Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PRESIDEN Prabowo Subianto meminta agar antrean pelayanan bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dipersingkat. Selain itu tidak boleh ada lagi diskriminasi pelayanan antara peserta BPJS Kesehatan dan pasien non-BPJS.
"Kalau misalnya ada pasien (BPJS Kesehatan) yang masuk, juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian, dipastikan juga bahwa semua rumah sakit-rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dan pasien bukan BPJS," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin setelah rapat terbatas dengan Prabowo mengenai pelayanan BPJS Kesehatan di Istana Negara, Jakarta, Senin (28/9).
Ia menjelaskan peningkatan kualitas layanan sangat berkaitan dengan kebutuhan pendanaan BPJS Kesehatan agar arus kas tetap kuat dan pembayaran klaim kepada rumah sakit dapat berjalan lancar.
Persoalan tersebut, lanjutnya, mulai ditangani setelah Kementerian Keuangan dua pekan lalu menyetujui pencairan dana sebesar Rp 20 triliun bagi BPJS Kesehatan. Dana tersebut akan digunakan untuk menutup selisih arus kas (cash flow gap) antara penerimaan iuran peserta dan pembayaran manfaat.
Baca juga:
Prabowo Setujui Dana Rp 20 Triliun untuk BPJS, Layanan Rumah Sakit Disorot
Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan dana tersebut ditujukan agar BPJS Kesehatan dapat memenuhi kewajibannya kepada rumah sakit dengan lancar. Pencairan akan dilakukan dalam dua tahap, yakni Rp 10 triliun pada Oktober dan Rp 10 triliun lagi pada November.
"Sehingga nanti keuangan BPJS akan ter-cover dengan baik," tutur dia.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menjelaskan lembaganya membutuhkan tambahan pendanaan karena jumlah iuran yang terkumpul masih lebih rendah daripada manfaat yang dibayarkan.
Hingga September 2026, BPJS Kesehatan telah menghimpun iuran sebesar Rp 118 triliun, sedangkan manfaat yang harus dibayarkan mencapai Rp 132 triliun. Dengan demikian, terdapat cash flow gap sekitar Rp 14 triliun yang perlu ditutup agar pelayanan kepada peserta tetap optimal. "Jadi, kami berterima kasih kepada Presiden, pemerintah, Pak Menteri, telah diberikan suntikan dana sebesar Rp 20 triliun," jelas dia.
Ia mengatakan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan cash flow gap tersebut, salah satunya yakni kepatuhan pembayaran iuran. Saat ini, sekitar 52 juta peserta BPJS kesehatan tercatat tidak aktif dan tidak membayar iuran sehingga kondisi tersebut memengaruhi arus kas BPJS kesehatan. Oleh karena itu, ia mengimbau peserta tetap aktif membayar iuran sesuai semangat asuransi sosial yang berbasis gotong royong.
Selain itu, faktor lainnya yakni tidak adanya penyesuaian nilai iuran selama enam tahun terakhir meski terdapat inflasi biaya pelayanan medis dan peningkatan utilisasi layanan rumah sakit. Untuk menghadapi tantangan tersebut, BPJS Kesehatan akan mendorong perubahan sistem pelayanan dari pendekatan berbasis volume (volume-based) menjadi berbasis manfaat atau hasil layanan (value-based).
Menurut Prihati, sistem saat ini cenderung mendorong peningkatan volume layanan karena semakin banyak layanan yang diberikan, semakin besar pula pembayaran yang diterima fasilitas kesehatan.
Di masa depan, BPJS Kesehatan berkomitmen menggeser pola tersebut agar peserta memperoleh layanan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga tepat sasaran. Perubahan ini juga diharapkan dapat berdampak positif pada arus kas BPJS Kesehatan.
"Ini kami akan tegakkan di masa depan untuk bisa value-based, dan itu juga yang kami janjikan untuk memperbaiki kualitas layanan kepada peserta yang lebih sesuai dengan kebutuhan, yang tepat sasaran," pungkasnya.(Asp)
Baca juga:
Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Kondisi Keuangan BPJS Kesehatan
