DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta

Merahputih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, memberikan perhatian serius terhadap rencana pemerintah yang akan segera merilis ketetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026.

Ia menekankan bahwa kebijakan ini harus menjadi solusi yang memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, namun di saat yang sama tetap memprioritaskan peningkatan standar hidup para pekerja.

“Penetapan UMP selalu menjadi kebijakan penting yang berdampak langsung bagi pekerja dan pelaku usaha. Oleh karena itu, prosesnya perlu dilakukan secara cermat agar hasilnya adil dan dapat diterima semua pihak,” ujar Netty dalam keterangan tertulis, Jumat (19/12).

Baca juga:

UMP Jakarta 2026 Pasti Naik, Pramono Anung Targetkan Rampung Cepat

Keseimbangan Antara Daya Beli dan Dinamika Ekonomi

Legislator asal Fraksi PKS ini memahami kerumitan pemerintah dalam meramu kebijakan pengupahan. Pasalnya, pemerintah dituntut untuk mempertimbangkan berbagai variabel mulai dari laju inflasi, dinamika pasar global, hingga perlindungan terhadap daya beli masyarakat.

Netty mengingatkan agar kehati-hatian menjadi prinsip utama guna mencegah gejolak sosial maupun ekonomi di kemudian hari.

Menurutnya, objektivitas pemerintah sangat dipertaruhkan dalam momen ini. Pemerintah diharapkan tidak condong pada satu kepentingan saja, melainkan mampu menjaga keberlangsungan ekosistem usaha agar tetap sehat sekaligus memastikan hak-hak dasar pekerja terpenuhi secara layak.

Baca juga:

Mendagri Minta Gubernur Tetapkan UMP 2026 Paling Lambat 24 Desember

Transparansi Informasi demi Kondusivitas Industrial

Selain soal nominal, Netty juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang efektif. Ia berpendapat bahwa spekulasi yang berkembang di masyarakat dapat diredam jika pemerintah memberikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pengambilan keputusan.

Dengan koordinasi yang transparan, hubungan antara pengusaha dan pekerja diharapkan tetap harmonis dan terencana.

“Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. Kita berharap keputusan yang segera diumumkan dapat menjadi jalan tengah yang baik bagi semua kalangan,” tutup Politisi Fraksi PKS itu.