Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - WAKIL Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi menanggapi penangkapan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dia mengaku prihatin dengan insiden ini.
"Saya prihatin tentunya kalau kita perhatikan mengapa akhir-akhir ini banyak sekali kepala daerah yang terkena OTT," kata Dede Yusuf kepada wartawan, Rabu (29/7).
Dede menilai tingginya biaya politik saat Pilkada menjadi salah satu faktor utama korupsi. Ia mengatakan biaya kontestasi yang mahal membuat banyak kepala daerah ingin mencari pengembalian dari biaya yang telah dikeluarkan.
"Apalagi tingkat money politics pada saat pemilihan menjadi sangat tinggi. Itu menyebabkan umumnya hampir semua kepala daerah merasa harus ada return atas biaya yang dikeluarkan," ujarnya.
Selain itu, politikus Demokrat ini menilai besarnya kewenangan yang dimiliki kepala daerah juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. "Ketika kewenangan ini memiliki kemampuan untuk mengatur, mengorkestrasikan, atau mungkin juga membuat keputusan-keputusan yang memiliki hak tertentu, itu biasanya akan timbul apa yang disebut dengan kewenangan absolut, dan di sanalah akhirnya terjadi korupsi," jelasnya.
Baca juga:
Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Terus Bertambah, Komisi II DPR Bakal Ubah Remunerasi
Dia menyinggung besaran penghasilan kepala daerah yang belum memadai. Menurutnya, kondisi tersebut ikut menjadi salah satu penyebab kepala daerah tergoda korupsi. "Karena gaji yang sebenarnya tidak terlalu besar, tunjangan yang juga tidak bisa dipakai untuk apa-apa selain apa yang harus masuk melalui kuitansi," ujarnya.
Ia menilai memang harus ada perbaikan, salah satu yang perlu dibenahi yakni biaya pilkada. "Hal yang harus diperbaiki pertama yakni biaya pilkada itu tidak boleh tinggi sekali. Itu menyebabkan orang untuk maju pilkada itu benar-benar tidak mencari besar-besaran pembiayaan, tetapi justru besar-besaran gagasan," ujarnya.
KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. KPK menyita barang bukti berupa uang Rp 2 miliar dalam OTT ini.(knu)
Baca juga:
Istri Bupati Pemalang Ikut Dibawa ke KPK Bersama 11 Orang Terkait OTT
