DPR Minta Pemerintah Turun Tangan Atasi Bentrok di PT GNI


DPR RI. (Foto: MP/Dicki Prasetia)
MerahPutih.com - Bentrok yang terjadi di industri pengolahan nikel PT Gunbuster Nickel Industri (GNI), Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, yang menewaskan dua pekerja menjadi perhatian banyak pihak.
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menekankan pentingnya langkah pemerintah untuk turun tangan guna mencegah dampak negatif kepada iklim investasi RI akibat bentrok yang terjadi di PT GNI tersebut.
“Pemerintah pusat harus turun tangan, karena saya berharap agar kasus ini tidak memunculkan kekhawatiran kepada iklim investasi di Indonesia,” kata Handoyo kepada wartawan, Senin,(16/1)
Baca Juga:
Baleg DPR Janji Kaji Alasan Urgensi Perppu Cipta Kerja
Handoyo berharap, ada langkah cepat dari pemerintah agar tidak mengganggu iklim investasi di Indonesia imbas dari bentrokan tersebut.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini khawatir kejadian ini akan memunculkan stigma negatif kepada iklim investasi di Indonesia.
“Salah satu caranya diinvestigasi menyeluruh dan harus ada yang mempertanggungjawabkan (bentrokan),” ujarnya.
Baca Juga:
DPR Pertanyakan Motif Pemprov DKI Bakal Terapkan Jalan Berbayar
Nantinya, kata Handoyo, investigasi tersebut juga dapat dibuka secara terang benderang dan menyeluruh. Investigasi tersebut mulai dari peran serta sisi perusahaan dan serikat pekerja atas isu-isu yang berkeliaran di sana selama ini.
“Lalu bagaimana kita mengedepankan asas kekeluargaan. Sebaiknya kita cooling down dulu di sana sambil mempercayakan penuh investigasi yang dilakukan pihak kepolisian,” pungkas Handoyo.
Sebelumnya, bentrokan terjadi di industri pengolahan nikel PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI), Kabupaten Morowali Utara, Sulteng. Dalam kejadian ini, dua pekerja tewas dan sejumlah fasilitas dibakar. (Pon)
Baca Juga:
DPR Soroti Isu Kurangnya Dokter di Indonesia
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?

Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima

DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau

Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai

Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR

DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih

RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih

DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah

Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras

RUU PPRT akan Perkuat Peran P3RT sebagai Penjamin Keamanan dan Keterampilan Pekerja Rumat Tangga
