Ketua DPRD DKI Jakarta Kritik Rencana Anies Menata Ulang Kampung Akuarium

Eddy FloEddy Flo - Senin, 21 Oktober 2019
 Ketua DPRD DKI Jakarta Kritik Rencana Anies Menata Ulang Kampung Akuarium

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, mengatakan bahwa rencana Gubernur Anies Baswedan menata kembali Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara pada tahun 2020 dinilai tak tepat.

Harusnya Gubernur Anies melakukan penataan pada program pemimpin sebelumnya yang dirasa cukup baik untuk diteruskan.

Baca Juga:

Hadiri Pelantikan Jokowi-Ma'ruf, Anies: Semoga Amanat Rakyat Ditunaikan dengan Baik

"Gak efisien lah (menata Kampung Akuarium) kalau gitu. Karena Bukan apa-apa, pemerintahan sebelumnya kan baik ya teruskan saja apasih permasalahannya," ujar Prasetyo di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

Ketua DPRD DKI Jakarta kritik rencana Aneis menata ulang kampung Akuarium
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi kritik rencana Anies tata ulang Kampung Akuarium (MP/Asropih)

Politikus Partai PDIP ini pun meminta Gubernur Anies agar tidak memaksakan keinginannya menata kembali Kampung Akuarium tersebut.

"Sebenernya kan itu tanah pemerintah, kalau gak salah tanah Pasar jaya ya. Saya menghimbau ke pak Gubernur teruskan saja kebijakan yang baik jangan kebijakan yang baik di potong potong gitu," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan pihaknya bakal membangun kembali Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara pada tahun 2020 mendatang. Lanjut Anies nantinya lokasi itu disulap menjadi tempat wisata dan sejarah.

"Tahun 2020 kami mulai (pembangunannya)," kata Anies di TPU Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (8/10) lalu.

Sedangkan, Kepala Bidang Pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Triyanto membenarkan jadwal pembanguan kembali kampung Akuarium itu tahun depan.

Jumlah unit rumah berlapis yang bakal digarap Pemprov DKI sebanyak 142 unit. Adapun rumah berlapis merupakan hunian yang menyerupai rumah susun, namun kata dia rumah berlapis ini dibangun dengan maksimal tinggi bangunan hanya empat lantai.

Baca Juga:

Spanduk Ucapan Selamat Kepada Jokowi-Ma'ruf Mulai Bertebaran di Ruas Jalan Ibu Kota

"Rumah lapis itu tingginya maksimal empat lantai, nanti yang akan dibangun tipe 27 meter persegi," jelasnya.

Saat ini, lanjut Triyanto, pembangunan rumah berlapis ini masih dalam tahap lelang rencana desain atau detail enggineering design (DED).

"Saat ini prosesnya masih pelelangan DED," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Kadishub DKI Sebut Ganjil Genap Lebih Efektif dari Three In One

#Prasetyo Edi Marsudi #DPRD DKI Jakarta #Gubernur DKI Jakarta #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
20.980 Personel TNI AL Dikerahkan ke Jakarta, Pramono Dukung Penebalan Pengamanan Ibu Kota
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap pengerahan 20.980 personel TNI AL untuk mempertebal pengamanan Ibu Kota.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
20.980 Personel TNI AL Dikerahkan ke Jakarta, Pramono Dukung Penebalan Pengamanan Ibu Kota
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Penumpang Transportasi Publik Jakarta Tembus 368,4 Juta, Naik 10,8 Persen
Penumpang Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta mencapai 368,4 juta pada triwulan III 2026, naik 10,8 persen dibandingkan 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
Penumpang Transportasi Publik Jakarta Tembus 368,4 Juta, Naik 10,8 Persen
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Jakarta Disebut Rumah Keberagaman, Ini Pesan Pramono di Hari Kesaktian Pancasila
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta adalah rumah keberagaman bagi siapa pun dan meminta ASN menerapkan nilai Pancasila.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
Jakarta Disebut Rumah Keberagaman, Ini Pesan Pramono di Hari Kesaktian Pancasila
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Gubernur DKI Bakal Evaluasi Car Free Day dan Sistem Ganjil-Genap
Pramono Anung mengatakan akan mengevaluasi penerapan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) dan sistem ganjil genap.
Yusuf Abdillah - Senin, 28 September 2026
Gubernur DKI Bakal Evaluasi Car Free Day dan Sistem Ganjil-Genap
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Bagikan