Ramadan Tinggal Hitungan Hari, Komisi B DPRD DKI Belum Rapat dengan BUMD Pangan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 02 Februari 2026
Ramadan Tinggal Hitungan Hari, Komisi B DPRD DKI Belum Rapat dengan BUMD Pangan

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Pandapotan Sinaga. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta hingga kini belum menggelar rapat khusus dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta serta sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan, meski bulan suci Ramadan tinggal hitungan hari.

BUMD yang dimaksud antara lain Perumda Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, dan Perumda Pasar Jaya. Padahal, menjelang Ramadan biasanya terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok yang kerap diikuti lonjakan harga.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Pandapotan Sinaga, mengakui belum ada rapat kerja khusus yang digelar bersama instansi dan BUMD tersebut.

“Belum. Kita belum rapat kerja dengan BUMD terkait itu. Mungkin di komisi lain, ya. Di komisi kita belum,” kata Pandapotan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (2/2).

Baca juga:

Berapa Hari Lagi Puasa Ramadan 2026? Ini Tanggal Awal Puasa Versi Muhammadiyah dan Pemerintah

Meski demikian, Pandapotan menegaskan Komisi B saat ini tengah memantau perkembangan harga bahan-bahan pokok yang dikonsumsi masyarakat menjelang Ramadan. Ia menyebut, cuaca ekstrem yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketersediaan pangan.

Menurutnya, kondisi cuaca tersebut turut menghambat pertumbuhan tanaman serta panen raya sejumlah komoditas pangan, sehingga berpotensi memicu kenaikan harga di pasar.

“Ya, mungkin karena musim yang sangat ekstrem ini sehingga menghambat pertumbuhan dan pepanenan. Tapi kita kan hanya bisa menstabilkan saja,” ujarnya.

Pandapotan mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BUMD pangan DKI Jakarta untuk menjaga stabilitas harga apabila terjadi lonjakan sewaktu-waktu.

“Nanti kita lihat saja kondisi pasar. Antisipasi lonjakan pasti ada, tapi ya kita pantau,” kata dia.

Baca juga:

DPRD DKI Gelar Rapat Persiapan Stok Bahan Pokok Jelang Ramadan 2026

Di sisi lain, Pandapotan menilai kenaikan harga bahan pangan menjelang Ramadan dan Lebaran bukanlah persoalan baru. Fenomena tersebut, menurutnya, erat kaitannya dengan hukum permintaan dan penawaran.

Ia menyebut, peningkatan kebutuhan masyarakat saat Ramadan dan Lebaran biasanya diikuti keterbatasan pasokan, sehingga mendorong kenaikan harga. Dalam kondisi ini, petani pun kerap menikmati hasil dari tingginya permintaan pasar.

“Permintaan banyak, penawaran terbatas, harga naik. Kebutuhan juga meningkat menjelang Lebaran. Nanti kita lihat kesiapan-kesiapannya,” ujarnya. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Ramadan #Harga Bahan Pokok
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Harga Sembako Hari Ini: Cabai Rawit Merah Meroket Rp96 Ribu, Cek Update Pangan PIHPS!
Cari tahu update harga sembako hari ini! Cabai rawit merah makin pedas tembus Rp96.700 per kg, disusul harga telur ayam dan beras. Cek daftar lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Senin, 09 November 2026
Harga Sembako Hari Ini: Cabai Rawit Merah Meroket Rp96 Ribu, Cek Update Pangan PIHPS!
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Mendag Tegaskan Program MBG tak Picu Kenaikan Harga Bahan Pokok
Program MBG turut mendukung penyerapan pasokan bahan pokok.
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
Mendag Tegaskan Program MBG tak Picu Kenaikan Harga Bahan Pokok
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Bagikan