Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai

Banjir Bandang di Sumatra Barat. (Foto: dok. BNPB)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis terkait beroperasinya kembali 41 rumah sakit di Sumatra yang sempat lumpuh akibat banjir besar pada 26 November lalu.

Meski menyambut baik pulihnya akses kesehatan, legislator yang akrab disapa Ninik ini menyayangkan durasi pemulihan yang dinilai terlalu memakan waktu.

“Operasional rumah sakit mestinya menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana. Dua puluh hari adalah waktu yang terlalu lama, sementara masyarakat sangat membutuhkan layanan pengobatan,” ujar Ninik dalam keterangan tertulis, Jumat (19/12).

Baca juga:

DPR Minta Menteri ATR/BPN Bantu Pemda Siapkan Lahan Bangun 2.000 Rumah Korban Bencana Sumatra

Kesiapan Layanan dan Ketersediaan Logistik Medis

Politisi Fraksi PKB ini menekankan bahwa pembukaan kembali rumah sakit tidak boleh hanya sekadar seremonial atau pembukaan fisik gedung semata.

Ia mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan audit kesiapan secara menyeluruh agar pelayanan kepada warga yang terdampak bencana bisa berjalan optimal tanpa kendala fasilitas maupun tenaga medis.

Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana.

Selain itu, ketersediaan logistik farmasi menjadi poin krusial yang tidak boleh terabaikan demi menjamin hak kesehatan masyarakat yang terisolasi selama bencana berlangsung.

Ke depannya, Komisi IX DPR RI berkomitmen untuk terus memantau proses pemulihan sektor kesehatan secara berkelanjutan.

Baca juga:

Update Bencana Alam Sumatra: 1.059 Orang Meninggal, 192 Masih Dalam Pencarian

Ninik berharap ada sinergi yang lebih solid antara pemerintah pusat dan daerah agar birokrasi penanganan bencana tidak menghambat kecepatan pemulihan fasilitas vital di masa mendatang.

“Pemulihan kesehatan masyarakat pascabencana tidak boleh lambat. Ini menyangkut keselamatan dan hak dasar warga negara,” ujar Politisi Fraksi PKB itu.

#Rumah Sakit #Perawatan Rumah Sakit #Sumatra #Bencana Alam #Bencana Nasional #Bencana Hidrometeorologi #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Lumpur Setinggi Lutut Bukan Halangan! JHL Foundation dan IOF Bukittinggi Tembus Jalur Maut Demi Kirim Logistik ke Agam
Tim JHL Foundation dan IOF tembus isolasi Desa Malala, Agam, gunakan mobil offroad untuk kirim bantuan logistik korban banjir
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Lumpur Setinggi Lutut Bukan Halangan! JHL Foundation dan IOF Bukittinggi Tembus Jalur Maut Demi Kirim Logistik ke Agam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Menkeu Purbaya Minta Pemda Pakai Uang Sendiri untuk Tangani Bencana Alam
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, Sumatra Barat (Sumbar), dan Sumatra Utara (Sumut) belum mengajukan dana bantuan untuk bencana alam kepada pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Menkeu Purbaya Minta Pemda Pakai Uang Sendiri untuk Tangani Bencana Alam
Indonesia
Pemerintah Terbitkan Aturan Khusus untuk Pemanfaatan Kayu Gelondongan Pascabencana
Langkah ini diambil untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak bencana.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Desember 2025
Pemerintah Terbitkan Aturan Khusus untuk Pemanfaatan Kayu Gelondongan Pascabencana
Indonesia
Legislator PKB Dorong Percepatan Pengadaan Lahan Relokasi bagi Korban Bencana Aceh-Sumatra
Dampak bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan rumah, tetapi juga membuat sebagian warga kehilangan tanah dan sumber penghidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Desember 2025
Legislator PKB Dorong Percepatan Pengadaan Lahan Relokasi bagi Korban Bencana Aceh-Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Beredar unggahan yang menyebut pemerintah telah menetapkan Jokowi sebagai bencana nasional. Cek fakta dan keaslian informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Indonesia
Anggota DPR Dorong Pemerintah Terima Bantuan Internasional untuk Korban Bencana Sumatra, Rakyat tak akan Kecewa
Bantuan kemanusiaan merupakan bagian dari nilai kemanusiaan dan peradaban antarbangsa.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Desember 2025
Anggota DPR Dorong Pemerintah Terima Bantuan Internasional untuk Korban Bencana Sumatra, Rakyat tak akan Kecewa
Indonesia
Presiden Prabowo Target Huntara Rampung Sebulan, Usahakan Warga tak lagi Tinggal di Tenda
Prabowo juga memastikan, setelah hunian sementara rampung, pemerintah akan melanjutkan pembangunan hunian tetap dengan kualitas yang layak.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Presiden Prabowo Target Huntara Rampung Sebulan, Usahakan Warga tak lagi Tinggal di Tenda
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Bagikan