Menduga Trik Gerindra Amankan Posisi Wagub DKI untuk Sandiaga Jika Kalah Pilpres

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan Partai Gerindra sengaja mengulur waktu soal posisi Wakil Gubernur DKI hingga Pilpres 2019.

Menurut Ujang, langkah itu untuk mengantisipasi bila pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kalah dalam kontestasi pilpres, maka Sandi bisa kembali menjabat sebagai Wagub DKI.

"Ketika pemilihan (Wagub DKI) itu diundur sampai Pilpres kemungkinan akan didapatkan oleh Sandi atau kader Gerindra cukup besar. Maka bisa jadi memang bisa diisi lagi oleh Sandi," kata Ujang kepada MerahPutih.com, Rabu (16/1).

Ujang berkeyakinan Gerindra tak akan menyerahkan kursi DKI II ke kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasalnya, jika pemilihan Wagub DKI digelar usai pilpres, Gerindra tak punya kewajiban membalas budi PKS yang telah mendukung Prabowo-Sandi di Pilpres.

"Karena ketika pilpres sudah selesai sudah kelihatan siapa pemenangnya maka tidak ada lagi istilah balas jasa kepada PKS. Ketika nanti (Wagub DKI) dipilih setelah pilpres maka saya rasa kader PKS tidak akan dapat," ujarnya.

Lebih lanjut Ujang menjelaskan, jika Sandi kembali menjabat Wagub DKI tak akan terbentur regulasi. Sebab, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wagub DKI Jakarta telah diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Pada Pasal 176 ayat (1) UU Pilkada, disebutkan bahwa "Dalam hal Wakil Gubernur DKI Jakarta berhenti karena permintaan sendiri, pengisian Wakil Gubernur DKI Jakarta dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung".

Merujuk ayat (2) pada Pasal 176, Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan dua orang calon Wakil Gubernur DKI Jakarta kepada DPRD DKI Jakarta melalui Gubernur DKI Jakarta untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.

Pengisian kekosongan jabatan Wagub DKI dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

"UU-nya itu yang penting sebelum 18 bulan masa jabatan berakhir. Anies kan baru terpilih setahun lebih, artinya masih banyak waktu. Secara regulasi itu bisa dicek di UU diundur sampai 3 tahun ke depan pun masih bisa," jelas Ujang.

"Jadi yang penting tidak sampai 18 bulan menjelang akhir jabatan itu meski Sandi sudah mengundurkan diri," sambung pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini.

Selanjutnya, prosesi pemilihan wagub dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta telah diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Gerindra diketahui memiliki kursi terbanyak ke 2 setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPRD DKI. Partai besutan Prabowo itu memiliki 15 kursi. Sehingga proses pemilihan Sandi sebagai Wagub DKI dalam rapat paripurna DPRD DKI akan berjalan mulus tanpa hambatan.

"Apalagi Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik memiliki posisi strategis sebagai Wakil Ketua DPRD DKI," ungkap Ujang.

Pemilihan Wagub DKI diselenggarakan dalam rapat paripurna DPRD dan hasil pemilihannya ditetapkan dengan keputusan DPRD DKI Jakarta. Kemudian Pimpinan DPRD mengumumkan pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta baru dan menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wagub DKI kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Jadi ruang itu lah yang digunakan Gerindra sehingga (pemilihan Wagub DKI) mundur terus. Jadi itu celah UU yang dimanfaatkan kader Gerindra di DPRD DKI untuk mengulur-ulur waktu," pungkas Ujang. (Pon)