Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan

Dwi AstariniDwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan

Ilustrasi virus. (Foto: Pexels)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mendorong pemerintah untuk meluncurkan kampanye digital protokol kesehatan yang berfokus pada pencegahan penyakit zoonosis (penularan dari hewan ke manusia). Langkah ini dinilai mendesak setelah kemunculan ancaman global virus Nipah yang ditularkan melalui hewan seperti kelelawar dan babi.

"Tantangan kesehatan di masa depan banyak bersumber dari zoonosis seperti virus Nipah. Pemerintah harus memanfaatkan platform digital secara masif untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana protokol berinteraksi dengan hewan dan menjaga kebersihan pangan agar tidak terkontaminasi," ujar Neng Eem di Jakarta, Sabtu (31/1).
?
Legislator asal Jawa Barat ini mengusulkan agar kementerian terkait memproduksi konten edukasi kreatif yang mudah dipahami, terutama mengenai cara mencuci buah dengan benar dan menghindari kontak langsung dengan cairan tubuh hewan liar. Kampanye ini diharapkan mampu menjangkau hingga ke pelosok daerah melalui media sosial dan jaringan komunikasi publik.
?
"Protokol kesehatan harus berevolusi. Masyarakat perlu tahu bahwa menjaga kebersihan makanan, seperti mencuci buah yang mungkin terpapar air liur kelelawar, merupakan bagian dari pertahanan kesehatan nasional kita saat ini," jelasnya.

Baca juga:

Cegah Virus Nipah, Menkes Imbau Masyarakat tak Konsumsi Buah Terbuka


?
Selain itu, Neng Eem juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pakar kesehatan manusia dan pakar kesehatan hewan (pendekatan one health) dalam menyusun narasi kampanye tersebut. Hal ini bertujuan agar informasi yang sampai ke masyarakat bersifat akurat dan berbasis sains, namun tetap sederhana.
?
“Kita harus proaktif. Kampanye digital yang cerdas dan tepat sasaran akan membangun kewaspadaan publik tanpa memicu kepanikan. Tujuannya adalah membangun kemandirian masyarakat dalam menerapkan prokes secara sadar sebagai gaya hidup baru,” tambah Neng Eem.
?
Melalui penguatan literasi digital ini, mata rantai penularan penyakit zoonosis diharapkan dapat diputus sejak di tingkat rumah tangga, sekaligus mendukung upaya screening ketat yang tengah dilakukan pemerintah di pintu-pintu masuk negara.
?
"Literasi masyarakat mengenai risiko penyakit zoonosis masih perlu ditingkatkan agar protokol kesehatan tidak hanya dipandang sebagai pencegahan antarmanusia, tetapi juga interaksi dengan lingkungan dan hewan,” pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

Kemenkes Pastikan Belum Ada Temuan Virus Nipah di Indonesia

#Kesehatan #DPR RI #Virus Nipah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politik Berbiaya Tinggi Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Maraknya kepala daerah tersangkut korupsi tidak terlepas dari tingginya biaya politik serta faktor karakter pribadi pemimpin.
Dwi Astarini - 10 menit lalu
Politik Berbiaya Tinggi  Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Indonesia
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Penyerapan anggaran Kemenkes rendah karena dipengaruhi pemblokiran anggaran senilai Rp 12,3 triliun.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Indonesia
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Langkah yang ditempuh pemerintah tetap harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan menimbulkan kekhawatiran bagi para wajib pajak. 

Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Indonesia
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Sistem peringatan dini pertanian (SIPERDITAN) harus diperkuat agar tidak mengganggu target produksi pangan nasional. 

Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Indonesia
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Suara buruh perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan beleid tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Bagikan