Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menjadi sorotan setelah insiden keracunan yang menimpa para siswa. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani menegaskan MBG yang diselenggarakan Badan Gizi Nasional (BGN) harus segera dievaluasi dan diperbaiki secara menyeluruh.
“Sebuah program besar harus memiliki kerangka regulasinya jelas,” jelas Netty di Jakarta dikutip Kamis (2/10).
Netty menilai kekisruhan dan kebingungan dalam penyelenggaraan program saat ini sangat bergantung pada ketiadaan kerangka hukum yang kuat. “Ini perlu diterapkan prinsip komunikasi krisis yang berbasis empati dan tanggung jawab, yaitu regret, responsibility, restitution, dan respect,” imbuh Netty.
Baca juga:
Keracunan Massal MBG, DPR Salahkan Fungsi Ahli Gizi di SPPG Tidak Jalan
Secara konkret, Netty mengajukan dua tuntutan spesifik. Pertama, kepada Kementerian Kesehatan, ia meminta timeline yang jelas untuk akselerasi penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur program.
“Hal ini harus diiringi jaminan agar tidak ada praktik 'jual beli SLHS' atau penyederhanaan item penilaian yang dapat membahayakan mutu pangan,” ucap Netty yang juga Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas ini.(knu)
Baca juga:
Raker Kepala BGN dan Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kasus Keracunan Massal MBG
