Lantik 11 Dewan Penasihat, Presiden PKS: Tegur Kami jika Khilaf dan Salah

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 20 Januari 2023
Lantik 11 Dewan Penasihat, Presiden PKS: Tegur Kami jika Khilaf dan Salah

Presiden PKS Ahmad Syaikhu melantik sebanyak 11 anggota Dewan Penasihat PKS. Fathur/PKSFoto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melantik 11 anggota Dewan Penasihat di Aula Kantor DPP PKS, Jln TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (20/1).

Pelantikan dipimpin Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Ia mengaku bersyukur kesebelas anggota Dewan Penasihat PKS bersedia dilantik.

Baca Juga

Fraksi PKS DPRD DKI Tolak Sistem Jalan Berbayar di Jakarta

“Saya sangat bersyukur pada bapak ibu sekalian yang hari ini atas kesediaannya untuk menjadi Dewan Penasihat PKS,” kata Syaikhu dalam sambutannya.

Syaikhu berharap Dewan Penasihat PKS tidak ragu untuk menegur dan menasihati DPP PKS jika ditemukan kesalahan dan kekhilafan dalam menjalankan amanah.

“Jika ada hal-hal yang mungkin ada kekhilafan atau mengarah kepada kesalahan kekurangan bisa dinasehati oleh para dewan penasihat yang mulia,” ujarnya.

Baca Juga

Koalisi PKS, NasDem dan Demokrat Tidak Saling Memaksa

Berikut nama-nama Dewan Penasihat PKS yang dilantik:

1. Ir.Tifatul Sembiring sebagai Ketua Dewan penasihat

2. K.H. Abdul Hasib Hasan, Lc

3. Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Drs. H. Adang Daradjatun

4. Drs. H. Azhar Combo

5. Drs. Chairul Anwar, Apt

6. Dr. Hj. Farida Syamsuddin, M.A.

7. H. Mustafa Kamal, S.S

8. K.H. Muhammad Nasir Zein, M.A

9. Dra. Hj. Siti Zainab, M.A

10. Prof. Dr. H. Sanusi Uwes; M.Pd

11. Mayjen (Purn). Deddy S Budiman. (Pon)

Baca Juga

PKS Desak Pemerintah Cabut Izin PT GNI

#Ahmad Syaikhu #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Bagikan