pemerintahan
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Presiden Prabowo Hadiri Pembukaan KTT ke-49 ASEAN, Perkuat Kerja Sama Negara Kawasan
Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 08.30 waktu setempat dan disambut langsung oleh Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Presiden Prabowo Hadiri Pembukaan KTT ke-49 ASEAN, Perkuat Kerja Sama Negara Kawasan
Indonesia
Presiden: Orang yang Bisa Membuat Revolusi di Indonesia ialah Prabowo
Prabowo menegaskan tidak akan mundur menghadapi berbagai ancaman dari pihak asing.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Presiden: Orang yang Bisa Membuat Revolusi di Indonesia ialah Prabowo
Indonesia
Prabowo bakal Panggil Partai Koalisi Bahas Dua Calon Pengganti Gibran
Prabowo juga dapat berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk partai politik pendukung pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Prabowo bakal Panggil Partai Koalisi Bahas Dua Calon Pengganti Gibran
Indonesia
Presiden Prabowo Tetap Buka Diskusi dengan Koalisi soal Wapres meski Punya Hak Prerogatif
Demokrat menghormati kewenangan konstitusional Prabowo dalam mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Presiden Prabowo Tetap Buka Diskusi dengan Koalisi soal Wapres meski Punya Hak Prerogatif
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Bagikan