Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Setpres)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Langkah Presiden Prabowo Subianto memasukkan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter mendapat dukungan dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf.

Menurut Almuzzammil, kebijakan tersebut merupakan respons yang tepat dan tegas dari negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, serta keselamatan bangsa dari ancaman ideologi dan budaya yang dinilai dapat merusak tatanan sosial.

“Publik semakin sadar kampanye LGBTQ merupakan ancaman sistematis terhadap ketahanan keluarga dan masa depan generasi bangsa,” kata Almuzzammil Yusuf dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (7/7).

Baca juga:

Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT

Penolakan Dinilai Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945

Almuzzammil menegaskan bahwa penolakan terhadap LGBTQ memiliki landasan ideologis dan konstitusional yang kuat, yakni Pancasila dan UUD 1945. Menurutnya, kampanye LGBTQ juga tidak sesuai dengan norma, budaya, serta nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia.

Ia menyebut, dalam koridor Pancasila, kampanye LGBTQ bertentangan dengan Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Selain itu, Almuzzammil menyatakan tidak ada satu pun agama di Indonesia yang melegalkan praktik penyimpangan seksual tersebut.

Kampanye dan propaganda LGBTQ tidak sesuai dengan norma, budaya dan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia,

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf.

.

Bedakan Gerakan Kampanye dan Individu

Almuzzammil menggarisbawahi pentingnya menggunakan dua pendekatan yang jernih dan proporsional dalam memandang isu ini agar penanganannya tepat sasaran, bijak, dan solutif.

Menurut dia, pendekatan pertama berkaitan dengan global movement atau gerakan kampanye LGBTQ yang dinilainya menjadi instrumen nyata proxy war melalui infiltrasi budaya. Ia menyebut gerakan tersebut bersifat laten dan menjadi ancaman bagi pertahanan serta ketahanan nasional.

Sementara itu, pendekatan kedua ditujukan kepada individu-individu yang menjadi korban dari orientasi dan gaya hidup LGBTQ.

“Kelompok kedua ini adalah mereka yang harus kita bantu, rangkul, fasilitasi, dan dampingi secara humanis agar bisa kembali ke fitrahnya, bukan untuk dimusuhi,” tambahnya.

Baca juga:

Prabowo Tetapkan LGBT Kini Setara dengan Bahaya Terorisme, Separatis, dan Judol

Keluarga Disebut Benteng Pertahanan Utama

Almuzzammil mengingatkan bahwa instrumen negara saja tidak cukup apabila tidak didukung oleh fondasi pertahanan paling dasar, yakni institusi keluarga.

Menurutnya, keberadaan peraturan presiden tersebut merupakan payung hukum yang kuat. Namun, ia menilai keluarga tetap menjadi benteng utama dalam menjaga ketahanan bangsa.

“Perpres ini adalah payung hukum yang kuat, namun benteng utama dan pertama kita tetaplah keluarga. Kita harus membangun dan membentengi keluarga Indonesia dengan nilai-nilai agama serta pengasuhan yang kokoh,” tutup dia. (Knu)

#PKS #LGBT #Presiden Prabowo Subianto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Dijadwalkan Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR pada 25 November
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan datang langsung ke MPR pada 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
Prabowo Dijadwalkan Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR pada 25 November
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan lokasi lain yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan kota.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Pulang dari Manila dan Shenzhen, Prabowo Siap Cari Pengganti Wapres: Tunggu Bisikan dari Yang Maha Kuasa
Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mencari pengganti wakil presiden sepulang dari Manila dan Shenzhen usai Gibran Rakabuming berhenti. Simak pernyataan dan aturan UUD 1945.
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 14 November 2026
Pulang dari Manila dan Shenzhen, Prabowo Siap Cari Pengganti Wapres: Tunggu Bisikan dari Yang Maha Kuasa
Berita
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
MPR menyiapkan tahapan pemilihan pengganti Gibran. Prabowo mengusulkan dua calon wapres, lalu MPR melakukan verifikasi hingga pelantikan.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Gibran Sampaikan Niat Mundur, Ini Pernyataan Istana soal Sikap Prabowo
Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap Prabowo tidak menolak niat Gibran mundur setelah keduanya bertemu selama sekitar 2,5 jam.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Gibran Sampaikan Niat Mundur, Ini Pernyataan Istana soal Sikap Prabowo
Indonesia
Bertemu Prabowo Selama 2,5 Jam, Gibran Ungkap Keinginan Mundur
Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur kepada Prabowo Subianto. Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap isi pertemuan keduanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Bertemu Prabowo Selama 2,5 Jam, Gibran Ungkap Keinginan Mundur
Indonesia
6 Saksi Kasus Penyadapan HP Prabowo Minta Perlindungan LPSK, Siapa Saja?
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI memasuki babak baru. Sebanyak enam saksi mengajukan perlindungan ke LPSK,
Wisnu Cipto - Selasa, 10 November 2026
6 Saksi Kasus Penyadapan HP Prabowo Minta Perlindungan LPSK, Siapa Saja?
Bagikan