Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Konflik terbaru antara Iran dan Israel yang dipicu oleh serangan terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah, pada 1 April lalu di balas Iran dengan melancarkan serangan dengan menembakkan ratusan rudal balistik dan pesawat tanpa awak (drone) ke Israel pada Sabtu malam (13/4) waktu setempat.
Konflik ini, membuat was-was dunia, termasuk Indonesia akan pasokan dan harga bahan bakar minyak atau minyak mentah dunia. Sebab, Selat Hormuz dan Laut Merah menjadi simpul penting ekspedisi minyak global di mana ada 33 ribu kapal minyak dan Laut Merah sekitar 27 ribu kapal yang setiap tahu melakukan distribusi minyak.
Baca juga:
Jokowi Arahkan RI Ambil Sikap Deeskalasi dalam Konflik Iran-Israel
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, sementara ini, pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, setidaknya hingga Juni 2024, meskipun konflik Iran-Israel berpotensi mengganggu pasokan dan meningkatkan harga minyak dunia.
"Sampai bulan Juni (harga BBM) tidak naik itu sudah statement pemerintah,” ujar Airlangga Hartarto dalam konferensi pers seusai acara halalbihalal di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa (16/4).
Ia mengatakan, konflik Iran-Israel lebih berpengaruh terhadap gejolak harga minyak dunia daripada konflik geopolitik lainnya karena konflik terbaru tersebut terjadi di dekat Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur penting logistik.
Pemerintah terus memonitor perkembangan konflik Iran-Israel dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan skenario kebijakan, salah satunya penyesuaian subsidi BBM yang membutuhkan perhitungan dan penyelarasan ulang anggaran.
Pemerintah, tegas ia, belum memberikan keputusan terkait hal tersebut dan pemerintah tidak ingin bereaksi berlebihan terhadap peningkatan tensi geopolitik global saat ini.
"Tentu kami monitor dahulu harga minyak dunia berapa, kita menjaga agar resource (sumber daya) yang ada bisa dimanfaatkan, dan tentunya subsidi tepat sasaran itu menjadi catatan bagi pemerintah," katanya.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus memonitor harga minyak dunia hingga satu atau dua bulan ke depan sebelum memutuskan ada penyesuaian subsidi tersebut.
Baca juga:
Jokowi Siapkan Langkah Antisipasi Eskalasi Konflik Pasca-Serangan Iran
