Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menilai wajar jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menginginkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berlanjut hingga dua periode.
Menurut Mardani, keinginan Jokowi tersebut memiliki alasan yang rasional, yakni menjaga kesinambungan program dan stabilitas pemerintahan.
"Wajar Pak Jokowi minta dua periode. Alasannya masuk akal, agar ada kelanjutan. Dan dalam pikiran Pak Jokowi, dua periode agar stabil," kata Mardani kepada wartawan, Sabtu (20/6).
Baca juga:
Meski demikian, Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri. Termasuk soal siapa sosok yang akan dipilih sebagai pendampingnya nanti.
"PKS melihat bahwa apakah akan berlanjut dua periode sangat tergantung Pak Prabowo. Presidennya Pak Prabowo. Beliau punya hak untuk memilih siapa yang akan dampingi pada periode berikutnya," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PSI Bestari Barus mengungkapkan Jokowi meminta seluruh pendukung untuk mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran, bahkan hingga dua periode.
"Kepada kami beliau menyampaikan kok bahwa kita itu diminta untuk mengawal Pak Prabowo-Gibran ini, bahkan sampai dua periode. Jadi nggak ada itu fitnahan tentang bakal ada dua matahari," kata Bestari kepada wartawan, Jumat (19/6).
Baca juga:
Bestari mengatakan pesan tersebut disampaikan Jokowi saat bertemu dengannya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (18/6). Dalam pertemuan itu, Jokowi juga berpesan agar seluruh elemen pendukung menjaga keharmonisan dan soliditas internal.
"Beliau menitip pesan jaga keharmonisan di internal. Dan juga mengingatkan untuk kawan-kawan di mana pun itu mendukung pasangan Pak Prabowo-Gibran yang saat ini memimpin," ujar Bestari.
Pernyataan Jokowi soal dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran hingga dua periode sebelumnya memunculkan berbagai spekulasi politik. Namun, sejumlah pihak menilai dukungan tersebut merupakan hal yang wajar dalam dinamika politik dan demokrasi.
