Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi I DPR RI Oleh Soleh menyambut baik tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran untuk mengakhiri perang yang selama ini menimbulkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Kesepakatan yang dicapai pada Senin (15/6) tersebut juga menandai berakhirnya blokade militer Amerika Serikat di Selat Hormuz.

Oleh Soleh menegaskan seluruh pihak harus mendukung penuh kesepakatan penghentian perang tersebut demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.

“Amerika Serikat dan Iran harus sama-sama berkomitmen menjaga perdamaian. Tidak boleh ada lagi peperangan antarkedua negara. Kesepakatan damai ini harus dihormati dan dijaga semua pihak,” ujar Oleh Soleh kepada wartawan, Senin (15/6).

Menurutnya, negara-negara yang memiliki keterkaitan dengan konflik tersebut juga harus menunjukkan komitmen yang sama untuk mendukung perdamaian. Oleh Soleh secara khusus mengingatkan agar Israel sebagai sekutu Amerika Serikat tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kembali konflik.

Israel yang menjadi sekutu Amerika juga tidak boleh menyerang Iran. Langkah dan taktik Israel harus diwaspadai. Jangan sampai Israel merusak perjanjian damai itu dengan melakukan serangan lagi ke wilayah Iran.

Oleh Soleh, Anggota Komisi I DPR RI



Oleh Soleh menilai, selama ini Israel kerap mengingkari berbagai kesepakatan yang telah dibuat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap implementasi perjanjian damai harus dilakukan secara serius oleh komunitas internasional.

Baca juga:

AS dan Iran Capai Kesepakatan, Harga Minyak Tergelincir



“Jika dalam masa damai ini Israel ternyata melakukan serangan, Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus bertindak tegas dan memberikan sanksi kepada Israel. Tidak boleh ada negara mana pun yang merusak perjanjian damai antara Iran dan Amerika Serikat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Oleh Soleh meminta Pemerintah Indonesia untuk mendukung penuh upaya perdamaian tersebut sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. “Kita berharap Pemerintah Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap perjanjian damai ini dan terus mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi,” ujarnya.

Oleh Soleh juga berharap kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran dapat memberikan dampak positif bagi kondisi global, khususnya terhadap stabilitas ekonomi dunia.

“Perjanjian damai ini diharapkan membawa dampak positif bagi dunia internasional. Dengan situasi yang lebih kondusif, harga minyak dunia dapat kembali stabil, begitu juga harga berbagai kebutuhan pokok dan barang-barang lainnya. Pada akhirnya, masyarakat dunia akan merasakan manfaat dari terciptanya perdamaian tersebut,” pungkasnya.(Pon)

#Konflik Israel-Iran #Amerika Serikat #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
4 Kali Jadi Target Penembakan, Trump Sampai Dikawal 'Avengers' Saat Main Golf
Donald Trump sudah empat kali jadi target penembakan dalam dua tahun terakhir, termasuk insiden peluru mengenai telinganya pada Juni 2024.
Wisnu Cipto - Selasa, 11 Agustus 2026
4 Kali Jadi Target Penembakan, Trump Sampai Dikawal 'Avengers' Saat Main Golf
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan mengambil alih pengesahan RUU Perampasan Aset.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Indonesia
Jaga Kedaulatan Budaya lewat Pemulangan Benda Leluhur Indonesia
Indonesia telah menjalin kerja sama dengan berbagai negara termasuk dengan Belanda dan Amerika Serikat.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
Jaga Kedaulatan Budaya lewat Pemulangan Benda Leluhur Indonesia
Berita
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Presiden Prabowo mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI ke DPR. Ini profil dan proses penetapan Gubernur BI definitif.
ImanK - Senin, 10 Agustus 2026
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Indonesia
Iran Bakal Tutup Selat Hormuz Sampai Amerika Serikat Penuhi Sejumlah Syarat
Penggunaan kekuatan udara saja kemungkinan tidak akan mampu memaksa Teheran memenuhi tuntutan Amerika Serikat
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Agustus 2026
Iran Bakal Tutup Selat Hormuz Sampai Amerika Serikat Penuhi Sejumlah Syarat
Dunia
12 Juta Permohonan Visa Tertunda, AS Disebut Sengaja Perlambat Layanan
Laporan tersebut menambahkan bahwa pejabat AS mengaitkan lambatnya proses imigrasi tersebut disebabkan oleh prosedur peninjauan permohonan yang lebih ketat.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 07 Agustus 2026
12 Juta Permohonan Visa Tertunda, AS Disebut Sengaja Perlambat Layanan
Indonesia
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Sekolah merupakan ruang belajar yang harus bebas dari segala bentuk ancaman.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Indonesia
Asosiasi Pelayaran Internasional Tolak Biaya Lewati Selat Hormuz
Asosiasi-asosiasi tersebut memperingatkan bahwa penerapan kebijakan semacam itu dapat menjadi preseden bagi langkah serupa di jalur pelayaran internasional lainnya
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
Asosiasi Pelayaran Internasional Tolak Biaya Lewati Selat Hormuz
Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Bagikan