Cak Imin: MBG Harus Tepat Sasaran dan Menjadi Motor Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
Cak Imin: MBG Harus Tepat Sasaran dan Menjadi Motor Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Cak Imin di Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kantor Kemenko Pangan. (Foto: Dok. Kemenko Pangan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tepat sasaran sekaligus memberikan dampak nyata terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin itu, penyempurnaan tata kelola program MBG yang tengah dilakukan pemerintah menjadi langkah penting untuk memastikan manfaat program benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6), Cak Imin mengingatkan agar pelaksanaan program MBG mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut kemudian menjadi landasan utama dalam menentukan kelompok prioritas penerima manfaat program.

Dalam pelaksanaan perbaikan manajemen MBG ini yang dikelola oleh BGN ini saya mengingatkan untuk mengacu pada Inpres 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dimana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrem, kemiskinan dan juga prioritas yang harus diutamakan dalam pemberian kepada penerima manfaat,

Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.

Melalui data yang terintegrasi tersebut, pemerintah diharapkan mampu memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Baca juga:

Anggaran Dipangkas Jadi Rp 268 Triliun, Ini Strategi Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN

Selaras dengan Program Penghapusan Kemiskinan

Selain DTSEN, Cak Imin juga menekankan pentingnya sinkronisasi program MBG dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

Menurutnya, terdapat dua aspek utama yang harus menjadi perhatian dalam implementasi program MBG.

Pertama, penerima manfaat harus diprioritaskan kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Kedua, program MBG harus menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan ekonomi yang melibatkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan dalam bentuk bantuan konsumsi, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

MBG Diharapkan Ciptakan Pelaku Usaha Baru

Cak Imin optimistis perbaikan tata kelola yang dilakukan pemerintah akan semakin memperkuat keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Ia menilai kombinasi antara tata kelola yang baik, arah kebijakan yang jelas, dan dukungan lintas kementerian akan menjadi fondasi penting dalam menjalankan program secara optimal.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan ekosistem ekonomi masyarakat harus menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan MBG.

“Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru, sekaligus menstabilkan harga sehingga diketahui untung dari proses MBG,” katanya.

Program MBG diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga wirausaha baru yang masuk dalam rantai pasok penyediaan bahan pangan.

Baca juga:

Mensesneg: Anggaran MBG Bukan Dipangkas, Kebutuhan Program Sedang Dihitung Ulang

Optimistis Program MBG Berjalan Sukses

Cak Imin menyatakan keyakinannya bahwa program MBG dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat apabila tata kelola terus diperbaiki.

“Saya yakin benar ini akan sukses Pak Menko, dan Pak Menko akan semakin semangat, dan saya juga akan semangat dengan sungguh-sungguh membantu perlaksanaan MBG,” ungkapnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menko Pangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, Menteri Dukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar. (Pon)

#Muhaimin Iskandar #Makan Bergizi Gratis #DTSEN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
BGN Hapus Anggaran Kendaraan Distribusi MBG dari Biaya Operasional per Penerima
Kebijakan ini merupakan pengembalian pada ketentuan awal pelaksanaan program MBG.
Dwi Astarini - Senin, 09 November 2026
BGN Hapus Anggaran Kendaraan Distribusi MBG dari Biaya Operasional per Penerima
Indonesia
MBG Jangkau 58 Juta Orang, Ribuan Dapur Malah sudah Tutup
Dapur-dapur tersebut menjadi bagian dari sistem penyediaan makanan bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
MBG Jangkau 58 Juta Orang, Ribuan Dapur Malah sudah Tutup
Indonesia
Lebih dari 2.000 Dapur MBG Ditutup Permanen, BGN Ungkap Penyebabnya
BGN kini sudah menutup lebih dari 2.000 dapur MBG. Alasannya karena SPPG tersebut tidak memenuhi syarat higiene.
Soffi Amira - Senin, 02 November 2026
Lebih dari 2.000 Dapur MBG Ditutup Permanen, BGN Ungkap Penyebabnya
Indonesia
Cak Imin Tegaskan Jaminan Kesehatan Nasional Menanggulangi Kemiskinan
Ia mengaku telah melihat langsung manfaat yang dirasakan masyarakat sebagai peserta JKN, dalam kunjungan-kunjungan kerja yang dilakukannya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Cak Imin Tegaskan Jaminan Kesehatan Nasional Menanggulangi Kemiskinan
Indonesia
Biaya Operasional MBG Dibatasi Rp 3.000 per Porsi, BGN Ungkap Jaminan Kualitasnya
Dana operasional sebesar Rp 3.000 menggunakan mekanisme at cost, yakni berdasarkan biaya yang dikeluarkan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Biaya Operasional MBG Dibatasi Rp 3.000 per Porsi, BGN Ungkap Jaminan Kualitasnya
Indonesia
Masyarakat Bisa Lihat Langsung Proses Masak MBG
BGN membuka ruang pengawasan bagi seluruh pihak, termasuk orangtua siswa, petugas posyandu, dan guru.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Masyarakat Bisa Lihat Langsung Proses Masak MBG
Indonesia
BGN Klaim Efisiensi Anggaran MBG Capai Rp 44 Triliun dalam 100 Hari
Efisiensi tersebut dilakukan melalui penataan penggunaan anggaran, evaluasi biaya operasional dapur, serta penguatan pengawasan keuangan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
BGN Klaim Efisiensi Anggaran MBG Capai Rp 44 Triliun dalam 100 Hari
Indonesia
Mendagri Keluarkan SE, Kepala Daerah Bantu Awasi Program MBG
Salah satu bentuk pelibatan pemerintah daerah yakni inspeksi terhadap operasional SPPG.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Mendagri Keluarkan SE, Kepala Daerah Bantu Awasi Program MBG
Indonesia
BGN Hentikan Operasional 6.100 Dapur MBG, Pengelola Belum Laporkan Dana Harian
BGN menghentikan operasional 6.100 dapur MBG karena laporan penggunaan dana harian belum dipenuhi. Sudaryono menegaskan persoalannya bukan kekurangan anggaran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Oktober 2026
BGN Hentikan Operasional 6.100 Dapur MBG, Pengelola Belum Laporkan Dana Harian
Indonesia
MBG Bakal Pakai Sistem Prasmanan, BGN Targetkan 10 Ribu SPPG hingga Akhir 2026
BGN mulai menerapkan MBG prasmanan. Sebanyak 10 ribu SPPG ditargetkan rampung hingga akhir 2026.
Soffi Amira - Kamis, 29 Oktober 2026
MBG Bakal Pakai Sistem Prasmanan, BGN Targetkan 10 Ribu SPPG hingga Akhir 2026
Bagikan