Konflik Iran-Israel, DPR RI Yakin Harga BBM dan Gas Subsidi Tak Ikut Naik

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 19 April 2024
Konflik Iran-Israel, DPR RI Yakin Harga BBM dan Gas Subsidi Tak Ikut Naik

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. (Foto: dok. DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Konflik antara Israel dan Iran yang terjadi dinilai tak terlalu berdampak bagi warga Indonesia. Khususnya soal ketersediaan minyak dan gas dalam negeri.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta masyarakat tidak panik menyikapi gejolak di Timur Tengah menyusul terjadinya konflik Iran-Israel.

“Kondisi dunia memang tidak sedang baik-baik saja. Tapi masyarakat tidak perlu panik, khususnya terkait dengan kemungkinan kenaikan harga BBM dan gas LPG bersubsidi,” ujar Mulyanto dikutip di Jakarta, Jumat (19/4).

Selain itu, menurut Mulyanto, cadangan migas nasional ke depan juga cukup. Bahkan, disebut politikus PKS ini mampu mencapai lebih dari 30 hari.

“Kita tak perlu terburu-buru mengambil keputusan terkait dengan impor migas ini,” ucap Mulyanto.

Baca juga:

5 Saran Banggar DPR untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Isarel-Iran

Menurut Mulyanto, banyak opsi untuk menekan impor migas nasional, termasuk peningkatan efisiensi distribusi BBM dan gas LPG bersubsidi yang lebih tepat sasaran.

Kenaikan harga minyak dunia tersebut juga tidak terlalu jauh dari asumsi makro ICP dalam APBN tahun 2024 yang sebesar USD82 per barel.

“Bahkan kecenderungan harga minyak dunia dalam dua minggu terakhir justru melandai,” ujar Mulyanto.

Mulyanto menyebut puncak harga minyak di bulan April 2024 terjadi pada tanggal 5 April 2024 sebesar USD87 per barel.

Namun setelah itu secara fluktuatif harga minyak mentah ini terus turun mencapai sebesar USD82.9 per barel kemarin 17 April 2024. Artinya harga minyak mentah dunia ini sudah mendekati asumsi makro ICP APBN 2024.

“Mudah-mudahan tren ini berlanjut, menuju angka di bawah USD70 per barel,” tambah Mulyanto.

Baca juga:

Konflik Iran-Israel Berpotensi Picu Inflasi dan Krisis Energi di Indonesia

Seperti diketahui, ketegangan di Timur Tengah kian meningkat setelah Iran melancarkan ratusan drone peledak dan rudal ke Israel.

Langkah ini merupakan balasan Iran atas serangan Israel ke kompleks kedutaan mereka di Suriah dua pekan lalu.

Iran merespons serangan Israel ke gedung konsulat mereka di Damaskus, Suriah, pada 1 April lalu, yang menewaskan tujuh pejabat Korps Garda Revolusi Islam.

Serangan Iran ke Israel kemarin adalah serangan langsung pertama mereka ke Israel. Negeri Persia itu lantas meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal ke Israel.

Militer Israel mengklaim menembak jauh 99 persen misil dan drone yang ditembakkan Iran. (knu)

Baca juga:

Pasca Serangan Iran ke Israel, Indonesia Diminta Ajak Semua Negara Cegah Terjadinya ‘Perang Dunia ke-III’

#Perang Iran-Israel #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Indonesia
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Upaya pemulihan ini dianggap mendesak untuk mengurangi jumlah korban
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Bagikan