Presiden Prabowo Usul Bentuk Pengadilan Ad Hoc, Usut Kasus Direksi BUMN 30 Tahun ke Belakang

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Presiden Prabowo Usul Bentuk Pengadilan Ad Hoc, Usut Kasus Direksi BUMN 30 Tahun ke Belakang

Presiden RI, Prabowo Subinato. (Foto: MP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PRESIDEN Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut pengurus badan usaha milik negara (BUMN) hingga 30 tahun ke belakang. Usul ini disampaikan saat Prabowo membahas pembenahan BUMN dalam pidato kenegaraan.


Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).


Prabowo menegaskan BUMN merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan negara tidak boleh menjadi milik atau sumber keuntungan pribadi direksi, komisaris, maupun penguasa.



BUMN milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa.

Presiden Prabowo Subianto



Dia mengatakan pemerintah menemukan jumlah entitas BUMN jauh lebih banyak daripada perkiraan. Setelah pembentukan Danantara, pemerintah menemukan terdapat 1.704 BUMN beserta struktur anak perusahaan hingga turunannya.


"Saya mengira BUMN ada 300 atau 400, ternyata 1.704," ujar dia.

Baca juga:

Danantara Indonesia Matangkan Rencana IPO Deretan Raksasa BUMN, Pegadaian Hingga Pelindo Bakal Melantai di Bursa




Prabowo menilai terdapat BUMN yang selama ini beroperasi tanpa pertanggungjawaban yang baik kepada negara. Ia bahkan mengaku tidak memahami bagaimana kondisi tersebut bisa berlangsung. "Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk bisa kita usut para pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin," tegasnya.


Meski demikian, Prabowo mengatakan pemerintah juga dapat memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang mengakui kesalahan dan bersedia bertobat.


Dia menyebut kemungkinan pemberian 'amnesti khusus' tersebut nantinya dapat dibahas bersama DPR. "Saya akan minta, kalau perlu, kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang taubat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui," ucapnya.


Dalam kesempatan itu, Prabowo mengumumkan langkah perampingan BUMN. Dia menyebut 290 BUMN telah ditutup dan pemerintah menargetkan jumlah BUMN maksimal 300 perusahaan hingga 31 Desember 2026.


Artinya, lebih dari 750 BUMN akan ditutup dalam rangka restrukturisasi. "Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan dipertahankan," katanya.


Prabowo menyebut perampingan tersebut telah menghemat biaya overhead sekitar Rp 50 triliun. Penghematan berasal dari berbagai komponen, termasuk gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, kendaraan, serta perjalanan dinas.


Pemerintah menargetkan penghematan mencapai lebih dari Rp 70 triliun pada akhir 2026.(Pon)

Baca juga:

Rupiah Tunjukkan Perlawanan Terhadap Dolar AS Jelang Pidato RAPBN Presiden Prabowo















MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut pengurus badan usaha milik negara (BUMN) hingga 30 tahun ke belakang. Usulan ini disampaikan saat Prabowo membahas pembenahan BUMN dalam pidato kenegaraan.


Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).


Prabowo menegaskan BUMN merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, perusahaan negara tidak boleh menjadi milik atau sumber keuntungan pribadi direksi, komisaris, maupun penguasa.


"BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa," kata Prabowo.


Dia mengatakan pemerintah menemukan jumlah entitas BUMN jauh lebih banyak dari perkiraan. Setelah pembentukan Danantara, pemerintah menemukan terdapat 1.704 BUMN beserta struktur anak perusahaan hingga turunannya.


"Saya mengira BUMN ada 300 atau 400, ternyata 1.704," ujar dia.


Prabowo menilai terdapat BUMN yang selama ini beroperasi tanpa pertanggungjawaban yang baik kepada negara. Bahkan, dia mengaku tidak memahami bagaimana kondisi tersebut bisa berlangsung.


"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk bisa kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin," tegasnya.


Meski demikian, Prabowo mengatakan pemerintah juga dapat memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang mengakui kesalahan dan bersedia bertobat.


