Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - SEKJEN PKS Muhammad Kholid meminta Pemerintah Indonesia untuk mendesak pelibatan Otoritas Palestina dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Aliansi ini dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengurus Gaza, Palestina.
“Pihak yang harus diberikan panggung utama ialah Otoritas Palestina. Mereka ialah pihak yang menjadi korban langsung dari genosida dan penjajahan Israel," kata Kholid, dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (30/1).
Menurutnya, keterlibatan Palestina merupakan syarat bagi terciptanya perdamaian yang berkeadilan. Dengan begitu, tanpa adanya Palestina, forum tersebut akan kehilangan relevansi dan legitimasi dan akan sulit ciptakan perdamaian dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina sebagaimana inisiatif Trump.
"Oleh karena itu, melibatkan Palestina dalam perumusan perdamaian merupakan sebuah keniscayaan moral dalam tatanan politik internasional,” imbuhnya.
Ia mendesak agar Pemerintah Indonesia mengambil peran kepemimpinan untuk menggalang kekuatan diplomasi, dan bersinergi dengan kekuatan dunia Islam lainnya, seperti Qatar, Turki, Arab Saudi, Jordania, dan Uni Emirat Arab, guna melibatkan Palestina. “Kami mendorong agar Pemerintah Indonesia dapat memperjuangkan Otoritas Palestina dilibatkan secara penuh, baik dalam tahap perumusan maupun keanggotaan Board of Peace,” tegasnya.
Baca juga:
HNW Soroti Partisipasi Indonesia di Board of Peace, Ingatkan Amanat UUD 1945 soal Palestina
Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani piagam Dewan Perdamaian yang dibentuk Donald Trump, di Davos, Swiss, Kamis (22/1).
Dalam pernyataan bersama sebelumnya, setidaknya delapan pemimpin negara, termasuk Indonesia, menyatakan keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian ini.
Lembaga yang diklaim akan mengurus Gaza ini memicu kekhawatiran sekaligus beragam pertanyaan tentang peta politik internasional.(knu)
Baca juga:
Dinilai Berisiko, Indonesia Harus Siap Mundur dari Board of Peace jika Abaikan Palestina
