Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai

Banjir Bandang di Sumatra Barat. (Foto: dok. BNPB)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis terkait beroperasinya kembali 41 rumah sakit di Sumatra yang sempat lumpuh akibat banjir besar pada 26 November lalu.

Meski menyambut baik pulihnya akses kesehatan, legislator yang akrab disapa Ninik ini menyayangkan durasi pemulihan yang dinilai terlalu memakan waktu.

“Operasional rumah sakit mestinya menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana. Dua puluh hari adalah waktu yang terlalu lama, sementara masyarakat sangat membutuhkan layanan pengobatan,” ujar Ninik dalam keterangan tertulis, Jumat (19/12).

Baca juga:

DPR Minta Menteri ATR/BPN Bantu Pemda Siapkan Lahan Bangun 2.000 Rumah Korban Bencana Sumatra

Kesiapan Layanan dan Ketersediaan Logistik Medis

Politisi Fraksi PKB ini menekankan bahwa pembukaan kembali rumah sakit tidak boleh hanya sekadar seremonial atau pembukaan fisik gedung semata.

Ia mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan audit kesiapan secara menyeluruh agar pelayanan kepada warga yang terdampak bencana bisa berjalan optimal tanpa kendala fasilitas maupun tenaga medis.

Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana.

Selain itu, ketersediaan logistik farmasi menjadi poin krusial yang tidak boleh terabaikan demi menjamin hak kesehatan masyarakat yang terisolasi selama bencana berlangsung.

Ke depannya, Komisi IX DPR RI berkomitmen untuk terus memantau proses pemulihan sektor kesehatan secara berkelanjutan.

Baca juga:

Update Bencana Alam Sumatra: 1.059 Orang Meninggal, 192 Masih Dalam Pencarian

Ninik berharap ada sinergi yang lebih solid antara pemerintah pusat dan daerah agar birokrasi penanganan bencana tidak menghambat kecepatan pemulihan fasilitas vital di masa mendatang.

“Pemulihan kesehatan masyarakat pascabencana tidak boleh lambat. Ini menyangkut keselamatan dan hak dasar warga negara,” ujar Politisi Fraksi PKB itu.

#Rumah Sakit #Perawatan Rumah Sakit #Sumatra #Bencana Alam #Bencana Nasional #Bencana Hidrometeorologi #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tanah Gerak Tegal Masih Aktif, Paksa 2 Ribu Orang Mengungsi Termasuk Ratusan Lansia Rentan
Sebanyak 2.453 jiwa terpaksa mengungsi akibat fenomena pergerakan tanah di Desa Padasari, Tegal, Jawa Tengah, yang masih aktif hingga hari ini.
Wisnu Cipto - 1 jam, 16 menit lalu
Tanah Gerak Tegal Masih Aktif, Paksa 2 Ribu Orang Mengungsi Termasuk Ratusan Lansia Rentan
Indonesia
DPR RI Semprot Pemerintah Soal Pembersihan Data PBI BPJS Kesehatan Kelompok Miskin
Banyaknya laporan mengenai masyarakat miskin yang tiba-tiba kehilangan status kepesertaan PBI menjadi bukti adanya celah dalam pembaruan data
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 14 menit lalu
DPR RI Semprot Pemerintah Soal Pembersihan Data PBI BPJS Kesehatan Kelompok Miskin
Indonesia
Polemik PBI JKN, DPR-Pemerintah Pastikan Layanan Kesehatan Tetap Berjalan
DPR dan pemerintah memastikan layanan kesehatan tetap berjalan selama tiga bulan ke depan dan iuran PBI JKN tetap dibayarkan pemerintah.
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 41 menit lalu
Polemik PBI JKN, DPR-Pemerintah Pastikan Layanan Kesehatan Tetap Berjalan
Indonesia
Cari Solusi, DPR dan Menteri Gelar Rapat Konsultasi soal Penonaktifan BPJS PBI
DPR bersama sejumlah menteri menggelar rapat konsultasi soal penonaktifan BPJS PBI. Rapat itu digelar pada Senin (9/2).
Soffi Amira - Senin, 09 Februari 2026
Cari Solusi, DPR dan Menteri Gelar Rapat Konsultasi soal Penonaktifan BPJS PBI
Indonesia
Survei Indikator Politik Indonesia: Kepercayaan Publik ke TNI 93 Persen, DPR 56 Persen
Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan TNI menjadi lembaga paling dipercaya publik dengan 93 persen, sementara DPR terendah dengan 56 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 Februari 2026
Survei Indikator Politik Indonesia: Kepercayaan Publik ke TNI 93 Persen, DPR 56 Persen
Indonesia
Aceh Ajukan Rp 153 Triliun Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
R3P Aceh memuat semua data kerusakan, kerugian dan rencana pemulihan menyeluruh pascabencana yang diajukan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 08 Februari 2026
 Aceh Ajukan Rp 153 Triliun Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Indonesia
Gus Ipul Tegaskan Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien BPJS PBI, Harus Utamakan Nyawa
Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyesalkan adanya penolakan pasien BPJS PBI yang dilakukan rumah sakit.
Soffi Amira - Jumat, 06 Februari 2026
Gus Ipul Tegaskan Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien BPJS PBI, Harus Utamakan Nyawa
Indonesia
Gempa M 6,4 Guncang Pacitan, Warga Panik Berhamburan Keluar Rumah
Gempa berkekuatan 6,4 Magnitudo mengguncang Pacitan. Getaran pun terasa hingga Soloraya. Warga pun panik hingga keluar rumah.
Soffi Amira - Jumat, 06 Februari 2026
Gempa M 6,4 Guncang Pacitan, Warga Panik Berhamburan Keluar Rumah
Indonesia
Semua Menteri Gerindra Kumpul di Syukuran HUT Partai di DPR
Budisatrio berterima kasih kepada seluruh kader maupun tim ahli anggota DPR RI Fraksi Gerindra yang sudah setia mengawal kinerja para legislator di DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 Februari 2026
Semua Menteri Gerindra Kumpul di Syukuran HUT Partai di DPR
Indonesia
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Gaji dan tunjangan yang diterima saat ini bahkan tidak cukup untuk menunjang mobilitas tugas maupun keperluan pribadi yang mendasar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 Februari 2026
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Bagikan