Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - GONJANG-ganjing pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyeruak seiring dengan kemunculan Surat Keputusan (SK) DPP PKS perihal pelengseran pemimpin tertinggi di legislatif DKI itu.
Pergantian Ketua DPRD DKI itu berdasarkan Surat Keputusan DPP SK DPP Nomor 179/SKEP/DPP-PKS/ 2026 tentang Penggantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Periode 2024-2029.
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
DPP PKS pun meminta Fraksi PKS DKI Jakarta untuk menindaklanjuti perombakan jabatan pimpinan tertinggi di DPRD DKI tersebut.
"Selanjutnya dimohon agar Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti SK DPP tersebut," ujar partai dalam SK tersebut, dikutip Selasa (21/4).
Baca juga:
"Berdasarkan dokumen tersebut mohon agar ditindaklanjuti permohonan kami dengan segera dan diterbitkan SK Kemendagri terkait Penggantian Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera Periode 2024-2029," lanjutnya.
Dalam poin selanjutnya, pergantian ini semata-mata penyegaran di struktur Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Fraksi PKS DKI. Diperlukan penguatan sinergi antara Ketua DPRD DKI Jakarta dan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS DKI Jakarta dalam rangka efektivitas perjuangan politik, legislasi, dan pelayanan publik. "Hasil evaluasi terhadap kinerja ketua DPRD DKI Jakarta selama periode 2024-2025 menyebut memerlukan penyegaran kepemimpinan agar peran DPRD dapat berjalan lebih optimal," urainya.
SK itu mengonfirmasi Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jakarta, M Taufik Zoelkifli. MTZ, panggilan akrabnya, mengatakan pihaknya bakal mengikuti keputusan dari DPP PKS. "Apa pun keputusan dari DPP itu kami akan terima. Jadi saya misalnya ketua fraksi tiba-tiba pindah menjadi anggota biasa atau bahkan ketua DPRD, kemudian rotasi dengan yang lain itu biasa sih, enggak terlalu masalah di sini," ucapnya.
Ia pun belum bisa memastikan mengenai kebenaran SK tersebut. MTZ mengaku masih akan menunggu pengumuman resmi dari PKS pusat.
"Iya, ya mungkin benar, mungkin salah, ya. Kita tunggu saja, biasanya kan nanti ada pengumuman resmi ketika memang sudah ada apa, misalnya, pergantian. Tunggu saja Mas Bayu pengumumannya," pungkasnya.(Asp)
Baca juga:
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
