Soffi Amira
MerahPutih.com - Presiden RI, Prabowo Subianto, menugaskan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengoperasikan 2.500 Satuan Pelayanan Pengamanan Gizi (SPPG) di Papua pada hari ulang tahun ke-81 RI saat 17 Agustus 2026.
Prabowo menyampaikan target tersebut ketika memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Papua dan KEPP-OKP di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12).
Pada forum tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana berharap bahwa pulau Papua ditargetkan telah memiliki 2.500 SPPG pada Maret 2026.
Berdasarkan jumlah tersebut, sekitar 1.400 SPPG akan berlokasi di wilayah-wilayah terpencil.
Baca juga:
Dijenguk Prabowo, Begini Kondisi Guru dan Siswa SDN 01 Kalibaru yang Ditabrak Mobil SPPG
Prabowo menyambut baik rencana itu, namun ia juga menyadari potensi keterlambatan akibat tantangan geografis di Papua. Kendati demikian, ia berharap seluruh SPPG tersebut dapat berfungsi penuh paling lambat lima bulan setelahnya.
“Yang jelas, kita berharap 17 Agustus 2026 untuk Papua semua 2.500 SPPG sudah berfungsi. Kepala BGN punya rencana Maret sangat bagus, tapi kita berharap 17 Agustus semua SPPG untuk Papua harus sudah bekerja dan sudah berproduksi,” ujar Prabowo.
Jumlah tersebut akan meningkat drastis dibandingkan saat ini. Menurut Dadan, kini pulau Papua telah memiliki 179 SPPG yang tersebar di enam provinsi.
Rinciannya, 65 SPPG terdapat di provinsi Papua, 42 SPPG di Papua Barat, 30 SPPG di Papua Tengah, 28 SPPG di Papua Barat Daya, 8 SPPG di Papua Selatan, dan 5 SPPG di Papua Pegunungan.
Baca juga:
SPPG Jadi Motor Ekonomi Lokal, Cak Imin: Jangan Ada Bahan Impor
Dadan pun optimistis, target tersebut dapat tercapai seiring tingginya minat investor untuk membangun SPPG di wilayah paling timur Indonesia itu. Seluruh fasilitas tersebut diproyeksikan melayani sekitar 750 ribu penerima manfaat.
Hanya saja, anggaran yang dibutuhkan untuk mengoperasikan SPPG di Papua mencapai tiga kali lipat dibanding pulau Jawa mengingat tingginya biaya logistik dan bahan pangan.
“750 ribu (penerima manfaat) kalau di Jawa kan (anggarannya) Rp 7,5 triliun, jadi untuk di Papua kemungkinan akan mencapai sekitar Rp 25 triliun,” tuturnya. (Pon)
