Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur

Ilustrasi telur. (Foto: Unsplash/Jakub Kapusnak)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi IV DPR RI Hindun Anisah mendukung penuh penetapan harga acuan pembelian (HAP) telur ayam ras konsumsi sebesar Rp 26.500 per kilogram di tingkat peternak. Ia menegaskan regulasi baru ini harus dikawal ketat oleh pemerintah di lapangan agar benar-benar menjadi perlindungan bagi peternak rakyat dari ancaman kerugian akibat permainan harga pasar.

Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram. Nilai jual tersebut dinilai tidak masuk akal karena berada jauh di bawah biaya produksi, terutama untuk komponen pakan ternak yang porsinya menyedot lebih dari 70 persen total biaya operasional.

"Kami menyambut baik penguatan HAP harga telur di tingkat peternak. Kebijakan ini tentunya menjadi angin segar bagi para peternak yang dalam beberapa waktu terakhir menghadapi tekanan akibat anjloknya harga jual telur. Kami berharap pemerintah memastikan penguatan HAP ini benar-benar berdampak kepada peternak. Jangan sampai ada kesenjangan antara harga yang ditetapkan pemerintah dan harga yang diterima peternak," ujar Hindun di Jakarta, Jumat (12/6).

Baca juga:

Harga Telur Anjlok, DPR Desak BGN Serap Telur Peternak untuk Program MBG


Hindun memperingatkan membiarkan harga telur jatuh di bawah modal produksi sama saja dengan mematikan usaha peternakan mandiri secara perlahan. Jika banyak peternak gulung tikar atau terpaksa memangkas populasi ayam petelur mereka, Indonesia akan dihadapkan pada krisis pasokan dan lonjakan harga yang ekstrem di tingkat konsumen kelak.

Peternak ialah pihak yang paling terdampak ketika harga telur anjlok. Sementara biaya produksi, khususnya pakan, obat-obatan, dan operasional kandang tetap tinggi.


 Hindun Anisah, Anggota Komisi IV DPR RI



Jika kondisi ini terus berlangsung, lanjut Hindun, peternak bisa merugi dan bahkan terpaksa mengurangi populasi ternak atau menghentikan usahanya. Selain itu, jika ada penyelewengan terhadap HAP yang telah ditetapkan pemerintah, ia juga meminta para peternak jangan ragu untuk melapor.

"Pemerintah harus hadir memberikan perlindungan agar peternak memperoleh harga yang layak dan usaha peternakan rakyat tetap berkelanjutan," tegasnya.

Legislator PKB asal Jawa Tengah ini menekankan jaminan kesejahteraan peternak merupakan pilar utama ketahanan pangan nasional.

Ia meminta instansi terkait menindak tegas para pemborong atau pihak-pihak yang masih nekat membeli telur di bawah batas harga acuan yang sudah disepakati demi keuntungan sepihak.(Pon)

Baca juga:

Harga Ayam dan Telur di Peternak Anjlok, Bapanas Lakukan Intervensi

#Telur #DPR RI #Peternakan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Penyelidikan Kematian Sutrimo Diusut Tuntas
Jika ada indikasi tindak pidana, seret pelakunya ke proses hukum tanpa kompromi.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
DPR Minta Penyelidikan Kematian Sutrimo Diusut Tuntas
Indonesia
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Ganjar Pranowo merespons rencana Kaesang Pangarep yang maju di Pileg Solo 2029. Ia mengatakan, siapa pun boleh maju.
Soffi Amira - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Masih banyak korban yang memilih diam karena takut kepada pelaku, merasa malu, mendapat ancaman, tidak dipercaya, atau khawatir justru disalahkan ketika melapor.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Indonesia
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Nanik S Deyang mengungkapkan alasan mengapa dirinya mundur dari Kepala BGN. Ia mengatakan, bahwa Sufmi Dasco Ahmad paling tahu.
Soffi Amira - Kamis, 23 Juli 2026
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Indonesia
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Selama ini, beban sanksi hukum kerap kali ditimpakan sepenuhnya kepada pengemudi atau sopir truk di lapangan.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Juli 2026
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Indonesia
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Fokus utama pemerintah bukan sekadar mencari pengganti, melainkan membenahi program MBG.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Indonesia
Politik Berbiaya Tinggi Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Maraknya kepala daerah tersangkut korupsi tidak terlepas dari tingginya biaya politik serta faktor karakter pribadi pemimpin.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Politik Berbiaya Tinggi  Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Indonesia
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Penyerapan anggaran Kemenkes rendah karena dipengaruhi pemblokiran anggaran senilai Rp 12,3 triliun.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Indonesia
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Langkah yang ditempuh pemerintah tetap harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan menimbulkan kekhawatiran bagi para wajib pajak. 

Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Bagikan