DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional

DPR minta pemerintah jangan kecolongan lagi soal WNI gabung militer asing. Foto: MerahPutih/Didik Setiawan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mohamad Toha meminta pemerintah memastikan pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional, baik melalui program Mobil Nasional (Mobnas) maupun Motor Listrik Nasional (Molinas), dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir.

Menurut Toha, pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan. Pemerintah harus memiliki peta jalan atau roadmap yang mengatur seluruh rantai ekosistem, mulai dari penyediaan bahan baku, teknologi, industri komponen, sumber daya manusia, produksi, distribusi, pemasaran, layanan purna jual, hingga pengelolaan kendaraan dan baterai ketika sudah tidak digunakan.

"Kalau kita bicara ekosistem, sejak awal kita harus melihatnya secara menyeluruh. Ekosistem itu tidak hanya berbicara dari tengah kemudian menyebar, tetapi harus mencakup seluruh wilayah dan seluruh rantai proses, dari hulu sampai hilir," ujar Toha dalam RDP Panja tentang Pengembangan Ekosistem & Daya Saing Industri Kendaraan Listrik, Rabu (9/9).

Ia mempertanyakan apakah pemerintah saat ini telah memiliki roadmap kebijakan yang benar-benar terintegrasi untuk membangun ekosistem kendaraan listrik nasional.

Menurutnya, dari sisi hulu masih terdapat banyak aspek yang harus dipastikan, di antaranya kemampuan industri dalam negeri memproduksi rangka dan komponen kendaraan, ketersediaan bahan baku, tingkat ketergantungan terhadap impor, kesiapan tenaga kerja, penguasaan teknologi, hingga kapasitas industri nasional.

Baca juga:

Insentif EV Bakal Dikaitkan Dengan Program Pengembangan Motor dan Mobil Listrik Nasional



Toha menilai Kementerian Perindustrian memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan ekosistem kendaraan listrik. Karena itu, peran kementerian tersebut tidak cukup hanya disebut sebagai salah satu pihak yang terlibat, tetapi harus memiliki fungsi regulator yang kuat dalam mengatur keseluruhan ekosistem industri kendaraan listrik.

Toha juga meminta pemerintah memperjelas target utama program Mobnas dan Molinas. Ia mempertanyakan apakah program tersebut hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi dan penjualan kendaraan atau memiliki tujuan industrialisasi yang lebih luas. Menurutnya, keberhasilan ekosistem kendaraan listrik tidak dapat diukur hanya dari berapa banyak kendaraan yang diproduksi dan terjual.

"Kalau kita bicara ekosistem, yang kita lihat bukan hanya produksi. Ketika kendaraan sudah diproduksi, kita harus melihat kesiapan di sisi hilir: pemasaran, distribusi, layanan purna jual, pemeliharaan, ketersediaan suku cadang, sampai dengan bagaimana kendaraan tersebut diperlakukan ketika sudah tidak layak digunakan," jelasnya.

Aspek pengelolaan baterai bekas, kata Toha, juga harus menjadi bagian dari kebijakan sejak awal. Pemerintah perlu menyiapkan sistem pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan kembali, hingga daur ulang baterai kendaraan listrik.

"Misalnya setelah lima atau sepuluh tahun kendaraan dan baterainya sudah tidak lagi layak digunakan, bagaimana kebijakan pemerintah terkait daur ulangnya? Apakah baterai dan komponen kendaraan dapat diproses kembali menjadi bahan baku? Ke mana limbahnya dibawa? Siapa yang bertanggung jawab? Semua itu harus sudah dipikirkan sejak awal," ujarnya.

Toha menegaskan bahwa ekosistem kendaraan listrik nasional harus dibangun secara utuh. Pemerintah jangan sampai hanya menyiapkan kemampuan produksi kendaraan, tetapi belum memiliki kesiapan untuk menangani persoalan yang muncul setelah kendaraan digunakan masyarakat.

Toha meminta pemerintah melihat program Mobnas dan Molinas dalam perspektif mobilitas masyarakat dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Menurutnya, peningkatan produksi kendaraan bermotor harus diikuti dengan pengembangan infrastruktur jalan dan sistem transportasi yang memadai. Jika tidak, peningkatan jumlah kendaraan justru berpotensi memperbesar persoalan kemacetan.

Ia meminta pemerintah merencanakan secara terukur tujuan pembangunan Mobnas dan Molinas. Apakah program tersebut diarahkan untuk mempercepat industrialisasi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor, meningkatkan penguasaan teknologi, atau sekadar meningkatkan jumlah kendaraan yang terjual.(pon)





Baca juga:

Mau Mudik Pakai Mobil Listrik? Perhatikan 5 Hal Penting Ini Agar Tak Mogok di Jalan







#Mobil Listrik #Motor Listrik #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Fun
Mobil Listrik Dominasi Pasar China, Geely EX2 Paling Laris
Sembilan dari 10 mobil penumpang terlaris di China merupakan kendaraan listrik berbasis baterai
Yusuf Abdillah - Rabu, 09 September 2026
Mobil Listrik Dominasi Pasar China, Geely EX2 Paling Laris
Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
DPR RI menyetujui revisi UU Pemerintahan Aceh. Ada 27 ketentuan yang bakal diubah dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
Indonesia
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Kesiapsiagaan dini dinilai akan mengurangi risiko negatif baik dari jumlah korban maupun kerusakan material. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Bagikan