Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
“Semangat kajian ini adalah mendorong perbaikan sistem untuk meminimalkan potensi terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/4).
Baca juga:
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Biaya Politik dan Tata Kelola Partai
KPK menilai perlu adanya penguatan proses kaderisasi dan kandidasi di partai politik. Tata kelola internal partai, termasuk bagaimana partai menyiapkan kader untuk maju dalam kontestasi politik, dinilai berhubungan erat dengan integritas pejabat publik di masa depan.
Dalam kajian tersebut, KPK juga menemukan persoalan tingginya biaya politik, baik dalam bentuk mahar maupun biaya kampanye. Kondisi ini dianggap sebagai salah satu faktor pendorong terjadinya korupsi di kalangan pejabat publik.
“Biaya politik yang tinggi, baik saat masuk ke proses politik maupun saat kontestasi, perlu diminimalkan,” tutur Budi.
Baca juga:
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK Bantah Dorong Perubahan Konstitusi
Meski demikian, KPK menegaskan tidak dalam posisi mendorong perubahan konstitusi, termasuk syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dalam UUD 1945. Kajian yang dilakukan KPK bersifat rekomendatif atau policy brief yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan.
“Kami tetap mengacu pada konstitusi yang berlaku. KPK memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem,” imbuh Budi.
Jubir KPK itu menekankan pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan hanya dari satu sisi. Penguatan kaderisasi harus diiringi dengan transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik. Tata kelola keuangan yang baik diyakini akan meningkatkan kredibilitas partai sekaligus melahirkan pemimpin berintegritas.
“Kami berharap proses politik sebagai hulu bisa diperbaiki, sehingga di hilirnya dapat melahirkan kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat,” tandasnya. (Pon)
