Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'

MerahPutih.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyuarakan kekhawatiran mendalamnya soal rencana alokasi anggaran fantastis untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia bahkan memprediksi program unggulan Presiden RI, Prabowo Subianto ini, berpotensi senasib dengan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) jika tidak dilakukan evaluasi secara ekstrem.

Mardani menyebutkan, bahwa kesamaan antara kedua program tersebut terletak pada besarnya dana yang dikeluarkan, tetapi dampaknya masih minim terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kekhawatiran ini muncul seiring penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, di mana anggaran pendidikan mencapai Rp 757,8 triliun.

Baca juga:

Menkeu Purbaya tak Gentar dengan Ultimatum Luhut, Tetap Potong Anggaran MBG

Secara spesifik, hampir separuh dari anggaran tersebut, yakni sekitar Rp 335 triliun, yang dialokasikan untuk mendukung Program MBG.

"Rp 335 triliun itu luar biasa besarnya. Dia akan terbuang dan lagi-lagi akan seperti IKN Jilid berikutnya kalau kita tidak berani mengevaluasi secara kejam, secara brutal, bahwa standar terbaik itu harus dilakukan," tegas Mardani dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/10).

Menurutnya, agar dana besar tersebut tidak sia-sia, langkah-langkah kritis harus segera diambil, termasuk memberantas korupsi dan memperketat pengawasan.

Mardani pun menawarkan pendekatan terbaik untuk mengelola Program MBG, yaitu melalui desentralisasi dan kolaborasi dengan pihak sekolah.

Baca juga:

Perbaiki Tata, Kelola 5 Ribu Sertifikat Halal Dapur MBG Segera Diproses

"Cara paling baik desentralisasi dan kolaborasi dengan sekolah. Jadikan ini adalah bagian dari kepedulian kita kepada sekolah, kepada pendidikan, termasuk menggerakkan ekonomi rakyat," ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa niat Program MBG akan menjadi "super baik" jika dikelola dengan cara yang benar, dengan melibatkan metode, pendekatan, orang, dan sistem yang baik.

Mardani menutup pernyataannya dengan dorongan untuk berani mengevaluasi secara "kejam dan brutal," karena hasil dari pengelolaan program ini akan menentukan masa depan bangsa, apakah Indonesia akan mencapai "Indonesia Emas atau Indonesia Cemas." (Pon)