Suhaimi Optimistis DPRD DKI Pilih Cawagub dari PKS

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 24 Juni 2019
Suhaimi Optimistis DPRD DKI Pilih Cawagub dari PKS

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurahman Suhaimi mengaku optimis bila anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih memilih dua nama calon Wakil Gubernur (cawagub) DKI yang diusulkan PKS dipilih saat rapat paripurna Wagub DKI.

"Tidak ada yang menjadikan pesimis, jadi optimis," kata Suhaimi di Jakarta Senin (24/6).

BACA JUGA: Menduga Trik Gerindra Amankan Posisi Wagub DKI untuk Sandiaga Jika Kalah Pilpres

Namun, Suhaimi enggan berkomentar lebih lanjut soal kemungkinan ada perubahan terkait kandidat cawagub DKI pengganti Sandiaga Uno. Adapun dua nama cawagub yang disodorkan PKS yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Bahkan, Suhaimi mengaku mendengar sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang menyinggung DPRD DKI terkit kekosongan jabatan wagub DKI. Saat itu dirinya hadir di Rapat Paripurna Istimewa DPRD DKI dalam rangka peringatan HUT ke 492 Kot Jakarta.

"Insyaallah (Anggota DPRD DKI milih satu dari dua nama)," tuturnya.

Seperti diketahui, Fraksi Ketua Gerindra DKI Jakarta Abdul Ghoni mengatakan, bahwa partainya siap menyodorkan nama baru menjadi calon pengganti Sandiaga Uno di kursi Wagub DKI bila dua cawagub dari PKS gagal terpilih dalam rapat paripurna.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (MP/Asropih)
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (MP/Asropih)

Pasalnya, kata Ghoni, bila dalam dua kali rapat paripurna tidak mencapai keputusan yang kuorum maka anggota parleman Kebon Sirin akan melakukan proses pemilihan kembali mulai dari pencarian nama cawagub.

"Lihat saja nanti, kalau sudah mengarah mencapai paripurna pemilihan terus sekali itu tidak kuorum diberikan waktu 10 hari. 10 hari selanjutnya nggak kuorum berarti ada pengajuan nama baru berarti kan nggak diterima," tutur dia.

Gerindra, lanjut dia, siap mengajukan nama baru untuk masuk dalam kandidat cawagub yang kedua setelah melalui diskusi dengan partai PKS.

BACA JUGA: Ada Skenario Sandiaga Kembali Jadi Wagub Kalau Kalah Pilpres?

Menurut Ghoni, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik dinilai layak menjadi salah satu kandidat cawagub mendampingi Anies Baswedan yang sudah bekerja sendiri tanpa adanya Cawagub selama kurang lebih 10 bulan lamanya.

"Ada bang Taufik, banyak lah. Bang Taufik layak, dia di organisasi dan politik sudah mumpuni. Dia mantan Ketua KPU DKI, sudah tahu dia lembah-lembah di DKI ini," tutupnya. (Asp)

#Wagub DKI Jakarta #PKS #DPRD Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
Gubernur Pramono Keliling Kecamatan Cari Masalah, Dimulai Selasa (3/11)
Akan mendatangi 44 kecamatan di Ibu Kota untuk menggali persoalan wilayah yang selama ini belum tersentuh.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Gubernur Pramono Keliling Kecamatan Cari Masalah, Dimulai Selasa (3/11)
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Banggar DPRD Dukung Surat Utang Rp 5,2 Triliun Pemerintah Jakarta, Alokasi Harus Buat Sektor Prioritas
Legislatif menyambut baik rencana eksekutif terkait penerbitan obligasi, selama penggunaannya benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
Banggar DPRD Dukung Surat Utang Rp 5,2 Triliun Pemerintah Jakarta, Alokasi Harus Buat Sektor Prioritas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Bagikan