Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen vital untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.
“APBN pada dasarnya adalah alat negara untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan menjaga keberlanjutan pembangunan,” ujar Misbakhun, Jumat (30/1).
Misbakhun memaparkan bahwa hampir 30 persen dari total belanja negara dialokasikan khusus untuk sektor perlindungan sosial, subsidi, dan bantuan sosial. Dana tersebut mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari jaminan kesehatan, subsidi transportasi publik, hingga bantuan pendidikan.
Baca juga:
Iuran Indonesia ke Dewan Perdamaian Gaza Ala Trump Sebagian Bakal Dari APBN
Alokasi besar ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global serta menopang stabilitas ekonomi domestik.
Menurutnya, strategi pembangunan Indonesia telah disusun secara sistematis melalui hierarki perencanaan yang matang, mulai dari RPJPN, RPJMN, hingga RKP yang bermuara pada implementasi APBN.
“Pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua instrumen kebijakan yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Pertumbuhan didorong melalui kebijakan makro, sedangkan pemerataan dijalankan melalui program-program lanjutan,” jelas Legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut.
Target Pertumbuhan dan Sinergi Kebijakan
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, mengungkapkan bahwa tahun 2026 menjadi fase krusial bagi penguatan dan akselerasi ekonomi nasional. Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen dalam APBN 2026.
Baca juga:
Puteri menekankan bahwa pencapaian target tersebut memerlukan kerja sama yang solid antar lini kebijakan.
“Perlu sinergi kuat antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan,” ungkap Puteri.
Selain target pertumbuhan, fokus utama lainnya adalah pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar. Langkah ini dianggap sangat penting untuk menahan tekanan harga, terutama bagi sektor industri yang masih bergantung pada bahan baku impor, sehingga stabilitas harga di tingkat konsumen tetap terjaga.
