Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa

MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan pengarahan percepatan pembangunan Papua itu diikuti oleh 40 bupati/walikota, 6 gubernur dan 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Dalam pengarahannya, Presiden Prabowo meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, untuk mengoperasionalkan sebanyak 2.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sehingga dapat melayani penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Papua pada 17 Agustus 2026.

Saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa, Prabowo mendapatkan laporan dari Kepala BGN tentang target operasional 2.500 SPPG di seluruh Papua bisa terealisasi pada Maret 2026.

Namun, dia memahami kondisi geografi dan lapangan di otonomi Papua tidaklah mudah untuk dicapai dalam kurun waktu tiga bulan mendatang, dari saat ini ada 179 SPPG yang telah beroperasi.

Baca juga:

Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan

"Anda katakan Maret, tapi kita mengerti kondisi fisik tidak mudah jadi bekerja dengan target itu. Tapi kita siap kalau ada kemunduran. Saya kira yang jelas kita berharap Agustus, kita berharap 17 Agustus 2026 untuk Papua semua 2.500 SPPG sudah berfungsi," kata dia.

Saat memberikan arahan, dia mengatakan, program prioritas akan direalisasikan di seluruh provinsi Papua, termasuk MBG untuk anak usia dini, siswa SMA dan ibu hamil.

Kepala BGN pun melaporkan bahwa hingga 16 Desember 2025, sebanyak 179 SPPG telah beroperasi dengan rincian 65 SPPG di Papua, 42 SPPG di Papua Barat, 8 SPPG di Papua Selatan, 30 SPPG di Papua Tengah, 5 SPPG di Papua Pegunungan dan 28 SPPG di Papua Barat Daya.

Adapun kebutuhan anggaran yang dialokasikan BGN untuk menambah hingga 2.500 SPPG yang menyasar 750 ribu penerima manfaat, diperkirakan mencapai Rp 25 triliun.

Dadan menyampaikan perkiraan anggaran tersebut tentunya lebih tinggi, daripada program MBG di pulau Jawa.

"Jadi kalau 750.000 (penerima manfaat) itu kalau di Jawa kan Rp 7,5 triliun jadi untuk di Papua kemungkinan akan mencapai sekitar 25 triliun Pak, uang Badan Gizi (Nasional) akan turun ke Papua. Harga kemahalan, indeks kemahalan, Pak," kata Dadan.