Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di penghujung tahun memicu gelombang kritik dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, secara tegas mendesak agar program ambisius ini dihentikan sementara selama masa libur sekolah berlangsung guna menghindari ketidakefektifan sasaran.
"Seharusnya di masa liburan sekolah, MBG diliburkan juga karena tidak efektif untuk menjangkau siswa," kata Yahya Zaini kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/12).
Baca juga:
Jatah MBG untuk Anak Tetap Ada Saat Libur, Boleh Diambil Bapak atau Emak Lho
Temuan Menu Minim Gizi di Lapangan
Kritik tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan hasil pengawasan Komisi IX di Kota Tangerang, ditemukan bahwa kualitas santapan yang disediakan mengalami penurunan standar.
Alih-alih mendapatkan makanan berat dengan nutrisi lengkap, para siswa justru menerima paket makanan ringan yang dianggap tidak memenuhi standar gizi yang dicanangkan.
Yahya memaparkan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyajikan menu berupa roti, pisang, dan susu saja. Menurutnya, sajian tersebut sangat jauh dari esensi "makan bergizi" yang seharusnya menjadi fondasi utama program ini bagi pertumbuhan anak sekolah.
Dilema Biaya Transportasi dan Distribusi
Selain masalah kualitas menu, mekanisme pembagian makanan saat libur juga dianggap memberatkan masyarakat. Opsi bagi siswa untuk mengambil makanan ke sekolah dinilai menciptakan beban baru bagi wali murid dalam hal biaya transportasi.
Begitu pula dengan skema pengiriman langsung ke rumah yang berisiko memicu pembengkakan anggaran distribusi.
Baca juga:
MBG Jalan Terus Saat Libur Sekolah, DPR Minta Anggaran Dialihkan Buat Korban Bencana
"Biaya transportasi menjadi beban siapa? Tidak mungkin dibebankan kepada SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) karena jumlahnya cukup besar," ujar Yahya.
Meskipun mengkritik distribusi untuk siswa, Yahya tetap memberikan dukungan agar program ini terus berjalan bagi kelompok prioritas lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, mengingat pola distribusinya yang memang sudah terintegrasi dengan kunjungan rumah.
"Kalau MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita boleh tetap dijalankan karena selama ini diantar ke rumah masing-masing," katanya. (Knu)
