Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menuai harapan dari berbagai pihak.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendorong BGN untuk segera membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, terdapat tiga tantangan utama yang mendesak untuk diperbaiki agar program strategis tersebut berjalan lebih efektif dan akuntabel.
Yahya menilai perbaikan tata kelola anggaran dan operasional menjadi aspek paling mendasar yang perlu mendapatkan perhatian.
"Yang pertama, perbaikan tata kelola anggaran dan operasional merupakan substansi mendasar yang perlu diperbaiki adalah transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan serta manajemen distribusi,” jelas Yahya kepada wartawan di Jakarta, dikutip Jumat (5/6).
Menurutnya, pembenahan tersebut penting karena program MBG menyerap anggaran negara dalam jumlah besar.
“Termasuk perlu juga ada pembenahan akurasi data penerima manfaat dan efisiensi rantai pasok (supply chain) dari pusat hingga ke daerah harus dipastikan bebas dari kebocoran,” lanjutnya.
Penegakan SOP dan Standar Keamanan Pangan
Tantangan kedua yang disoroti Yahya adalah perlunya penegakan disiplin serta standardisasi yang lebih ketat dalam pelaksanaan program MBG.
Ia menegaskan BGN harus memastikan implementasi Standard Operating Procedure (SOP) berjalan optimal di setiap unit penyedia makanan.
"Belajar dari beberapa insiden keracunan makanan yang sempat terjadi di lapangan, penegakan disiplin higienitas dan kualitas bahan baku menjadi harga mati demi mencapai target zero accident (nol kecelakaan kerja/pangan). Pengawasan berkala tidak boleh kendor,” papar Yahya.
Menurutnya, pengawasan yang konsisten menjadi kunci untuk menjaga kualitas makanan sekaligus melindungi penerima manfaat program.
Baca juga:
Koordinasi dengan Kementerian dan Pemda Perlu Diperkuat
Selain tata kelola dan pengawasan, Yahya juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor serta pemerintah daerah.
Pimpinan Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan dan gizi itu menilai ego sektoral masih menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program berskala nasional.
“Faktor ini merupakan salah satu titik lemah yang kerap menghambat program skala nasional adalah ego sektoral,” sebut legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII tersebut.
Karena itu, Yahya meminta Kepala BGN yang baru meningkatkan komunikasi dan sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta pemerintah daerah.
“Sinergi ini sangat krusial, terutama dalam fungsi pengawasan terpadu di lapangan yang selama ini dinilai masih longgar," tegas Yahya.
Baca juga:
Anggaran Dipangkas Jadi Rp 268 Triliun, Ini Strategi Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN
Yahya menilai masyarakat kini menaruh harapan besar kepada BGN di bawah kepemimpinan Nanik S. Deyang.
Ia berharap lembaga tersebut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu menjadi penggerak utama dalam upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
BGN diharapkan tidak hanya menjadi lembaga administratif, tetapi mampu bertransformasi menjadi motor penggerak perbaikan gizi nasional yang aman, disiplin, dan bebas dari insiden yang merugikan masyarakat,
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini.
(Knu)
