Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 24 Desember 2025
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja

SPPG menyiapkan Makan Bergizi Gratis. (MerahPutih.com/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di penghujung tahun memicu gelombang kritik dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, secara tegas mendesak agar program ambisius ini dihentikan sementara selama masa libur sekolah berlangsung guna menghindari ketidakefektifan sasaran.

"Seharusnya di masa liburan sekolah, MBG diliburkan juga karena tidak efektif untuk menjangkau siswa," kata Yahya Zaini kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/12).

Baca juga:

Jatah MBG untuk Anak Tetap Ada Saat Libur, Boleh Diambil Bapak atau Emak Lho

Temuan Menu Minim Gizi di Lapangan

Kritik tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan hasil pengawasan Komisi IX di Kota Tangerang, ditemukan bahwa kualitas santapan yang disediakan mengalami penurunan standar.

Alih-alih mendapatkan makanan berat dengan nutrisi lengkap, para siswa justru menerima paket makanan ringan yang dianggap tidak memenuhi standar gizi yang dicanangkan.

Yahya memaparkan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyajikan menu berupa roti, pisang, dan susu saja. Menurutnya, sajian tersebut sangat jauh dari esensi "makan bergizi" yang seharusnya menjadi fondasi utama program ini bagi pertumbuhan anak sekolah.

Dilema Biaya Transportasi dan Distribusi

Selain masalah kualitas menu, mekanisme pembagian makanan saat libur juga dianggap memberatkan masyarakat. Opsi bagi siswa untuk mengambil makanan ke sekolah dinilai menciptakan beban baru bagi wali murid dalam hal biaya transportasi.

Begitu pula dengan skema pengiriman langsung ke rumah yang berisiko memicu pembengkakan anggaran distribusi.

Baca juga:

MBG Jalan Terus Saat Libur Sekolah, DPR Minta Anggaran Dialihkan Buat Korban Bencana

"Biaya transportasi menjadi beban siapa? Tidak mungkin dibebankan kepada SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) karena jumlahnya cukup besar," ujar Yahya.

Meskipun mengkritik distribusi untuk siswa, Yahya tetap memberikan dukungan agar program ini terus berjalan bagi kelompok prioritas lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, mengingat pola distribusinya yang memang sudah terintegrasi dengan kunjungan rumah.

"Kalau MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita boleh tetap dijalankan karena selama ini diantar ke rumah masing-masing," katanya. (Knu)

#Makan Bergizi Gratis #Dapur MBG #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Yahya tetap memberikan dukungan agar program ini terus berjalan bagi kelompok prioritas lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
Angga Yudha Pratama - Rabu, 24 Desember 2025
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Indonesia
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Anggota Komisi I DPR juga mendorong Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk melakukan langkah diplomasi secara tepat dan terukur agar kasus tersebut dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Inggris.
Frengky Aruan - Selasa, 23 Desember 2025
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Indonesia
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Selain masalah teknis kendaraan, pengawasan terhadap sumber daya manusia juga menjadi sorotan utama
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Desember 2025
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Indonesia
Jatah MBG untuk Anak Tetap Ada Saat Libur, Boleh Diambil Bapak atau Emak Lho
BGN menepis tudingan bahwa kelanjutan program di masa libur hanya demi menghabiskan sisa anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp71 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Desember 2025
Jatah MBG untuk Anak Tetap Ada Saat Libur, Boleh Diambil Bapak atau Emak Lho
Indonesia
MBG Jalan Terus Saat Libur Sekolah, DPR Minta Anggaran Dialihkan Buat Korban Bencana
Ketika tidak ada kegiatan belajar mengajar, distribusi MBG berpotensi tidak tepat sasaran dan melenceng dari tujuan awal program.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Desember 2025
MBG Jalan Terus Saat Libur Sekolah, DPR Minta Anggaran Dialihkan Buat Korban Bencana
Indonesia
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Kasus OTT terhadap jaksa ini menjadi momentum penting untuk mengkaji secara mendalam akar persoalan yang masih memicu praktik korupsi.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Bagikan