Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah mengevaluasi izin operasional PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) menyusul terjadinya bentrok antarkelompok karyawan, Sabtu (14/1).
Pemerintah diminta mengambil tindakan tegas kepada PT GNI karena lalai menjamin keamanan, keselamatan kerja karyawan, sehingga terjadi kebakaran tungku smelter yang menewaskan dua orang pekerja.
"Jangan menganggap remeh bentrok yang menewaskan dua orang karyawan tersebut. Karena bisa jadi hal tersebut dipicu oleh masalah yang lebih mendasar," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto, di Jakarta, Senin (16/1).
Baca Juga:
DPR Minta Pemerintah Turun Tangan Atasi Bentrok di PT GNI
Menurut Mulyanto, bentrok tersebut bukan semata-mata karena salah paham antarkelompok pekerja. Apalagi bentrok ini terjadi setelah terjadi insiden kebakaran dan mogok kerja pegawai.
"Pemerintah harus tegas dan adil menyikapi bentrok berdarah ini. Hukum harus ditegakkan agar semua pihak mendapat keadilan sebagaimana mestinya," tegas dia.
Karena itu, anggota Komisi VII DPR RI ini mendesak pemerintah mencabut izin operasi smelter PT GNI, kemudian dilakukan “audit teknologi”, bukan hanya terkait soal K3.
"Yang juga kita khawatirkan adalah pabrik ini mengadopsi sistem teknologi usang, komponen peralatan yang berkualitas rendah, serta manajemen teknologi yang berisiko tinggi dan membahayakan bagi pekerja dan masyarakat," bebernya.
Baca Juga:
Mantan Anak Buah Ferdy Sambo Berharap Dapat Tuntutan Ringan
Lebih lanjut Mulyanto menegaskan, bila hal di atas terbukti maka pihak manajemen PT GNI lalai menjamin keamanan dan keselamatan kerja karyawan.
"Karenanya sudah sepatutnya pemerintah mencabut izin usaha perusahaan tersebut secara permanen," tegas Mulyanto. (Pon)
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: WhatsApp Kini Bisa Kirim Chat Tanpa Koneksi Internet
