Ramadan Tinggal Hitungan Hari, Komisi B DPRD DKI Belum Rapat dengan BUMD Pangan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 02 Februari 2026
Ramadan Tinggal Hitungan Hari, Komisi B DPRD DKI Belum Rapat dengan BUMD Pangan

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Pandapotan Sinaga. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta hingga kini belum menggelar rapat khusus dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta serta sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan, meski bulan suci Ramadan tinggal hitungan hari.

BUMD yang dimaksud antara lain Perumda Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, dan Perumda Pasar Jaya. Padahal, menjelang Ramadan biasanya terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok yang kerap diikuti lonjakan harga.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Pandapotan Sinaga, mengakui belum ada rapat kerja khusus yang digelar bersama instansi dan BUMD tersebut.

“Belum. Kita belum rapat kerja dengan BUMD terkait itu. Mungkin di komisi lain, ya. Di komisi kita belum,” kata Pandapotan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (2/2).

Baca juga:

Berapa Hari Lagi Puasa Ramadan 2026? Ini Tanggal Awal Puasa Versi Muhammadiyah dan Pemerintah

Meski demikian, Pandapotan menegaskan Komisi B saat ini tengah memantau perkembangan harga bahan-bahan pokok yang dikonsumsi masyarakat menjelang Ramadan. Ia menyebut, cuaca ekstrem yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketersediaan pangan.

Menurutnya, kondisi cuaca tersebut turut menghambat pertumbuhan tanaman serta panen raya sejumlah komoditas pangan, sehingga berpotensi memicu kenaikan harga di pasar.

“Ya, mungkin karena musim yang sangat ekstrem ini sehingga menghambat pertumbuhan dan pepanenan. Tapi kita kan hanya bisa menstabilkan saja,” ujarnya.

Pandapotan mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BUMD pangan DKI Jakarta untuk menjaga stabilitas harga apabila terjadi lonjakan sewaktu-waktu.

“Nanti kita lihat saja kondisi pasar. Antisipasi lonjakan pasti ada, tapi ya kita pantau,” kata dia.

Baca juga:

DPRD DKI Gelar Rapat Persiapan Stok Bahan Pokok Jelang Ramadan 2026

Di sisi lain, Pandapotan menilai kenaikan harga bahan pangan menjelang Ramadan dan Lebaran bukanlah persoalan baru. Fenomena tersebut, menurutnya, erat kaitannya dengan hukum permintaan dan penawaran.

Ia menyebut, peningkatan kebutuhan masyarakat saat Ramadan dan Lebaran biasanya diikuti keterbatasan pasokan, sehingga mendorong kenaikan harga. Dalam kondisi ini, petani pun kerap menikmati hasil dari tingginya permintaan pasar.

“Permintaan banyak, penawaran terbatas, harga naik. Kebutuhan juga meningkat menjelang Lebaran. Nanti kita lihat kesiapan-kesiapannya,” ujarnya. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Ramadan #Harga Bahan Pokok
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Bagikan