Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Koalisi PKS, NasDem dan Demokrat Tidak Saling Memaksa

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 Januari 2023
Koalisi PKS, NasDem dan Demokrat Tidak Saling Memaksa

Surat suara. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Peta koalisi antar parpol jelang Pemilu 2024 mulai terlihat. Beberapa partai politik telah mengungkapkan calon jagoannya.

Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf mengungkap optimisme koalisi yang akan dibentuk PKS bersama partai-partai calon mitra koalisi, khususnya Demokrat dan NasDem.

Baca Juga:

Tidak Gentar Deklarasi di Kandang Banteng, Relawan Anies: Bagian dari Demokrasi

Ia menuturkan, penjajakan koalisi yang dibangun oleh PKS bersama Nasdem dan Demokrat mengedepankan equal partnership. Lalu antar partai tak saling memaksa, serta saling menghormati mekanisme internal masing-masing partai.

"Sehingga kami yakin Koalisi Perubahan yang akan terbentuk nantinya akan solid," ungkap Muzzammil, Rabu (18/1).

Muzzammil mengajak dua partai sebagai calon mitra koalisi PKS, yaitu Nasdem dan Demokrat untuk banyak mendengar aspirasi publik tentang pasangan Capres-Cawapres yang terbaik.

Saat ini, klaim ia, adalah momentum yang tepat bagi PKS, Nasdem, dan Demokrat untuk banyak mendengarkan aspirasi publik tentang pasangan Capres-Cawapres yang terkuat.

"Sehingga pasangan Capres-Cawapres yang akan dideklarasikan adalah yang terbaik sesuai harapan publik untuk Indonesia yang lebih baik," jelas Muzzammil.

Muzzammil memandang positif kesepahaman bersama antara NasDem dan Demokrat bahwa Anies Baswedan sebagai salah satu Capres harapan terkuat publik.

"Kami yakin persoalan perbedaan Cawapres akan mampu dibicarakan dengan hati lapang dan pikiran negarawan demi kemaslahatan besar untuk bangsa dan negara ke depan," tegas Muzzammil. (Knu)

Baca Juga:

NasDem Diminta Tidak Asal Sebut Nama Cawapres Anies Tanpa Melalui Tim

#Pemilu 2024 #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Bagikan