Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf berikan sambutan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS di Jakarta, Minggu (2/11/2025). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)
MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Bimbingan Teknis Nasional ( bimteknas ) di Jakarta, Minggu (2/11).
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf meminta kader partainya yang menduduki jabatan di pemerintahan dan legislatif untuk terus menjaga nama baik partai.
"Kita mohon pertolongan dari Allah untuk menjadikan seluruh anggota dewan kita, pejabat publik kita zero case, tidak ada peristiwa yang mencederai kemuliaan PKS, mencederai harga diri para kader kita seluruh Indonesia," katanya.
Al Muzzammil menegaskan bahwa komitmen untuk menjaga integritas telah tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Baca juga:
PKS Dukung Menkeu Tidak Gunakan APBN Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh
"Komitmen pejabat publik PKS eksekutif legislatif untuk bersih, peduli, profesional, dan negarawan. Bersih dan taat hukum etika dan moral kita berdoa pada Allah," ujarnya
Dalam sambutannya, Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
"Kita belajar jadi negarawan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, partai, bahkan elektoral kita. Kita ingin bangsa dan negara ini maju berkembang, di situlah kebahagiaan kegembiraan kita," kata Al Muzzammil.
Ia menekankan pentingnya para kader dan simpatisan PKS untuk peka dan peduli terhadap persoalan di sekitarnya.
Selain itu, tidak semua persoalan bisa diselesaikan hanya oleh kadernya, Namun,mendorong kadernya untuk memberikan yang terbaik.
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera