MerahPutih.com - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengusulkan pendirian dapur komunal untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal.
Konsep dapur komunal dapat diterapkan karena kondisi permukiman dan sekolah di sejumlah daerah tertinggal, khususnya Papua, berbeda dengan wilayah lain.
Jadi konsepnya adalah dapur komunal. Jadi, ini sebenarnya bisa disampaikan ke teman-teman, karena PKK kebetulan ada di bawah Ditjen Bina Pemdes, gitu kan. Jadi, membuat dapur komunal untuk mereka mengajarkan bagaimana memasak makanan-makanan lokal,
kata Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Samsul Widodo.
Samsul menjelaskan bahwa klaster rumah di Papua terkadang hanya terdiri atas 10 hingga 20 rumah, sementara jumlah siswa di sekolah juga relatif sedikit.
Baca juga:
Kepala BGN Sudaryono Bongkar Modus Calo Program Makan Bergizi Gratis
Klaster rumah mereka itu kadang hanya 10 rumah, 20 rumah, gitu kan. 20 rumah mungkin yang sekolah cuma 20 orang. Sekolah-sekolah mereka kecil, dan sebagainya,
ujarnya.
Kondisi tersebut, tegas ia, membuat pendekatan penyediaan makanan perlu disesuaikan dengan skala komunitas dan kondisi rantai pasok setempat.
Dalam konteks tersebut, dapur komunal merupakan dapur bersama yang dapat digunakan masyarakat untuk mengolah makanan sekaligus menjadi tempat belajar memasak makanan berbahan pangan lokal.
Samsul kemudian mengatakan Kemendes PDT sebelumnya telah memiliki konsep serupa untuk mengajarkan ibu-ibu mengolah makanan dengan kandungan nutrisi yang baik.
“Dulu, kami pernah punya konsep, sebelum ada MBG kami itu mengajarkan ibu-ibu untuk mengolah makanan supaya nutrisinya bagus. Kami sebutnya adalah dapur desa,” ujar dia.
Dapur desa tersebut dapat dikelola oleh masyarakat, termasuk komunitas perempuan desa. Dengan demikian, keberadaan dapur itu pun dapat menjadi bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan makanan di wilayah setempat.