DPR Soroti 6 Juta Data Ganda Penerima MBG, Minta BGN Perbaiki Data

Dwi AstariniDwi Astarini - Sabtu, 08 Agustus 2026
DPR Soroti 6 Juta Data Ganda Penerima MBG, Minta BGN Perbaiki Data

Siswa SMK 1 Jakarta Santap Makan Bergizi Gratis (MBG) Perdana Tahun 2026

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menanggapi temuan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengenai ketidakakuratan data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan hasil pendataan BGN, ditemukan sekitar 6 juta data ganda penerima manfaat program tersebut.


"Temuan 6 juta data ganda penerima MBG harus segera ditindaklanjuti secara serius. Data ganda menunjukkan masih adanya ketidaksinkronan basis data antarlembaga yang berpotensi membuat penyaluran program tidak tepat sasaran. Kami meminta BGN segera melakukan pemutakhiran dan verifikasi data secara menyeluruh agar tidak ada lagi penerima manfaat yang tercatat lebih dari satu kali," ujar Zainul di Jakarta, Jumat (7/8).


Menurut Zainul, BGN perlu melakukan penyisiran dan validasi data secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada lagi celah penerima ganda dalam program MBG. Langkah tersebut penting agar anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk menjangkau anak-anak yang belum memperoleh manfaat program.


"Temuan ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola data penerima MBG. Jangan sampai masih ada anak yang membutuhkan program MBG ini tapi malah belum tersentuh program ini sama sekali," tegasnya.

Baca juga:

106 Siswa SDII Al Abidin Solo Keracunan Dipastikan Dari MBG




Zainul menekankan masih banyak anak-anak di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang membutuhkan Program MBG. Di berbagai daerah tersebut, anak-anak masih menghadapi persoalan kerawanan pangan, keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, angka stunting yang relatif tinggi, serta kondisi ekonomi keluarga yang belum memadai.


Oleh karena itu, kehadiran Program MBG menjadi sangat penting untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi, meningkatkan kesehatan, serta mendukung konsentrasi dan prestasi belajar mereka di sekolah.


"Jangan sampai ada anak yang terlewat hanya karena persoalan administrasi. Dengan menutup celah data ganda, pemerintah memiliki ruang untuk memperluas cakupan penerima manfaat sehingga semakin banyak anak, khususnya di daerah 3T, dapat menikmati Program MBG," katanya.


Zainul menambahkan Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh akurasi data penerima manfaat.


"Program unggulan Presiden Prabowo ini harus benar-benar mampu menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan. Perbaikan data bukan sekadar urusan administrasi, melainkan langkah penting untuk memastikan keadilan, efektivitas, dan pemerataan manfaat program di seluruh Indonesia," pungkasnya.


Diketahui, data ganda penerima MBG ditemukan pada siswa SMP/MTs yang tercatat sebagai penerima manfaat di dua instansi berbeda, yakni Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya integrasi dan sinkronisasi data antarkementerian agar penyaluran Program MBG semakin tepat sasaran.(Pon)





Baca juga:

Gila! Ratusan Dapur MBG Miliki Rekening Ganda, Duit Ditarik Lagi Rp 311,2 Miliar







#Makan Bergizi Gratis #Badan Gizi Nasional #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Pembahasan mencakup sejumlah isu ketenagakerjaan, antara lain hubungan kerja, pengupahan, pelindungan pekerja perempuan, dan pemagangan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Indonesia
BGN Ancam Tutup Dapur SPPG yang Tak Kooperatif di Tengah Kasus Keracunan MBG
Wakil Kepala BGN Mayjen Trenggono mengatakan, kerja sama antara BGN dengan yayasan dan mitra pengelola SPPG menjadi salah satu syarat penting dalam pelaksanaan program MBG.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
BGN Ancam Tutup Dapur SPPG yang Tak Kooperatif di Tengah Kasus Keracunan MBG
Indonesia
219 Penerima MBG di Batang Alami Gangguan Kesehatan, BGN Suspend Berat SPPG
BGN memberikan suspend berat kepada SPPG Batang Bawang Bawang setelah 219 penerima MBG mengalami gangguan kesehatan dan ditemukan pelanggaran SOP.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 25 September 2026
219 Penerima MBG di Batang Alami Gangguan Kesehatan, BGN Suspend Berat SPPG
Indonesia
BGN Hentikan Permanen 4 SPPG MBG, 10.112 Penerima Manfaat Dialihkan
BGN menghentikan permanen empat SPPG MBG karena masalah disiplin operasional dan keamanan pangan. Layanan 10.112 penerima dialihkan ke SPPG terdekat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
BGN Hentikan Permanen 4 SPPG MBG, 10.112 Penerima Manfaat Dialihkan
Indonesia
Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Agar RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disempurnakan nomenklatur menjadi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
 Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
Insiden Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, DPR Kritik Lemahnya Pengawasan Keselamatan
Kecelakaan yang menimpa kapal dengan ratusan penumpang tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Insiden Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, DPR Kritik Lemahnya Pengawasan Keselamatan
Indonesia
Dapur Komunal MBG Diusulkan Dibangun di Daerah Tertinggal
Dapur desa tersebut dapat dikelola oleh masyarakat, termasuk komunitas perempuan desa.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Dapur Komunal MBG Diusulkan Dibangun di Daerah Tertinggal
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Pengaturan Reforma Agraria jadi UU
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid (kiri) menyerahkan laporan tanggapan pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 22 September 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Pengaturan Reforma Agraria jadi UU
Indonesia
Mendag Soroti Pengemasan Ompreng Jadi Rawan Penyebab Keracunan
Ompreng yang telah diisi menu MBG langsung dimasukkan ke sealer dan sinar ultraviolet untuk mendeteksi apakah ada bakteri atau tidak.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
Mendag Soroti Pengemasan Ompreng Jadi Rawan Penyebab Keracunan
Indonesia
Ejek Korban Keracunan MBG, Karyawan SPPG Bantul Langsung Diberhentikan BGN
Karyawan SPPG Bantul diberhentikan BGN, setelah ketahuan mengejek korban keracunan MBG.
Soffi Amira - Senin, 21 September 2026
Ejek Korban Keracunan MBG, Karyawan SPPG Bantul Langsung Diberhentikan BGN
Bagikan