Frengky Aruan
MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) mengaku belum menerima respons dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait surat resmi yang meminta data kader partai yang diduga terlibat dalam pengadaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika belum juga mendapat jawaban, PDIP berencana mengirimkan surat kedua.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan surat tersebut dikirim setelah adanya pernyataan dari petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Nah, terkait dengan surat yang dikirim oleh DPP PDI Perjuangan sampai sekarang belum mendapat jawaban. Padahal surat itu kami maksudkan ketika Wakil Kepala BGN saat itu mengatakan bahwa hampir seluruh partai politik itu terlibat di dalam pengadaan melalui SPPG tersebut,
kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (19/7).
Hasto menjelaskan PDIP membutuhkan data tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya kader yang ikut terlibat dalam pengadaan program MBG. Menurutnya, apabila ditemukan pelanggaran, partai akan melakukan langkah penertiban di internal.
Baca juga:
Program MBG untuk Kelompok Mampu Bakal Dihentikan? Ini Penjelasan Terbaru dari BGN
"Karena yang mengucapkan adalah otoritas dari Badan Gizi Nasional, maka partai kemudian mengirimkan surat agar kami dapat melakukan suatu langkah-langkah koreksi dan menertibkan di internal kami," ujarnya.
PDIP Larang Kader Cari Keuntungan
Ia menegaskan PDIP memiliki aturan yang melarang kader mencari keuntungan dari program pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat.
"Partai sudah mengambil suatu kebijakan setiap anggota dan kader partai dilarang untuk terlibat di dalam suatu proses mencari keuntungan dari program yang seharusnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat tersebut,"
kata Hasto.
Menurut Hasto, hingga kini belum ada tanggapan dari BGN atas surat tersebut. Karena itu, PDIP akan kembali menyurati BGN apabila permintaan informasi itu belum juga dipenuhi.
"Ya kalau belum ada jawaban ya nanti kita kirim surat yang kedua ya," ucap Hasto.
Sebelumnya, pernyataan mengenai dugaan keterlibatan hampir seluruh partai politik dalam pengadaan MBG disampaikan oleh petinggi BGN.
Pernyataan itu kemudian mendorong PDIP meminta klarifikasi berupa data agar partai dapat melakukan verifikasi sekaligus memastikan tidak ada kader yang memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan pribadi. (Pon)