Dia menyebut kemungkinan pemberian "amnesti khusus" tersebut nantinya dapat dibahas bersama DPR.


"Saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang taubat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui," ucapnya.


Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengumumkan langkah perampingan BUMN. Dia menyebut 290 BUMN telah ditutup dan pemerintah menargetkan jumlah BUMN maksimal 300 perusahaan hingga 31 Desember 2026.


Artinya, lebih dari 750 BUMN akan ditutup dalam rangka restrukturisasi.


"Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan," katanya.


Prabowo menyebut perampingan tersebut telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun. Penghematan berasal dari berbagai komponen, termasuk gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, kendaraan, serta perjalanan dinas.


Pemerintah menargetkan penghematan mencapai lebih dari Rp70 triliun pada akhir 2026. (Pon)

#Presiden Prabowo #BUMN #Sidang Tahunan MPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Digeledah Penyidik, Rumah Oknum Perwira Diduga Jadi Posko Makar terhadap Prabowo
Lokasi-lokasi yang digeledah berkaitan dengan Brigjen TK dan Kombes IM.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
Digeledah Penyidik, Rumah Oknum Perwira Diduga Jadi Posko Makar terhadap Prabowo
Indonesia
DPR Larang Wapres Pendamping Presiden Prabowo Mengundurkan Diri
Kedua tokoh yang diusulkan presiden semestinya telah menyatakan kesediaan sebelum namanya disampaikan kepada MPR.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
DPR Larang Wapres Pendamping Presiden Prabowo Mengundurkan Diri
Indonesia
Presiden Prabowo Dorong Penguatan Perdagangan Bebas dan Integrasi Ekonomi ASEAN
Demi meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN di tengah dinamika perekonomian global.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Presiden Prabowo Dorong Penguatan Perdagangan Bebas dan Integrasi Ekonomi ASEAN
Indonesia
Di KTT Ke-49 ASEAN, Prabowo Pamer Cabut 17 Konsesi dan 104 Perusahaan Diselidiki akibat Karhutla
Presiden turut menyampaikan permohonan maaf kepada Malaysia dan Singapura atas dampak kabut asap akibat karhutla.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Di KTT Ke-49 ASEAN, Prabowo Pamer Cabut 17 Konsesi dan 104 Perusahaan Diselidiki akibat Karhutla
Indonesia
PKS Minta Pengisian Jabatan Wapres Jaga Stabilitas dan Kesinambungan Pemerintahan
Proses tersebut perlu berjalan sesuai dengan konstitusi dengan tetap menjaga suasana politik yang kondusif.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Minta Pengisian Jabatan Wapres Jaga Stabilitas dan Kesinambungan Pemerintahan
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Presiden Prabowo Hadiri Pembukaan KTT ke-49 ASEAN, Perkuat Kerja Sama Negara Kawasan
Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 08.30 waktu setempat dan disambut langsung oleh Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Presiden Prabowo Hadiri Pembukaan KTT ke-49 ASEAN, Perkuat Kerja Sama Negara Kawasan
Indonesia
Presiden: Orang yang Bisa Membuat Revolusi di Indonesia ialah Prabowo
Prabowo menegaskan tidak akan mundur menghadapi berbagai ancaman dari pihak asing.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Presiden: Orang yang Bisa Membuat Revolusi di Indonesia ialah Prabowo
Indonesia
Prabowo bakal Panggil Partai Koalisi Bahas Dua Calon Pengganti Gibran
Prabowo juga dapat berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk partai politik pendukung pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Prabowo bakal Panggil Partai Koalisi Bahas Dua Calon Pengganti Gibran
Indonesia
Presiden Prabowo Tetap Buka Diskusi dengan Koalisi soal Wapres meski Punya Hak Prerogatif
Demokrat menghormati kewenangan konstitusional Prabowo dalam mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Presiden Prabowo Tetap Buka Diskusi dengan Koalisi soal Wapres meski Punya Hak Prerogatif
Bagikan