Soffi Amira
MerahPutih.com - Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di Gedung DPR RI dan kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Rabu (9/9) siang.
Pada aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah perhatian terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.
Aksi tersebut dikoordinatori oleh M. Ridho selaku Koordinator Lapangan (Korlap). Massa menyampaikan sejumlah aspirasi, antara lain terkait percepatan pembangunan, tata kelola pemerintahan, pengelolaan aset daerah, realisasi anggaran, serta pelayanan publik.
Baca juga:
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Bandung Barat Bersatu Sampaikan Aspirasi di DPR
Melalui orasinya, Ridho mengatakan, kedatangan mereka ke Jakarta merupakan bagian dari upaya menyampaikan aspirasi masyarakat Bandung Barat kepada pemerintah dan lembaga negara.
Kami datang ke Jakarta bukan untuk mencari panggung. Kami datang membawa suara masyarakat Bandung Barat. Kami ingin pemerintah pusat dan DPR RI mendengar, melihat, dan menindaklanjuti apa yang selama ini menjadi keresahan masyarakat.
kata Ridho
Selain persoalan kinerja pemerintahan, massa turut meminta perhatian terhadap pengelolaan aset milik pemerintah daerah.
Mereka mendorong agar data dan pengelolaan aset daerah dilakukan secara tertib dan transparan sesuai ketentuan.
Baca juga:
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
“Aset daerah adalah aset rakyat. Kami meminta pengelolaannya dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.”
Massa juga menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan anggaran dan pembangunan daerah.
Mereka berharap, program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat yang nyata.
“Rakyat membutuhkan pembangunan dan pelayanan publik yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, kami berharap anggaran daerah dapat digunakan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran.”
Pada aksi tersebut, Bandung Barat Bersatu turut menyoroti sejumlah jabatan aparatur yang dinilai perlu mendapat perhatian, termasuk posisi strategis yang masih kosong atau dijalankan oleh pelaksana tugas.
Massa berharap pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan kompetensi, kebutuhan organisasi, serta mekanisme yang berlaku.
Baca juga:
PJJ Diterapkan akibat Abu Vulkanik, DPR Minta Sekolah Pastikan Siswa Tetap Belajar Efektif
Sedangkan di bidang pendidikan, massa juga meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisi sejumlah fasilitas sekolah yang membutuhkan perbaikan.
Mereka mendorong agar anggaran pendidikan dapat diarahkan secara optimal untuk mendukung proses belajar mengajar dan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan.
Dana BOS hingga Pengelolaan Keuangan Daerah Harus Diawasi
Selain itu, massa meminta adanya perhatian dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran, termasuk dana BOS, hibah, belanja pembangunan, serta pengelolaan keuangan daerah.
Mereka menekankan, bahwa setiap persoalan yang ditemukan perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan dan pengawasan sesuai kewenangan lembaga terkait.
Ridho berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada aksi demonstrasi, tetapi dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah maupun lembaga terkait.
Massa menyampaikan sejumlah seruan, di antaranya mengenai evaluasi kinerja pemerintahan, transparansi aset daerah, pengawasan anggaran, percepatan pembangunan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Bandung Barat Bersatu menegaskan, bahwa aspirasi yang mereka sampaikan ditujukan untuk mendorong evaluasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat.
Seluruh persoalan yang disampaikan dalam aksi tersebut selanjutnya menjadi kewenangan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memberikan penjelasan, melakukan klarifikasi, maupun mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku. (knu)
