Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, meminta pemerintah mengambil langkah-langkah strategis secara proaktif untuk mengantisipasi dampak dari konflik Israel dengan Iran.
Ketua Banggar Said Abdullah menyarankan, pertama, agar pemerintah mengambil langkah diplomatik aktif melalui lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Baca juga:
Konflik Iran-Israel Berpotensi Picu Inflasi dan Krisis Energi di Indonesia
Menurut Said, langkah tersebut bertujuan untuk mendorong gencatan senjata antara kedua negara tersebut, sekaligus mendukung upaya perdamaian antara Israel dan Palestina. Dia menekankan pentingnya agar PBB memiliki peran yang lebih signifikan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.
“Upaya (tersebut) memang tidak mudah, karena (dukungan kuat) dari Amerika Serikat (AS) dan Inggris kepada Israel,” kata Said dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (19/4).
Dari perspektif ekonomi, lanjut Said, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang mengakibatkan kenaikan harga minyak dunia memberi keuntungan bagi sejumlah negara, yakni Tiongkok, Rusia, AS, Arab Saudi, dan Kanada. "Yang semuanya merupakan produsen minyak bumi dan senjata utama di dunia," imbuhnya.
Baca juga:
Jokowi Arahkan RI Ambil Sikap Deeskalasi dalam Konflik Iran-Israel
Langkah kedua, kata Said, pemerintah harus memastikan pasokan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri. "Indonesia bergantung pada impor minyak mentah dan hasil minyak sekitar 3,5 juta ton per bulan, merujuk data pada 2023,” ujar politikus PDIP itu.
Said mengatakan, apabila konflik berlanjut, jalur suplai minyak bumi melalui Selat Hormuz dapat terganggu. Apalagi, Iran merupakan salah satu produsen minyak bumi terbesar di dunia dengan produksi hingga 3,45 juta barel per hari pada 2023.
Adapun, konsekuensi dari kenaikan harga minyak dunia akan memberikan beban besar bagi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Perkiraan saya adalah bahwa permusuhan antara keduanya tidak akan segera berakhir dalam waktu dekat," tutur Said
Oleh karena itu, Said menyarankan sebagai langkah ketiga pemerintah harus mempersiapkan APBN untuk menghadapi tekanan eksternal yang diakibatkan oleh kenaikan harga minyak dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
"Jika setiap rupiah melemah sebesar Rp 500 dan harga minyak naik sebesar 10 dollar AS per barel, diproyeksikan anggaran subsidi atau kompensasi akan meningkat sebesar Rp 100 triliun,” ujarnya.
Baca juga:
Subsidi BBM RI Membengkak Rp 4 T tiap Kenaikan 1 USD Imbas Konflik Iran-Israel
Dia menjelaskan APBN 2024 menetapkan nilai tukar rupiah sebesar Rp 15.000 per dolar AS dan harga minyak mentah di Indonesia Crude Price (ICP) atau minyak mentah Indonesia 82 dollar AS per barel.
Namun, lanjut dia, beberapa pengamat memperkirakan bahwa harga minyak mentah dapat mencapai 120 dollar AS per barel jika distribusi melalui Selat Hormuz terganggu, mengingat jalur ini mendukung 21 persen dari total lalu lintas minyak dunia.
Langkah keempat, Banggar meminta pemerintah harus memastikan ketersediaan dolar AS bagi para importir komoditas strategis seperti bahan pangan dan minyak bumi, setidaknya untuk enam bulan ke depan, guna memastikan efektivitas lindung nilai.
“Selain itu, perlu terus dikembangkan skema pembayaran yang lebih variatif, seperti mengembangkan local currency settlement (LCS) untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS, terutama pada pembayaran komoditas strategis di sektor pangan dan energi,” ujarnya.
Baca juga:
Israel-Iran Memanas, Pemerintah Pastikan Harga BBM Bersubsidi Tidak Naik Sampai Juni 2024
Kelima, lanjut Said, pemerintah harus memastikan kemampuan untuk membayar Surat Berharga Negara (SBN) dan utang luar negeri yang denominasinya dalam dolar AS, mengingat tren depresiasi rupiah terhadap dolar AS yang telah diperkirakan dalam APBN 2024.
"Meskipun Iran telah menyatakan penghentian serangan terhadap Israel, apakah hal ini berarti perang antara kedua negara akan berakhir? Kami berharap serangan ini bisa berakhir, sehingga ketegangan di Timur Tengah dapat mereda,” tutup Ketua Banggar DPR itu. (Pon)
Baca juga:
Indonesia Diminta Ajak Semua Negara Cegah Terjadinya ‘Perang Dunia ke-III’
