Ramadan Tinggal Hitungan Hari, Komisi B DPRD DKI Belum Rapat dengan BUMD Pangan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 02 Februari 2026
Ramadan Tinggal Hitungan Hari, Komisi B DPRD DKI Belum Rapat dengan BUMD Pangan

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Pandapotan Sinaga. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta hingga kini belum menggelar rapat khusus dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta serta sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan, meski bulan suci Ramadan tinggal hitungan hari.

BUMD yang dimaksud antara lain Perumda Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, dan Perumda Pasar Jaya. Padahal, menjelang Ramadan biasanya terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok yang kerap diikuti lonjakan harga.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Pandapotan Sinaga, mengakui belum ada rapat kerja khusus yang digelar bersama instansi dan BUMD tersebut.

“Belum. Kita belum rapat kerja dengan BUMD terkait itu. Mungkin di komisi lain, ya. Di komisi kita belum,” kata Pandapotan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (2/2).

Baca juga:

Berapa Hari Lagi Puasa Ramadan 2026? Ini Tanggal Awal Puasa Versi Muhammadiyah dan Pemerintah

Meski demikian, Pandapotan menegaskan Komisi B saat ini tengah memantau perkembangan harga bahan-bahan pokok yang dikonsumsi masyarakat menjelang Ramadan. Ia menyebut, cuaca ekstrem yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketersediaan pangan.

Menurutnya, kondisi cuaca tersebut turut menghambat pertumbuhan tanaman serta panen raya sejumlah komoditas pangan, sehingga berpotensi memicu kenaikan harga di pasar.

“Ya, mungkin karena musim yang sangat ekstrem ini sehingga menghambat pertumbuhan dan pepanenan. Tapi kita kan hanya bisa menstabilkan saja,” ujarnya.

Pandapotan mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BUMD pangan DKI Jakarta untuk menjaga stabilitas harga apabila terjadi lonjakan sewaktu-waktu.

“Nanti kita lihat saja kondisi pasar. Antisipasi lonjakan pasti ada, tapi ya kita pantau,” kata dia.

Baca juga:

DPRD DKI Gelar Rapat Persiapan Stok Bahan Pokok Jelang Ramadan 2026

Di sisi lain, Pandapotan menilai kenaikan harga bahan pangan menjelang Ramadan dan Lebaran bukanlah persoalan baru. Fenomena tersebut, menurutnya, erat kaitannya dengan hukum permintaan dan penawaran.

Ia menyebut, peningkatan kebutuhan masyarakat saat Ramadan dan Lebaran biasanya diikuti keterbatasan pasokan, sehingga mendorong kenaikan harga. Dalam kondisi ini, petani pun kerap menikmati hasil dari tingginya permintaan pasar.

“Permintaan banyak, penawaran terbatas, harga naik. Kebutuhan juga meningkat menjelang Lebaran. Nanti kita lihat kesiapan-kesiapannya,” ujarnya. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Ramadan #Harga Bahan Pokok
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Indonesia
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Distribusi sekolah gratis dinilai belum sepenuhnya menjangkau wilayah dengan kebutuhan paling tinggi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian juga menjadi poin krusial untuk memantau rantai pasok bahan kimia impor sejak dari pelabuhan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 April 2026
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Bagikan