Kementan Tanggung Biaya Kacamata SYL dan Istrinya

Hendaru Tri HanggoroHendaru Tri Hanggoro - Senin, 29 April 2024
Kementan Tanggung Biaya Kacamata SYL dan Istrinya

Mantan Mentan, Syahrul Yasin Limpo. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Pertanian (Kementan) disebut ikut menanggung pembelian kacamata eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan istrinya, Ayun Sri Harahap.

Fakta itu diungkap oleh Staf Biro Umum Pengadaan Kementan, Muhammad Yunus, saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi yang menjerat SYL di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (24/4).

Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh mulanya mendalami anggaran Kementan yang digunakan untuk kepentingan pribadi politikus Partai NasDem tersebut.

“Kacamata apa maksudnya?” tanya hakim.

Baca juga:

Anggaran Kementan Disunat untuk Biayai Pesta Khitan Cucu SYL

“Kacamata Pak Menteri,” jawab Yunus.

Hakim lantas menanyakan model kacamata yang dibeli menggunakan anggaran Kementan tersebut.

“Kacamata baca seperti ini atau kacamata fashion?” tanya hakim lagi.

Yunus mengaku tidak mengetahui kacamata jenis apa yang dibeli untuk SYL.

Ia hanya menjelaskan uang untuk membeli kacamata SYL dan istrinya itu diminta oleh ajudan SYL, Panji Harjanto.

“Untuk siapa?” cecar hakim.

“Pak Menteri pernah, untuk Ibu (istri SYL) juga pernah,” jawab Yunus.

“Keluarga?” tanya hakim lagi.

Baca juga:

Anak Buah SYL Minta Eselon I Kementan Patungan Setor USD 4000

“Kalau keluarga, lupa, Yang Mulia,” ucap Yunus.

Menurut Yunus, sebenarnya tidak ada alokasi anggaran untuk biaya pembelian kacamata tersebut.

“Enggak ada anggaran?” timpal hakim.

“Enggak ada,” ujar Yunus.

“Di Biro Umum khusus rumah tangga enggak ada anggaran untuk itu?” cecar hakim.

“Enggak ada,” jawab Yunus.

Baca juga:

Saksi Ungkap Uang Vendor Kementan Dipakai untuk Cicil Alphard Anak SYL

“Jadi, kalau enggak ada anggaran gitu, bagaimana?” tanya hakim.

Yunus mengatakan, lantaran ada permintaan, Biro Umum menyiapkan dana untuk keperluan mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu.

“Karena minta, disiapkan uangnya, Yang Mulia,” ungkap Yunus. (Pon)

#Syahrul Yasin Limpo #Kasus Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sempat Tak Hadir, Rudy Tanoe Kembali Dipanggil KPK untuk Kasus Bansos Beras
KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan Rudy Tanoe sebagai saksi kasus dugaan korupsi bansos beras Kemensos tahun anggaran 2020 pada 11 Agustus 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 10 Agustus 2026
Sempat Tak Hadir, Rudy Tanoe Kembali Dipanggil KPK untuk Kasus Bansos Beras
Indonesia
SETARA Institute Soroti Proses Hukum Febrie Adriansyah, Minta Transparansi dan Objektivitas
SETARA Institute menyoroti kasus eks Jampidsus, Febrie Adriansyah. Pengujian proses hukum dinilai harus dilakukan secara transparan.
Soffi Amira - Senin, 10 Agustus 2026
SETARA Institute Soroti Proses Hukum Febrie Adriansyah, Minta Transparansi dan Objektivitas
Indonesia
Rudy Tanoe Mangkir Lagi, KPK Buka Opsi Langkah Paksa dalam Kasus Bansos Beras
KPK membuka opsi langkah paksa terhadap Rudy Tanoe jika kembali mangkir dari pemeriksaan kasus dugaan korupsi bansos beras Kemensos.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 07 Agustus 2026
Rudy Tanoe Mangkir Lagi, KPK Buka Opsi Langkah Paksa dalam Kasus Bansos Beras
Indonesia
Febrie Adriansyah Ajukan Praperadilan, Kuasa Hukum Ungkap 6 Keberatan ke Kejagung
Eks Jampidsus, Febrie Adriansyah, mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jaksel. Ia mengajukan enam keberatan.
Soffi Amira - Rabu, 05 Agustus 2026
Febrie Adriansyah Ajukan Praperadilan, Kuasa Hukum Ungkap 6 Keberatan ke Kejagung
Indonesia
Febrie Adriansyah Gugat Praperadilan ke PN Jaksel, Klaim Temukan Dugaan Pelanggaran Penyidikan
Eks Jampidsus, Febrie Adriansyah, resmi mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jaksel.
Soffi Amira - Rabu, 05 Agustus 2026
Febrie Adriansyah Gugat Praperadilan ke PN Jaksel, Klaim Temukan Dugaan Pelanggaran Penyidikan
Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Pemotongan TPP ASN hingga 50 Persen dalam Kasus Bupati Kuansing
Penyidikan Bupati Kuansing: KPK menemukan dugaan pemotongan TPP ASN hingga sekitar 50 persen serta indikasi ASN diminta menyumbang untuk menutupi temuan BPK
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
KPK Ungkap Dugaan Pemotongan TPP ASN hingga 50 Persen dalam Kasus Bupati Kuansing
Indonesia
Kuasa Hukum Febrie Adriansyah: Penyidik Wajib Buktikan Kepemilikan Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar
Tim kuasa hukum Febrie Adriansyah meminta penyidik membuktikan kepemilikan emas 74 kg.
Soffi Amira - Selasa, 04 Agustus 2026
Kuasa Hukum Febrie Adriansyah: Penyidik Wajib Buktikan Kepemilikan Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar
Indonesia
Tim Hukum Febrie Adriansyah Ungkap 9 Kejanggalan Penanganan Kasus Korupsi dan TPPU
Tim kuasa hukum Febrie Adriansyah mengungkap sembilan dugaan kejanggalan dalam penanganan perkara korupsi dan TPPU.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
Tim Hukum Febrie Adriansyah Ungkap 9 Kejanggalan Penanganan Kasus Korupsi dan TPPU
Indonesia
Capaian Dewas KPK Tembus 94,12 Persen, Tinggal Sedikit Rekomendasi yang Belum Tuntas
Dewas KPK melaporkan capaian tindak lanjut rekomendasi Rakorwas yang mencapai 94,12 persen hingga Semester I 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 03 Agustus 2026
Capaian Dewas KPK Tembus 94,12 Persen, Tinggal Sedikit Rekomendasi yang Belum Tuntas
Indonesia
KPK Koordinasi dengan Polri setelah Penetapan Pegawai sebagai Tersangka Kasus Pemerasan Bupati Pemalang
KPK berkoordinasi dengan Polri setelah penetapan Setya Budi Dias Oktavianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait dengan bupati nonaktif Pemalang Anom Widiyantoro.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
KPK Koordinasi dengan Polri setelah Penetapan Pegawai sebagai Tersangka Kasus Pemerasan Bupati Pemalang
Bagikan